Isu Radikal Digoreng Tiada Henti, padahal Sudah Basi

Isu Radikal Digoreng Tiada Henti, padahal Sudah Basi

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Gelombang stigmatisasi radikalisme terus menerjang tiada henti. Berbagai upaya dilancarkan demi satu tujuan, yakni deradikalisasi yang tampaknya menjadi program utama di seluruh jajaran pemerintahan. Setiap strukturnya serempak melakukan aksi sinergi untuk menghalau radikalisme ini.

Baru-baru ini, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan bahwa memasuki tahun ajaran baru, dunia pendidikan khususnya tingkat perguruan tinggi harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap paham dan gerakan kekerasan, terutama yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan legitimasi yang didasarkan pada pemahaman agama yang salah.

Paham dan gerakan tersebut, ujarnya, adalah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Menurutnya, catatan Global Terrorism Index 2022 menyebut bahwa sepanjang 2021, terdapat 5.226 aksi terorisme di seluruh dunia. Korban meninggal dunia yang berjatuhan akibat aksi tersebut mencapai 7.142 jiwa. (Web Humas Polri)

Tidak lama berita ini muncul, netizen menyerbu akun Twitter resmi milik Divisi Humas Polri, @DivHumas_Polri yang memajang meme pesan Wakapolri Eddy Pramono tentang berita ini. Banyak ulah netizen menanggapinya, ada yang lucu, ada yang membela, tetapi tidak sedikit yang menyindir dan mengaitkan dengan kasus Ferdy Sambo, dll. Alih-alih meminta kewaspadaan dunia pendidikan memasuki tahun ajaran baru, ia justru dirundung netizen di media sosial. (Hidayatullah)

Tidak Jelas

Kita telah menyaksikan saat Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020-2024.

Respons saat itu pun berdatangan, pemerintah diminta menjelaskan secara detail dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridwan Habib menilai, tidak jelasnya definisi maupun kriteria ekstremisme yang ada dalam aturan tersebut berpotensi menimbulkan aksi persekusi. (Media Indonesia)

Ketakjelasan definisi ini memang membingungkan masyarakat. Apalagi belakangan ini, ekstremisme sering kali diidentikkan dengan penampilan seseorang. Tudingan ekstremisme justru terjebak pada simbol. Bahkan, kita pun mendengar, konon Perpres ini merupakan pesanan lembaga tertentu.

Kita tentu tidak mungkin lupa kegaduhan yang mengudara saat Gerakan Anti-Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme. Hal ini seolah menjadi bukti otentik bahwa tuduhan radikal itu absurd (konyol, pen.).

Kejadian tersebut setidaknya mencerminkan makin bobroknya moral sebagian elite dan tokoh yang ditunjukkan dengan lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog; juga terlalu mudah menuding seseorang dengan kriteria karet yang mudah ditarik ke sana sini sesuka hati.

Menunjuk Muka Sendiri

Beginilah kondisi rezim hari ini, sedikit-sedikit melaporkan seseorang dengan tuduhan intoleran dan radikal. Bukankah sesungguhnya mereka yang melaporkan justru menunjuk muka mereka sendiri? Kok malah menjadi yang terdepan dalam bersikap intoleran? Tidak ketinggalan, mereka pun seolah sedang menebar kebencian.

Sepanjang 2016—2022, hampir 700 orang dipenjara karena pasal karet UU ITE dan sebagian besarnya akibat tudingan radikal setelah terbitnya wacana revisi UU tersebut. Gaduhnya protes yang dilayangkan tentu saja akan berujung kian bertambahnya distrust masyarakat terhadap rezim. Rezim pun mengambil sikap waspada.

Meredam Bola Salju

Ada apa sebenarnya di balik gaduhnya stigma radikal di negeri ini? Bukan rahasia lagi, upaya deradikalisasi sejatinya untuk meredam bergulirnya bola salju seruan penegakan institusi Khilafah serta penerapan formalisasi syariat Islam kafah. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui, tudingan radikal juga dilemparkan pada kubu oposisi, serta diobral murah untuk siapa pun yang suka mengkritisi.

Apabila kita melihat opini yang berkembang di konstelasi politik internasional, gaung istilah radikalisme memang begitu masif. Ini menunjukkan adanya skenario global demi menyatukan opini bahwa perjuangan menerapkan syariat Islam dan menegakkan Khilafah adalah gerakan radikal yang membahayakan.

Terjadilah politik pecah belah dengan mengotak-ngotakkan Islam dengan cap radikal, tradisionalis, ekstremis, fundamentalis, moderat, dsb, kemudian menyematkan karakteristiknya masing-masing sesuai kepentingan yang mereka inginkan. Mereka berupaya membuat karakter Islam yang layak untuk diterima adalah Islam yang bisa dinegosiasikan.

Victim Blaming

Isu radikalisme pun menjadi alat strategi politik dalam rangka victim blaming. Menutupi keburukan dan kerusakan rezim, sedangkan korban (umat Islam dan ajarannya) didemonisasi dan dijadikan kambing hitam.

Di balik itu, segala kerusakan, kebobrokan, dan kegagalan yang diwujudkan oleh para pelaku demokrasi ini makin telanjang di depan mata. Dalam hal ekonomi, misalnya, tidak kunjung mampu menyejahterakan rakyat dengan memenuhi kualitas hidup yang layak, apalagi memberikan rasa aman dan damai.

Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas berkata di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, fokus pemerintahan Presiden Jokowi dalam melawan radikalisme dianggap sebagai upaya pengalihan isu-isu korupsi. Isu radikalisme sengaja dibuat dan dimunculkan sebagaimana pernah dilakukan Orde Baru.

“Radikalisme bersumber dari kesalahan yang disengaja atas tata kelola sumber daya alam dan dampak dari kesenjangan ekonomi serta keadilan sosial. Radikalisme agama sengaja dihadirkan sebagai jualan politik,” ucapnya. (Gatra)

Pandangan rakyat pun dikaburkan dalam menentukan siapa sesungguhnya common enemy mereka. Ada upaya agar sasaran kebencian mereka salah alamat, yaitu kepada perjuangan penerapan syariat Islam kafah dan penegakan Khilafah. Padahal, sikap destruktif justru nyatanya lahir dari induk rezim itu sendiri.

Kebangkitan Islam

Entah sudah berapa banyak upaya untuk memadamkan cahaya Islam, tetapi hasilnya nihil. Sungguh, gorengan radikalisme telah basi. Selalu diterjang badai deradikalisasi, nyatanya Islam tidak jua terkapar. Gelombang kebangkitan Islam justru kian membesar. Realitasnya, makin dimonsterisasi, ide Khilafah justru makin besar dan dicintai. Rakyat yang sudah jengah dan merasakan dampak buruk sistem demokrasi, mulai melirik ide Khilafah yang begitu menarik.

Sebagai sebuah ide, Khilafah acapkali dikatakan utopis. Akan tetapi, tidak sedikit pula kalangan muslim yang meyakininya. Ini karena terwujudnya kehidupan Islam yang kafah merupakan sunatullah.

Layaknya air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, cepat atau lambat, pendukungnya akan makin banyak dan Khilafah akan segera tegak. Puncak dari tren islamisasi ini bukanlah radikalisme yang sekadar wacana. Namun, hal ini akan berujung pada penerapan syariat Islam secara kafah, utuh, dan holistik.

Ide Khilafah tidak akan pernah mati, melainkan akan senantiasa hidup hingga kembalinya kehidupan Khilafah sistem warisan Rasulullah saw. saat Allah telah izinkan berdiri kokoh pada saatnya nanti. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *