Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Harga minyak dunia terjadi secara fluktuatif. Per 16/08/2022, harga minyak dunia pada penutupan perdagangan anjlok ke level terendah enam bulan atau sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina.
Harga minyak jenis mentah Brent kontrak Oktober turun US$2,76 atau 2,9% menjadi US$92,34 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) anjlok US$2,88 atau 3,2% menjadi US$86,53 per barel.
Namun, per 18/08/2022, harga minyak dunia mengalami kenaikan 3%. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober naik 3,1% menjadi US$96,59 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara itu, minyak mentah berjangka WTI AS pengiriman September menguat 2,7% menjadi US$90,50 per barel di New York Mercantile Exchange.
Kenaikan ini dipicu oleh konsumsi BBM AS yang mengalami peningkatan dan data ekonominya melaju positif. Ada AS di balik kenaikan harga minyak. AS bertindak mengontrol minyak dengan perilaku dan kebijakannya.
Faktor Kenaikan
Kenaikan harga minyak dunia yang terdorong karena meningkatnya konsumsi minyak AS, mengingatkan kita kembali bahwa posisi geopolitik AS dalam memengaruhi minyak masih besar. Meski bukan satu-satunya pemicu, AS masih menjadi negara adidaya untuk saat ini.
Ideologi kapitalisme menjadikan AS sebagai pengendali minyak. Henry Kissinger, penasihat keamanan nasional di era Presiden AS Richard Nixon, pernah mengatakan, “Kuasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat.”
Salah satu energi yang banyak dikonsumsi hari ini adalah minyak. Itulah yang membuat kenaikan harga minyak akan memengaruhi sektor lainnya. Bagaimana harga minyak bisa berjalan secara fluktuatif? Setidaknya ada empat alasan.
Pertama, Perang Ukraina-Rusia menyebabkan pasokan minyak ke pasar global berkurang. Rusia adalah negara pemasok minyak terbesar ketiga di dunia. Negara ini memasok sekitar 11% kebutuhan minyak dunia. Konflik keduanya tentu berdampak pada suplai minyak Rusia ke negara pengimpor.
Kedua, berkurangnya produksi minyak di negara-negara berkembang. Ini terjadi karena kebijakan perusahaan minyak AS yang mengintegrasikan asetnya ke dalam negeri, serta kebijakan dekarbonisasi yang membuat biaya produksi naik.
Inilah penyebab beberapa proyek migas milik Chevron, Exxon, dan ConocoPhillips di banyak negara berkembang dijual, seperti di Nigeria, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Perusahaan migas milik AS juga mengantisipasi dampak pemberlakuan pajak karbon di sejumlah negara.
Ketiga, persaingan antara kebutuhan pangan atau energi untuk biofuel. Akibat Perang Ukraina-Rusia, bahan dasar untuk produksi biofuel dialihkan untuk pangan, biofuel yang diharapkan akan menggantikan fosil fuel belum bisa sepenuhnya diandalkan. (CNBC Indonesia, 10/06/2022)
Faktor lain yang lebih memicu kenaikan harga minyak ialah faktor nonfundamental, seperti kondisi geopolitik dunia, kebijakan pemerintah, dan pelemahan nilai dolar AS. Selain sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia, AS juga menjadi negara konsumen minyak terbesar.
Konsumsi minyak AS pada 2021 mencapai 7,22 miliar barel minyak bumi. Ketika AS menurunkan stok minyak, dunia mengalami kelangkaan suplai. Begitu pula saat AS melarang impor minyak dari negara lain semisal Rusia, kebijakan tersebut langsung mendapat respons pasar global. Harga minyak dunia melesat hingga 3,8% tertinggi sejak 2008.
Artinya, AS adalah salah satu negara pengontrol harga minyak dunia. Tidak mengherankan bagi negara adidaya kapitalisme menguasai kebijakan global. Imbasnya, negara pengimpor yang bergantung pada suplai negara produsen minyak pasti terkena getahnya, seperti yang baru-baru ini terjadi pada Indonesia. Ada wacana menaikkan BBM subsidi untuk mengurangi beban APBN yang kian berat.
Pengaruh ke Indonesia
Dahulu eksportir, sekarang importir. Itulah status Indonesia saat ini sebagai negara yang pengimpor minyak. Meski dikenal sebagai negara berlimpah SDA, nyatanya Indonesia bukan lagi pemilik tunggal kekayaan tersebut. Atas nama liberalisasi dan kapitalisasi, kekayaan tersebut dikuasai asing/swasta.
Menko Marves Luhut Panjaitan menyebut wacana kenaikan BBM subsidi akan diumumkan pekan depan. Ia mengatakan alasan utama kenaikan BBM Pertalite dan solar adalah beban subsidi energi bagi APBN melonjak jadi Rp502,4 triliun pada 2022 akibat kenaikan harga minyak dunia belakangan ini. (CNN Indonesia, 19/08/2022).
Bahkan, ada usulan agar pemerintah mencabut subsidi BBM untuk mengalokasikannya pada bantuan sosial. Apakah tepat subsidi dicabut di tengah karut-marut kenaikan bahan pangan dan ekonomi rakyat yang pas-pasan?
Kenaikan harga BBM tentu berdampak pada perekonomian, seperti ancaman inflasi, penurunan daya beli, dan peningkatan angka kemiskinan serta pengangguran. Imbas kenaikan BBM juga bisa merembet ke banyak sektor, semisal kenaikan biaya produksi dan harga barang akan melambung. Inilah dampak mengikuti tata kelola ekonomi kapitalisme.
Pengamat kebijakan publik, Emilda Tanjung, mengatakan migas adalah adalah kekayaan milik rakyat yang seharusnya hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Negara tidak boleh mengambil alih pengelolaan harta tersebut, lalu menjualnya kepada rakyat. Jika negara ingin menetapkan harga pada BBM, harga tersebut hanya dilekatkan sebagai pengganti biaya produksi. Dengan potensi SDA yang besar, Indonesia mestinya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, bukan menyerahkan pengelolaannya kepada korporasi. (Muslimahnews.net, 20/04/2022).
Khatimah
Allah Swt. telah memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa kepada negeri-negeri muslim, yakni menjadi negara penghasil minyak terbesar di dunia. Negeri-negeri di Timur Tengah adalah salah satunya. Namun, keberkahan itu tercerabut tatkala kekayaan alam yang Allah beri diatur dengan cara pandang manusia dengan penerapan kapitalisme. Walhasil, negeri muslim memilikinya, tetapi tidak mampu menguasai dan mengelolanya akibat menjadikan kapitalisme liberal sebagai aturan bernegara.
Kedigdayaan AS dengan imperialismenya harus dilawan dengan negara yang sepadan, yakni Khilafah. Dalam Khilafah, pengelolaan kekayaan SDA tidak boleh diserahkan pada swasta. Negara harus mengelolanya sendiri agar hasilnya dapat dimanfaatkan rakyat dengan baik. Negara juga tidak boleh menjadikan kepemilikan umum sebagai lahan bisnis sebab harta milik umum adalah milik rakyat. Negara hanya bertindak sebagai pengelola dan mendistribusikannya.
Begitulah konsep negara Khilafah mengelola kekayaan alamnya. Negara hadir untuk melayani, bukan bertransaksi jual beli. Hanya sistem Islam yang dapat memberi pelayanan terbaik dan perlakuan layak kepada rakyatnya. Kapitalisme membawa sengsara, Islam datang untuk menyelamatkan dunia. [MNews/Gz]
