Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Nasib hutan Indonesia kian mengenaskan. Wilayahnya makin berkurang karena laju deforestasi yang masif. Di antaranya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Banyak perkebunan sawit yang ternyata menggunakan kawasan hutan. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester-II tahun 2021, bahwa ada 2,90 juta ha lahan sawit di negeri ini masuk kawasan hutan.
Namun, angka lahan sawit di dalam kawasan hutan sebenarnya sekitar 3,5 juta ha, yakni melebihi temuan BPK. Bahkan sebagian lahan tersebut merupakan kawasan konservasi (CNBC Indonesia, 06/06/2022).
Selain alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan sawit, deforestasi juga terjadi karena proses penambangan. Terdapat sekitar 841,79 ribu ha kegiatan pertambangan di kawasan hutan.
Dikuasai Cukong
Lahan sawit dan pertambangan tersebut dimiliki oleh rakyat dan perusahaan, tetapi mayoritas dikuasai oleh para cukong (korporasi). Hal ini menegaskan kalahnya negara di hadapan korporasi. Padahal, pemerintah sangat bisa untuk menindak tegas para “maling” tersebut dan memberi sanksi yang menjerakan.
Namun, nyatanya deforestasi terus terjadi secara masif. Artinya, terjadi pembiaran dan tidak ada tindakan tegas.
Berdasarkan data Global Forest Watch, laju deforestasi Indonesia menempati posisi keempat dunia. Berdasarkan data dari KLHK, deforestasi selama kurun 2018-2020 sebesar 570 ribu hektare, yakni hampir setara luas Jakarta. Sedangkan berdasarkan data Greenpeace Indonesia, luas lahan deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,13 juta ha atau setara dengan 3,5 kali luas Pulau Bali.
Selama ini, deforestasi mendapatkan “pemakluman” dari pemerintah, alasannya adalah untuk pembangunan. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KLHK, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) lebih banyak digunakan untuk tambang dibandingkan dengan pembangunan (nontambang). Misalnya, pada periode 2014-2020, lahan yang diberikan IPPKH untuk tambang mencapai 117 ribu ha, sedangkan untuk nontambang hanya 14 ribu ha.
Nyatanya, lahan hasil deforestasi tersebut mayoritas dikuasai oleh korporasi. Berdasarkan data Walhi, sebanyak 62 persen lahan hutan di Indonesia sudah dikonsesi untuk korporasi.
Padahal, akibat deforestasi oleh korporasi, hutan kita mengalami kerusakan yang parah. Kekayaan alam yang seharusnya milik umum dikuasai oleh segelintir korporasi, sementara rakyat tetap dikungkung nestapa kemiskinan. Selain itu, keanekaragaman hayati terancam, kerusakan lingkungan pun demikian parah hingga terjadi banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
Tidak hanya manusia yang terkena dampaknya, alam pun ikut berduka. Inilah kerusakan yang disebut di dalam Al-Qur’an sebagai akibat ulah “tangan” manusia. Allah Swt. berfirman,
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41).
Stop Perusakan, Stop Kapitalisme!
Pangkal persoalan kerusakan hutan adalah keserakahan sistem kapitalisme. Demi keuntungan materi, produksi sawit digenjot tanpa batas hingga “memakan” kawasan hutan. Demi mengeksploitasi kekayaan alam berupa tambang, hutan pun dikeruk habis-habisan.
Sebenarnya, tidak masalah menanam sawit dan melakukan penambangan, tetapi jumlahnya harus dibatasi sesuai dengan daya dukung alam. Ketika alam dieksploitasi melebihi daya dukungnya, kerusakan pun terjadi. Sementara untuk memperbaikinya bukanlah perkara mudah karena untuk menumbuhkan pohon hingga besar butuh waktu bertahun-tahun.
Allah Swt. menganugerahkan alam yang luar biasa kaya bagi rakyat Indonesia. Hal ini harus disyukur, caranya adalah dengan mengelola alam sesuai dengan syariat. QS ar-Rum: 41 jelas melarang kita merusak alam. Rasulullah saw. juga melarang menebang pohon tanpa alasan yang dibenarkan. Rasulullah saw. bersabda,
من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار
“Siapa yang memotong pohon bidara, Allah akan hadapkan wajahnya ke neraka.”
Sebaliknya, Islam memerintahkan menanam pohon, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
من نصب شجرةً فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عزّ وجلّ
“Siapa yang menegakkan/menanam satu pohon, lalu ia sabar menjaga dan merawatnya sampai berbuah, maka semua yang mendapat manfaat seperti dari buahnya, menjadi sedekah baginya di sisi Allah.” (HR Imam Ahmad)
Sistem Islam Memberi Solusi
Agar kerusakan hutan tidak terjadi, langkah penting yang butuh kita lakukan adalah menghentikan penerapan sistem kapitalisme yang serakah. Sistem inilah yang menjadi biang kerok kerusakan hutan secara masif.
Sayangnya, sistem ini mendapatkan dukungan dari penguasa. Terjadi kongkalikong antara korporasi dan penguasa sehingga izin untuk menguasai hutan terus diberikan pada swasta, padahal hutan termasuk kepemilikan umum. Belum lagi pembiaran terhadap alih fungsi lahan secara ilegal.
Apalagi pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja yang pasal-pasalnya memberikan ruang bagi deforestasi dan degradasi hutan, yaitu dihilangkannya kewajiban mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai. Selain itu, UU Ciptaker telah membolehkan badan usaha untuk mendapatkan izin berusaha pada kawasan hutan lindung.
Demikianlah, pemerintah telah abai dalam menjaga hutan yang menjadi amanah kekuasaan mereka. Sebaliknya, penguasa justru menyerahkan hutan beserta kekayaan di dalamnya pada korporasi kapitalis. Sistem kapitalisme yang melindungi korporasi perusak hutan ini harus segera ditinggalkan.
Selanjutnya adalah mengelola hutan sesuai syariat Islam. Di antaranya:
1. Mengembalikan posisi hutan sesuai posisi kepemilikannya. Khilafah akan memetakan hutan yang terkategori kepemilikan umum, yaitu hutan produksi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan ekonomi. Tentu dengan selalu memperhatikan kelestarian alam. Yang juga termasuk kepemilikan umum adalah hutan wisata.
2. Sementara hutan lindung dan suaka alam termasuk kepemilikan negara yang terlarang bagi siapa pun untuk mengambil manfaat darinya. Justru, Negara Khilafah akan melakukan upaya-upaya untuk melindungi tumbuhan, hewan, sumber air, dan ekosistem yang ada sehingga lestari.
3. Penambangan, baik oleh negara maupun rakyat, harus memperhatikan kelestarian lingkungan, bukan hanya optimalisasi produksi.
4. Pengawasan yang serius terhadap kawasan hutan. Khilafah akan mendayagunakan semua sumber daya untuk pengawasan hutan, termasuk mengerahkan alat-alat yang canggih untuk mendeteksi pembalakan liar, pembakaran hutan, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. Polisi hutan akan direkrut dalam jumlah yang mencukupi, fasilitas yang memadai, dan kesejahteraan yang layak sehingga bisa berfungsi optimal.
5. Menghukum pelaku kejahatan terkait hutan, baik pelaku pembalakan liar, pembakar hutan, pemburu satwa dilindungi, penadah, dan lain-lain. Termasuk menghukum aparat negara yang melakukan kongkalikong dengan para pelaku tindakan kriminal tersebut.
Demikianlah, kita butuh negara Khilafah yang serius menjaga dan melindungi hutan. Bukan negara ala kapitalisme yang mengabaikan kelestarian hutan dan justru kongkalikong dengan para perusaknya. Wallahualam. [MNews/Has]
