Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Gelaran Presidensi G20 membuat Kementerian Keuangan sibuk mempersiapkan agenda yang akan mereka bawa di forum tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan ada tiga agenda besar saat presidensi Indonesia di G20 nanti.
Agenda pertama terkait kesehatan. Febrio mengatakan seandainya terdapat sistem peringatan dini yang bisa memberi informasi lebih cepat, pandemi dan distribusi vaksinasi dapat dilakukan lebih baik. Ia menekankan pentingnya global prepareness pandemic.
Kedua, isu digitalisasi. Dalam hal ini, Febrio berharap UMKM yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan digital, yakni melebur ke e-commerce dan digital ekonomi. Ia menginginkan Indonesia menjadi negara surga investasi bagi dunia. Ketika investasi masuk di bidang digital, pembangunan infrastruktur di bidang ekonomi digital juga akan terlaksana.
Ketiga, Indonesia sangat berkepentingan dalam mitigasi perubahan iklim. Menurut Febrio, saat ini Indonesia sedang bergerak membangun energi terbarukan dan ekonomi hijau. Dengan membawa tiga agenda ini, Indonesia berharap akan mendongkrak perekonomian Indonesia serta memberi keuntungan bagi proyek-proyek mendatang.
Menguatnya Kapitalisme
Mencermati hal tersebut, tampaknya Indonesia ingin mentransformasi perekonomian sesuai ambisinya menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2030. Cita-cita tersebut memang baik, tetapi kita juga harus melihat realitas ekonomi yang diterapkan hari ini.
Dengan tiga isu itu saja, secara tidak langsung, Indonesia sedang membuka diri seluas-luasnya kepada dunia bahwa negeri ini merupakan tempat yang baik untuk berinvestasi. Untuk mewujudkan sistem kesehatan berkualitas, digitalisasi ekonomi, serta ekonomi hijau, tentu membutuhkan sokongan dana yang sangat besar. Dari tiga agenda ini bisa berkembang menjadi proyek strategis nasional. Ketika pemerintah menetapkannya menjadi proyek negara, perlu investor untuk mendanai proyek-proyek tersebut. Siapa lagi kalau bukan investor asing yang memiliki peluang menanamkan modalnya?
Hasrat Indonesia untuk mengakselerasi transformasi ekonomi melalui digitalisasi ekonomi terlihat makin tinggi jika kita menilik nilai ekonomi yang dihasilkan. Nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar US$44 miliar, tertinggi di ASEAN. Angka ini diperkirakan akan terus tumbuh hingga delapan kali lipat pada 2030. Kontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia berasal dari transaksi e-commerce. Pada 2025, e-commerce diproyeksikan meningkat hingga US$32 miliar dengan tingkat pertumbuhan 54%.
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga dapat dilihat dari total investasi pada platform digital, yakni sekitar 38,7%, jumlah terbesar di Asia Tenggara. Sektor strategis yang menjadi kekuatan baru ekonomi digital antara lain Agritech, Fintech, Edutech, dan Healthtech. (ekon[dot]go[dot]id)
Di sisi lain, pemerintah mengklaim dengan pembangunan ekonomi hijau akan mampu menciptakan lapangan kerja 7—10 kali lebih banyak. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia fokus pada investasi asing di sektor ekonomi hijau.
Masifnya pendanaan investasi asing itu makin terlihat tatkala Kementerian Keuangan menyampaikan agar negara maju dapat merealisasikan pendanaan terkait perubahan iklim senilai 100 miliar dolar AS untuk negara-negara berkembang. Dengan bantuan dana internasional, potensi Indonesia untuk menurunkan tingkat emisi karbon dapat terwujud. (bpkm[dot]go[dot]id)
Dengan ini, makin kukuh pula cengkeraman kapitalisme global kepada Indonesia. Presidensi G20 bukan hanya persoalan kebanggaan karena menjadi tuan rumah, melainkan haruslah dipandang sebagai upaya kapitalisme untuk menancapkan hegemoninya melalui kebijakan ataupun forum-forum internasional, utamanya terhadap negara-negara berkembang.
Membawa tiga isu strategis tersebit ke forum G20 sama halnya memberi jalan bagi kapitalis melebarkan dominasinya di negeri ini. Apa pun program yang mereka tawarkan, jika paradigmanya ideologi kapitalisme, tetap saja orientasinya profit, bukan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat negeri ini.
Transformasi Ekonomi dengan Syariat Kafah
Selama kapitalisme yang berperan, transformasi ekonomi tidak akan banyak mengalami perubahan. Kemegahan infrastruktur selalu diiringi dengan bencana hidrometeorologi. Di balik mimpi menjadi negara ekonomi terbesar, kemiskinan dan kelaparan tidak pernah tuntas terselesaikan.
Padahal, sumber permasalahan perubahan iklim dan kerusakan alam adalah akibat ulah keserakahan kapitalis/korporasi yang mengeksploitasi SDA tanpa memperhatikan dampaknya bagi lingkungan. Alam rusak karena industrialisasi besar-besaran.
Energi ramah lingkungan memang menjadi isu yang menarik saat ini. Hanya saja, untuk mewujudkan negara dengan kecanggihan digital dan energi ramah lingkungan pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Jika dikelola berdasarkan syariat Islam, negara tidak akan kelimpungan mencari pembiayaan pembangunan.
Dalam Khilafah, ada Baitulmal yang siap mendanai proyek yang memberi kebermanfaatan dan kemaslahatan bagi rakyat dan lingkungan. Sumber dana Baitulmal bisa berasal dari fai, kharaj, ganimah, jizyah, hasil pengelolaan tambang, zakat, dan lainnya. Dengan pendanaan mandiri, negara tidak akan bergantung pada investasi asing.
Alhasil, pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur hijau sangat berkelindan dengan sistem-sistem lainnya. Kita membutuhkan pekerja, ilmuwan, dan para ahli dalam melakukan pengembangan riset dan inovasi energi dengan sistem pendidikan yang mampu mencetak SDM cerdas dan unggul.
Kita juga membutuhkan pembiayaan dalam membangun infrastruktur tersebut dengan sistem ekonomi syariat Islam yang mengatur kepemilikan harta serta distribusinya. Kita pun membutuhkan sistem politik Islam yang mengutamakan pelayanan prima kepada rakyat tanpa tercampuri kepentingan pribadi atau golongan. Indonesia bisa bertransformasi menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia jika menerapkan sistem Islam secara komprehensif. [MNews/Gz]
Foto sampul: Modern Diplomacy
