Penulis: Rini Syafri
Muslimah News, FOKUS — Dalam waktu dekat, yakni Juli 2022, pemerintah akan menerapkan kebijakan kelas standar dengan formulasi premi baru.[1] Akankah keadilan dan pelayanan kesehatan berkualitas yang dijanjikan terwujud? Apakah persoalan sekadar pada tataran teknis? Atau justru pada aspek ideologis? Mengapa hanya Islam dan Khilafah jawabannya?
Negara Lalai; Demi Korporasi, Rakyat Disengsarakan
Formula apa pun yang digunakan dan sebesar apa pun premi yang ditanggungkan, tetap saja menghasilkan kesusahan dan kesengsaraan. Terlebih bagi masyarakat kebanyakan berjumlah terbanyak yang pada 2016 saja berdasarkan data Bank Dunia ada 44,5%, apa lagi hari ini ketika sistem ekonomi kapitalisme yang rapuh berkelindan pandemi berkepanjangan dan buruknya ri’ayah (pengurusan) negara.
Diberitakan baru-baru ini terdapat tunggakan miliaran rupiah publik Magelang Jawa Tengah karena impitan ekonomi.[2] Ini adalah cerminan beratnya beban ekonomi yang harus ditanggung publik karena premi wajib BPJS Kesehatan. Bukti sebelumnya, ratusan ribu peserta BPJS Kesehatan turun kelas dan nonaktif pascakenaikan premi per 1 Januari 2020 lalu.[3]
Oleh karena itu, bila ditelaah, alasan sesungguhnya kebijakan adalah untuk kepentingan korporasi BPJS Kesehatan agar terjaga keberlangsungannya, bahkan ini (pencegahan defisit) adalah alasan pokok.
Sebagaimana dikemukakan pihak pemerintah sendiri, yakni Menteri Kesehatan, “Intinya kita tidak mau BPJS Kesehatan itu defisit, tapi kita harus pastikan BPJS itu tetap positif tapi mampu meng-cover lebih luas lagi dengan layanan standar.”[4]
Alasan semakna juga dikemukakan pihak BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D. menyatakan, ” … penerapan kelas standar diberlakukan untuk menjamin keberlanjutan program BPJS Kesehatan serta akses terhadap layanan kesehatan yang sama.”[5]
Kekhawatiran BPJS Kesehatan akan terjadi defisit cukup beralasan, baik di tataran konsep maupun faktual. Ini karena faktanya, defisit persoalan akut tidak pernah teratasi. Sejak awal keberadaan BPJS Kesehatan pada 2014, setiap tahun berulang dengan nilai puluhan triliunan rupiah.[6] Adapun surplus pada 2021 lebih karena faktor khusus, yaitu kenaikan nilai premi dan penurunan klaim karena masyarakat enggan ke rumah sakit selama pandemi.[7]
Oleh sebab itu, kenaikan nilai unit cost barang dan jasa medis adalah keniscayaan di tengah tekanan inflasi yang melanda dunia.[8] Bahkan, pada 2022, tren peningkatan biaya medis hingga 15%. Setelah pada 2021 lalu, inflasi medis Indonesia di atas rata-rata regional Asia (8,8%) dan tertinggi ketiga (10%) di regional Asia. Demikian hasil survei Mercer Marsh Benefit.[9]
Akibatnya, atas nama UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan peraturan pemerintah sesuai road map, saat ini persiapan tengah berlangsung diuji coba di beberapa rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan.[10][11]
Adapun alasan untuk prinsip keadilan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dikemukakan pihak BPJS Kesehatan hanyalah dusta belaka. Ini karena sejak awal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diterapkan pada 1 Januari 2014 hingga kini, terlalu banyak peristiwa getir yang dialami publik.
Delapan tahun berlalu, berbagai upaya tambal sulam telah dilakukan, tetapi sejak awal hingga sekarang tetap saja publik dihadapkan pada persoalan diskriminasi pelayanan kesehatan antara pasien BPJS Kesehatan apa pun kelasnya dan pasien mandiri.
Ilusi Keadilan dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berupa penghapusan kelas dengan formula nilai premi baru tidak berarti berakhirnya diskriminasi pelayanan serta akan diperoleh publik pelayanan kesehatan adil dan bermutu. Di antaranya karena difasilitasi skema CoB (Coordination of Benefits) dengan sejumlah perusahaan asuransi kesehatan komersial. Bahkan, keadilan dan pelayanan kesehatan berkualitas hanyalah ilusi dalam sistem kesehatan kapitalisme yang didukung sepenuhnya oleh sekularisme peradaban kapitalisme.
Persoalan diskriminasi dan buruknya kualitas pelayanan bukan kasus per negara terjadi secara global, sampai pada pelayanan kesehatan di bawah dua badan asuransi kesehatan wajib model terbaik dunia berusia hitungan abad sekalipun, yakni Nasional Health Service (NHS) yang berbasis pajak di Inggris (berdiri sejak 1948).
Berita BBC baru-baru ini menunjukkan krisis pelayanan kesehatan belum teratasi. Sumber lain menyebutkan diskriminasi menjadi masalah serius, juga tentang perbedaan pelayanan kesehatan antara pasien asuransi kesehatan swasta dan NHS.[12][13][14]
Kondisi serupa dialami lembaga asuransi kesehatan wajib Gesetzliche Kranke Versicherung (GKV) di Jerman (berdiri sejak 1883) dengan premi wajib seperti JKN di Indonesia. Diskriminasi tetap menjadi persoalan serius.[15]
Demikian juga buruknya kualitas pelayanan sebagaimana hasil tinjauan terhadap 18 publikasi bahwa pasien asuransi kesehatan privat PKV dibandingkan GKV lebih beruntung antara lain karena lebih sehat, mendapat obat baru yang lebih inovatif, dan waktu tunggu lebih singkat[16]. Kendati lebih murah, GKV menyediakan lebih sedikit layanan.[17]
Ilusi keadilan dan pelayanan kesehatan berkualitas makin kuat karena kebatilan sejak dari asas paradigma dan konsep, yakni kesehatan adalah komoditas untuk dikomersialkan sebagaimana dicanangkan WTO (World Trade Organization) dalam GATS (General Agreement on Trade in Services). Pada saat bersamaan, sesuai tuntutan good governance, negara hadir sekadar sebagai pembuat aturan (regulator) bagi kepentingan berbagai korporasi kesehatan, dalam hal ini khususnya BPJS Kesehatan.
Pada gilirannya, dalam kebijakan JKN BPJS Kesehatan, meski akses publik terhadap pelayanan kesehatan lebih luas sebagai konsekuensi kepesertaan wajib UHC, di sisi lain ia tidak saja memperparah krisis kesehatan, tetapi juga memperkuat keberadaan sistem kehidupan peradaban sekuler yang terbukti petaka bagi umat manusia dan kemanusiaan. Oleh karenanya, kebijakan ini adalah wujud nyata kelalaian pemerintah berkelanjutan terhadap hak publik yang harus segera disudahi.
Islam Satu-satunya Jawaban
Islam adalah ideologi bersumber dari wahyu Allah ‘Azza wa Jalla; kaya dengan konsep dan pemikiran cemerlang, termasuk konsep pelayanan kesehatan adil berkualitas.
Tidak hanya itu, Islam teruji selama puluhan abad sebagai pelayan kesehatan yang adil berkualitas dan begitu mudah terakses kapan pun dan di mana pun saat dibutuhkan tanpa beban finansial (terjangkau bahkan gratis), hingga bagi yang berpura-pura sakit sekalipun.
Ruang pelayanan kesehatan benar-benar meraih puncak kemanusiaan. Salah satu buktinya dipaparkan sejarawan berkebangsaan Amerika W. Durant tentang Rumah Sakit Al-Manshuri (683 H/1284 M) Kairo, sebagai berikut, ” … Pengobatan diberikan secara gratis bagi pria dan wanita, kaya dan miskin, budak dan merdeka; dan sejumlah uang diberikan kepada tiap pasien yang sudah bisa pulang agar tidak perlu segera bekerja.” (W. Durant. The Age of Faith; op cit; pp 330-1).
Semua itu karena pelayanan kesehatan berlangsung di atas sejumlah prinsip sahih, di antaranya adalah pertama, kesehatan adalah kebutuhan pokok publik sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw., “مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَ” (HR Ibnu Majah)
—
Kedua, pemerintah bertanggung jawab langsung dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa terkecuali. Meski gratis, tetapi tetap berkualitas terbaik bagi siapa pun, kapan pun, dan di mana pun.
Rasulullah saw. bersabda, “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin; dan penguasa yang memimpin rakyat banyak , ia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Al- Bukhari).[18]
—
Ketiga, anggaran bersifat mutlak, maksudnya adalah ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan kesehatan wajib diadakan negara.[19] Prinsip ini sesuatu yang bisa diterapkan karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Khilafah didesain Allah Taala sedemikian rupa sehingga meniscayakan negara berkemampuan finansial yang memadai untuk memikul tanggung jawabnya.[20]
Khatimah
Sistem kehidupan Islam—khususnya sistem ekonomi Islam dan sistem pemerintahan Islam (Khilafah) sebagai unsur pokok sistem kesehatan Islam—didesain Allah Taala bagi terwujudnya fungsi negara yang benar, tameng bagi terjadinya komersialisasi dan industrialisasi pelayanan kesehatan.
Sistem kesehatan Khilafah yang tumbuh dalam sistem kehidupan Islam meniscayakan tersedianya secara memadai segala aspek yang dibutuhkan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terbaik.
Allah Swt. berfirman dalam QS Ibrahim (14): 24—25, “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit; (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.”
Dengan demikian, kembalinya Khilafah ke tengah umat hari ini merupakan hajat mendesak bagi setiap insan. Lebih dari itu, Khilafah adalah ajaran Islam yang Allah Taala syariatkan kepada kita semua. Wallahualam. [MNews/Gz]
*Doktor Biomedik, Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik)
—
Referensi:
[1] https://money.kompas.com/read/2022/06/09/195000726/per-juli-besaran-iuran-bpjs-kesehatan-sesuai-banyaknya-gaji-bukan-lagi-per
[2]https://jateng.suara.com/read/2022/06/10/080200/waduh-tunggakan-iuran-peserta-bpjs-kesehatan-di-magelang-mencapai-rp6-miliar
[3] https://tirto.id/bpjs-watch-sebut-800000-peserta-bpjs-turun-kelas-usai-iuran-naik-etDz
[4] https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493193/implementasi-kelas-rawat-standar-menkes-bpjs-kesehatan-tak-akan-defisit
[5] https://persi.or.id/rakernas-persi-kupas-kenaikan-tarif-dan-implementasi-kris/
[6] https://money.kompas.com/read/2020/06/12/111300426/bpjs-kesehatan-defisit-sejak-awal-hingga-rencana-penghapusan-kelas?page=all
[7]https://finansial.bisnis.com/read/20220119/215/1490818/meski-tak-lagi-defisit-dirut-bpjs-kesehatan-sebut-arus-kas-belum-sepenuhnya-aman; Menurut Ghufron, ada tiga hal yang menyebabkan aset bersih dana jaminan sosial positif. Pertama, kenaikan penyesuaian tarif. Kedua, adanya pandemi Covid-19. Kondisi pandemi membuat masyarakat enggan ke rumah sakit sehingga klaim BPJS Kesehatan menurun.
[8] https://www.weforum.org/agenda/2022/02/global-inflation-pressures-broadened-on-food-and-energy-price-gains
[9] https://www.thehindubusinessline.com/specials/corporate-file/companies-to-spend-more-on-medical-care-mmb-report/article65348487.ece
[10] https://www.djsn.go.id/berita/kelas-rawat-inap-jkn-upaya-djsn-menuju-ke-amanat-undang-undang-2021-02-08-1930
[11] https://www.cnbcindonesia.com/news/20220419090333-4-332677/bpjs-kesehatan-hapus-kelas-123-ini-perkembangan-terbarunya
[12] https://www.bbc.com/news/health-59909860
[13] https://www.theguardian.com/society/2022/feb/13/radical-action-needed-to-tackle-racial-health-inequality-in-nhs-says-damning-report
[14] https://www-freedomhealthinsurance-co-uk.translate.goog/nhs-vs-private?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
[15] Zuletzt aktualisiert: 2. Januari 2017. Von: Annika Krempel. http://www.finanztip.de/pkv/
[16] https://www.researchgate.net/publication/46307282_Morbidity_and_healthcare_differences_between_insured_in_the_statutory_GKV_and_private_health_insurance_PKV_in_Germany_Review_of_empirical_studies; The empirical analyses show that the GKV insured are often less healthy than the PKV insured, and that they more often go to primary care physicians. A potential disadvantage of GKV insured concerning healthcare can be seen in regard to new, innovative drugs, organ transplantations, financial burden due to co-payments, waiting times, and communication between patient and physician.
[17] https://www.finanztip.de/pkv/pkv-rueckkehr-gkv/
[18] Mukadimah Dustuur. Al-Asbaab al-Maujibatu Lahu. Al-Qismul Awwal. Darul Ummah. Beirut. 2009. Hlm. 160.
[19] Syaikhul Islam Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah pada subbab “Nafaaqatu bayti maal” poin keempat, bab “Baytul Maal” kitab Nizhamul Iqtishadi fil Islaam hlm. 236.
[20] Ditegaskan pada awal pembahasan subbab “Dharaa-ib” bab “Baytul Maal”, bab “Mizaniyatu Daulah”, kitab Nizhamul Iqtishadi fil Islaam hlm. 236.
