[Kabar] Maraknya Prostitusi Online, Iwan Januar: Akibat Cengkeraman Sekularisme

[Kabar] Maraknya Prostitusi Online, Iwan Januar: Akibat Cengkeraman Sekularisme

Muslimah News, LENSA DAERAH— Prostitusi online atau dikenal dengan open booking order alias ‘Open BO’ di wilayah Kota Pangkalpinang kian marak. Mirisnya, bisnis haram ini telah menyeret gadis yang masih belia.

Bahkan siswi yang masih duduk di bangku SMP dan SMA diduga terlibat sebagai pelakunya. Praktik ‘Open BO’ yang melibatkan anak-anak di bawah umur, diketahui dilakukan tanpa adanya muncikari. Para oknum siswi ini menawarkan diri dan temannya kepada pria hidung belang melalui aplikasi media sosial (Medsos).

Kasus yang mencoreng dunia pendidikan ini tengah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pangkalpinang dan telah diinformasikan kepada Pemkot Pangkalpinang.

Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang, AKP Adi Putra, saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mencium adanya dugaan praktik prostitusi online, open BO, yang terjadi di kalangan siswi SMP dan SMA, khususnya di Kota Pangkalpinang.

Cengkeraman Sekularisme

Sayangnya, pengamat sosial politik Iwan Januar memandang, tidak ada sanksi hukum bagi pelaku prostitusi  di negara yang mayoritas berpenduduk Islam ini karena cengkeraman  sekularisme. “Indonesia ini sudah lama dicengkeram oleh asas sekulerisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan. Prostitusi terus marak karena tidak ada sanksi pidana yang bisa jerat mereka. Tidak ada sanksi yang melindungi masyarakat, dan ditakuti oleh para pelaku,” tuturnya.

Iwan mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat sanksi pidana bagi pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK. “KUHP hanya memidanakan orang memfasilitasi atau yang mencari keuntungan dari pelacuran, alias para mucikari. Ini yang menyebabkan polisi melepas korban dan para PSK,” ujarnya.

Haram

Dalam pandangan Islam, Iwan memaparkan, semua jenis prostitusi adalah haram dan wajib dihukum sesuai dengan hukum Allah Swt.. “Baik PSK maupun orang yang memanfaatkan jasa mereka diancam dua hukuman yakni sanksi jilid bila belum menikah, atau rajam bila sudah menikah,” terangnya.

Adapun orang yang terlibat dalam lingkaran prostitusi seperti mucikari, Iwan melanjutkan, bisa diancam dengan hukuman berat berupa takzir yang ditentukan oleh pengadilan. “Hukuman bagi mucikari bisa lebih berat lagi karena ada unsur human trafficking,” tegasnya.

Kemudian Iwan memberikan sudut pandang Islam, sanksi yang berat dalam Islam itu bertujuan untuk dua hal. “Sanksi dalam hukum Islam bersifat preventif (zawajir) sehingga mencegah terjadinya kasus prostitusi dan kuratif (jawabir) sebagai penghapus dosa bagi pelaku kelak di hari akhir,” sebutnya.

Berdosa

Iwan menilai, banyak yang menjatuhkan ajaran Islam terkait sistem sosial, hukum, politik, dan sebagainya. “Ajaran Islam dijatuhkan dengan memunculkan stigma terhadap Islam seperti terbelakang, hukumnya kejam, dan lainnya,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, negara yang tidak menerapkan hukum hudud bagi pelaku prostitusi itu jelas berdosa. “Mengabaikan satu saja perintah Allah sudah merupakan kemungkaran. Setiap kemungkaran berdampak pada kerusakan masyarakat,” tandasnya.

Iwan menyimpulkan, hal ini disebabkan karena tidak diterapkannya hukum Islam di Indonesia. “Itulah yang kini terjadi di negeri ini. Akibat tidak diterapkannya hukum Islam, kemungkaran menjalar ke mana-mana,” pungkasnya. [MNews/Nvt]

Foto sampul: iStock

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *