Muslimah News, NASIONAL — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2022 merupakan momentum yang tepat untuk menurunkan angka kekerdilan pada anak (stunting) secara nasional.
Namun, pengamat masalah perempuan, keluarga, dan generasi dr. Arum Harjanti mengungkapkan penurunan stunting perlu aksi nyata menghapuskan kemiskinan, bukan sekadar konsolidasi. “Apalagi, hanya seremoni, seperti perayaan Harganas yang tidak akan pernah mampu mempercepat penurunan stunting,” ujarnya.
Problem Besar
Arum mengatakan stunting adalah problem besar bangsa Indonesia dengan penyebab banyak faktor. “Saat ini ada 24,4% balita atau 5,33 juta balita stunting di Indonesia. Mengatasi stunting jelas sangat strategis karena problem ini berdampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia pada masa yang akan datang,” ucapnya.
Betul, ia akui, Indonesia sudah mengadakan berbagai langkah untuk menyelesaikannya, bahkan menggagas Rancangan Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). “Namun, berbagai program tersebut belum menyelesaikan penyebab mendasar stunting di Indonesia, yaitu besarnya kemiskinan yang sudah sangat kronis,” tukasnya.
Pada faktanya, ia menjelaskan, stunting banyak terjadi pada keluarga miskin. “Rendahnya sanitasi, sulitnya mengakses sumber air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan makin meningkatkan risiko terjadinya stunting,” ulasnya.
Lepas Tangan
Arum menegaskan solusi tuntas hanyalah dengan mengentaskan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Ia pun tidak mengelakkan bahwa Program Bapak Asuh Anak Stunting yang dicanangkan, mungkin bisa sedikit membantu menyelesaikan sedikit persoalan ini.
“Langkah inovasi ini jelas tidak cukup mengingat jumlah penyandang stunting sangat besar. Problem ini tidak mungkin diselesaikan oleh sekelompok individu. Hanya Negara yang mampu menyelesaikan secara tuntas,” terangnya.
Bahkan, menurutnya, keberadaan program ini justru makin menunjukkan betapa negara berlepas tangan dan menimpakan kewajiban kepada para sukarelawan. “Sikap abainya negara makin nyata ketika negara justru menerapkan sistem ekonomi kapitalisme,” tandasnya.
Ilusi
Arum mengungkapkan pengentasan kemiskinan senantiasa menjadi probem abadi dan kesejahteraan rakyat hanya ilusi. “Apalagi dalam demokrasi yang sarat dengan politik transaksional, penguasa justru berada di tangan oligarki,” sorotnya.
Selama ini, ia menilai, oligarki hanya mencari jalan untuk keuntungan pribadi, dan rakyat menjadi anak tiri. “Jadilah negara merugi bahkan triliunan uang rakyat dikorupsi, sebagaimana temuan BPK baru-baru ini,” tuturnya.
Anehnya, kata Arum, pada saat yang sama kekayaan pejabat justru makin meningkat pesat, sementara rakyat makin melarat. “Kenyataan ini makin membuktikan bahwa pemberantasan stunting baru sebatas wacana dan retorika,” ucapnya.
Pada akhirnya, ia berujar, berharap stunting dapat diberantas dalam sistem kapitalisme demokrasi hanyalah angan-angan kosong. “Sistem kapitalisme demokrasi meniscayakan terpinggirkannya kepentingan rakyat.
Negara yang Amanah
Arum menyimpulkan bahwa stunting akan terselesaikan dengan tuntas bila aturan Islam ditegakkan secara kafah. “Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat, individu per individu, termasuk layanan pendidikan, kesehatan dan sarana lainnya,” terangnya.
Ia mengingatkan, pengurusan negara atas rakyat, termasuk mencegah terjadinya stunting menjadi satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. “Keimanan yang kuat akan mendorong kepala negara bersungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata,” jelasnya.
Dengan dukungan sistem ekonomi Islam, Arum menyimpulkan, kesejahteraan rakyat menjadi satu keniscayaan. “Sumber-sumber kekayaan negara tak akan lagi dijarah oleh tangan-tangan serakah oligarki, yakni asing dan aseng, seperti saat ini,” tutupnya. [MNews/Nvt]
Sumber foto: Tempo
