Lorong Gelap Sekularisme, Gala Dinner Eks Bintang Panas yang Difasilitasi dan Ulama yang Dideportasi

Lorong Gelap Sekularisme, Gala Dinner Eks Bintang Panas yang Difasilitasi dan Ulama yang Dideportasi

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Ada dua perbincangan yang hangat saat ini, yakni polemik penolakan kedatangan UAS oleh Pemerintah Singapura dan kedatangan Miyabi (bintang porno asal Jepang) ke Jakarta.

Mengutip Pos Kota, pro dan kontra terhadap kedua persoalan ini datang dari warganet. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu yang kini aktif sebagai penggiat media sosial turut mengomentari kasus UAS melalui twitnya. “Melihat reaksi publik terhadap kasus UAS yang tidak diizinkan masuk Singapura, itu polarisasi yang makin jelas,” tulisnya di akun @msaid_didu

Ia juga memberikan komentar pedasnya untuk para pejabat maupun warganet yang membela Singapura. Menurutnya, terdapat perbedaan antara pengusiran (deportasi) UAS dan kedatangan Miyabi.

“UAS dilarang masuk Singapura, kalian salahkan UAS dengan alasan hormati aturan tuan rumah. Miyabi mau datang ke Jakarta, kalian dukung dengan alasan hormati tamu,” tulisnya lagi.

Eks bintang film dewasa tersebut memang langsung menjadi sorotan setelah tersebar kabar dirinya akan ke Indonesia. Terungkap, salah satu sebab kedatangan Miyabi ke Jakarta adalah untuk menggelar gala dinner bersama fannya di sebuah hotel di Jakarta, Juni mendatang. Biaya untuk bisa dinner dengan Miyabi pun tidak kaleng-kaleng, penggemarnya harus membayar Rp15 juta, bukan nominal yang sedikit!

Penolakan kedatangan artis dewasa ini juga datang dari Persaudaraan Alumni (PA) 212. Wasekjen PA 212 Novel Bakmumin mengatakan mengundang Miyabi sama saja dengan mempromosikan kemaksiatan yang jelas-jelas bertolak belakang dengan agama, termasuk Pancasila—falsafah yang diagung-agungkan selama ini.

Penegak Hukum Sekuler

Penegak hukum yang mengadopsi sekularisme jelas tidak mempermasalahkan gala dinner ini. Polda Metro Jaya mengungkap, hal itu boleh asalkan menerapkan protokol kesehatan (prokes) selama kegiatan tersebut berlangsung.

“Saya memandangnya [itu] acara personal, sebagai personal Miyabi kepada fan, jumlahnya tidak lebih dari 100 orang di tempat privat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Endra Zulpan di Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Ia menekankan pihak Kepolisian tidak akan melarang kegiatan tersebut asalkan bisa menjaga prokes selama kegiatan berlangsung. “Kami mengimbau kepada pihak penyelenggara khususnya juga harus mematuhi prokes. Ini paling utama,” ujarnya.

Menurutnya lagi, kegiatan tersebut tidak memerlukan izin keramaian dari kepolisian dan hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan yang masuk terkait acara itu. (Republika)

Terlepas jadi atau tidaknya acara tersebut, lagi-lagi masyarakat—khususnya kaum muslim—dibuat patah hati oleh penegak hukum dalam sistem sekuler. Inilah yang akhirnya terjadi pada masyarakat, yakni hilangnya kepercayaan mereka terhadap keadilan dan penegakan hukum di negeri ini yang selalu memihak kepentingan bisnis para kapitalis daripada kaum muslim.

Ketika memperhatikan sikap penegak hukum terhadap UAS di Singapura dan Miyabi di Jakarta, terlepas kondisi ini terjadi di negara yang berbeda, kedua negara ini sama-sama mengadopsi sekularisme, induk dari kapitalisme.

Kita dapat lihat bahwa kapitalisme sekularisme akan merepresentasikan warak penegak hukum yang seperti itu. Setiap negara memiliki sistem yang mengatur seluruh urusan manusia, baik ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan hukum.

Hampir semua negara di dunia berkiblat pada sistem yang berasal dari akal manusia itu, yaitu kapitalisme demokrasi yang juga masih menguasai negeri-negeri muslim hingga kini. Ini merupakan hasil produk pemikiran manusia yang menjadikan sekularisme sebagai spirit dalam menetapkan segala hukum.

Lorong Gelap Sekularisme

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga untuk bijak menyikapi polemik rencana kedatangan Miyabi. “Ya itu kan kita negara yang demokrasi, reformasi, dan terbuka, semua itu diserahkan ke masyarakat yang menyikapinya,” katanya, Rabu (18/5/2022).

Ia tidak ingin polemik rencana kedatangan Miyabi tersebut membuat keributan di tengah masyarakat hingga saling menyalahkan. “Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan satu sama lain. Mari kita beri contoh yang baik,” ujar Riza.

Jika kita menelisik melalui kacamata nilai moral maupun agama, tidak ada manfaat yang bisa diambil dari penyelenggaraan acara yang dihadiri Miyabi, kecuali demi kepentingan ekonomi semata. Padahal lagi, sambutan hangat terhadap Miyabi justru tidak sejalan dengan orientasi negeri ini yang ingin membangun generasi dan peradaban yang beradab.

Masyarakat pun heran, negeri ini terkesan mendukungnya sebagai tamu kehormatan. Namun, di sisi lain, UAS—seorang ulama yang lurus yang senantiasa berdakwah dan mengedukasi masyarakat agar paham agama—malah diimbau agar tahu diri sebagai tamu di negeri orang. Ironis.

Polemik ini mengungkap bahwa paradigma sistem sekuler menyebabkan para pejabat dengan sadar tidak menyandarkan pada hukum Allah dalam menyikapi segala hal. Sekularisme menyulitkan para pejabat untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka.

Rujukan mereka adalah kapitalisme. Mereka mendefinisikan politik sebagai alat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, alih-alih mengurus urusan masyarakat. Dapat terlihat dari sikap mereka yang mendukung gala dinner karena tentu saja akan menghasilkan keuntungan besar. Inilah lorong gelap sistem sekuler.

Paradigma ini juga menumbuhkan mental bobrok dan hilangnya empati para pejabat terhadap rakyat, menghilangkan sense of crisis, bahkan berani berada di barisan orang-orang pengidap islamofobia dengan ikut mendukung persekusi ulama—pada saat yang sama dengan lucunya mendukung dan menghormati kedatangan Miyabi ke Indonesia.

Tinggalkan Sekularisme

Umat semestinya sadar untuk segera meninggalkan sekularisme. Sistem ini berdampak pada penguasa yang tidak sejalan dari tujuan beragama mereka yakni meraih ketakwaan individu dan sosial.

Sejatinya, ketakwaan tersebut akan membantu meringankan kewajiban penguasa untuk memperbaiki moral dan kepribadian bangsa yang akan berdampak kebaikan bagi negeri ini.

Ketakwaan individu dan sosial inilah yang lebih dibutuhkan untuk menyelesaikan problem negeri ini. Umat harus sadar bahwa kita membutuhkan sistem Islam sebagai pengganti sekularisme yang akan melahirkan pemimpin, penegak hukum, pejabat, dan warga yang senantiasa menjaga ketakwaan sosial.

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-‘Araf: 96). Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *