Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Demonstrasi mahasiswa di tengah peliknya persoalan bangsa bak angin segar pada siang hari. Peristiwa ini membuat siapa saja yang menginginkan perubahan, memiliki secercah harapan bagi keterpurukan.
Sudah terlalu lama negeri ini dikerubuti tikus-tikus berdasi. Terlalu banyak kebijakan zalim yang menyakiti sanubari. Terlalu bosan rasanya melihat semrawutnya implementasi dari kebijakan setengah hati.
Namun, hati-hati, jangan sampai demonstrasi digembosi kepentingan-kepentingan politik. Maklum, ini adalah alam demokrasi, syahwat kekuasaan lebih mendominasi daripada nurani. Bukan mustahil jika demonstrasi ini hadir sebagai wujud kesadaran mahasiswa akan perannya sebagai agen perubahan. Namun, bukan tidak mungkin pula elite partai menunggangi demonstrasi kali ini.
Menolak Tiga Periode
Salah satu tuntutan mahasiswa adalah agar Jokowi tidak melanggar konstitusi dengan menjabat lebih dari dua periode. Penundaan pemilu dengan alasan pandemi dan pemulihan ekonomi dianggap mengada-ngada serta sarat kepentingan kekuasaan. Oleh karenanya, dengan tegas mahasiswa menolaknya.
Walaupun Jokowi berulang kali mengatakan secara implisit bahwa dirinya sudah tidak mau jadi presiden lagi, kenyataannya belum keluar secara eksplisit bahwa dirinya memang menolak tiga periode. Apalagi menteri-menterinya malah menjadi yang terdepan dalam mewacanakan soal ini. Menteri Luhut, misalnya, tegas mengatakan bahwa dirinya memiliki big data tentang mayoritas penduduk Indonesia menginginkan Jokowi naik di periode selanjutnya.
Selain itu, pernyataan pejabat yang sering berkebalikan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pernyataan pejabat makin luntur. Ketika Jokowi mengatakan akan stop impor kedelai, nyatanya malah pada masanyalah Impor kedelai nyaris 100%. Bukan tidak mungkin, kan, hari ini mengatakan tidak mau, besok menjadi mau.
Namun demikian, banyak pihak yang menganggap poin tuntutan ini seperti sedang diboncengi kepentingan oposisi. Bagaimanapun partai opisisi sudah mengerahkan segala upayanya untuk bisa meraih kekuasaan sehingga pemilu 2024 mutlak harus ada. Oleh sebab itu, potensi keterlibatan partai dalam aksi ini tentu besar.
Dalam Demokrasi, Pemilu Harga Mati
Terlepas dari ada tidaknya campur tangan partai dalam aksi mahasiswa, patut kita renungkan ulang apakah ketika masa jabatan tetap dua periode dan pemilu tetapi terlaksana 2024, lantas menjadikan Indonesia lebih baik? Kenyataannya, sejak Indonesia merdeka, mulai dari rezim Soekarno hingga Jokowi, kehidupan masyarakat makin sulit saja.
Walhasil, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa meski rezim terus berganti, semua pemimpin terpilih malah menetapkan kebijakan yang menzalimi rakyat? Jawabannya adalah karena semua pemimpin yang terpilih lahir dari payung sistem demokrasi.
Demokrasi meniscayakan campur tangan cukong dalam pemilu tersebab harga kontestasi yang begitu mahal. Lahirlah politik transaksional jual beli kebijakan serta mengantarkan makin kuatnya oligarki (kekuasaan yang di setir segelintir elite).
Demokrasi pula yang menjadikan pemimpin tidak bisa dan enggan menerapkan syariat Islam sebab demokrasi lahir dari sekularisme, yaitu cara pandang tentang kehidupan yang memisahkan agama dan negara.
Apalagi jika kita berkaca pada pemilu berdarah 2019 kemarin, kematian hampir 900 petugas KPPS secara serentak seolah menyodorkan pada kita bahwa nyawa manusia bak mainan yang dengan mudahnya bisa dimatikan.
Anggaran puluhan triliun hilang tanpa meninggalkan manfaat. Kehidupan rakyat makin terimpit, sedangkan para kontestan yang bergulat kala itu kini tengah asyik menduduki kue jabatannya. Kejadian Pemilu 2019 bukan tidak mungkin terulang kembali.
Kemudian, apa jaminan Pemilu 2024 yang dianggarkan menelan biaya Rp160 triliun akan membawa perubahan, seperti masyarakat menjadi sejahtera, pendidikan mudah didapat dan berkualitas, kesehatan mampu diakses semua lapisan masyarakat? Jelas tidak ada. Yang ada justru memperberat APBN yang nantinya akan dibebankan lagi pada rakyat.
Oleh karenanya, seharusnya tuntutan bukan hanya pada jumlah periode masa jabatan atau menolak penundaan pemilu. Semua itu tidak akan membawa perubahan selama sistem demokrasi masih menjadi pijakan. Yang seharusnya ditolak adalah penerapan demokrasi yang telah jelas menjadi biang kerok permasalahan bangsa dan bertentangan dengan Islam.
Penguasa Sesungguhnya Adalah Pengusaha
Tuntutan lain adalah mahasiswa meminta Pemerintah menunda dan mengkaji ulang UU IKN yang penuh masalah, baik aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, hingga kebencanaan. Proyek IKN juga dianggap melanggar konstitusi serta sangat terlihat kepentingan oligarkinya.
Namun, apakah UU IKN yang telah disahkan walaupun penuh polemik bisa dibatalkan? Mari kita lihat nasib UU Minerba yang hingga kini masih terus diproses; ataupun UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir dengan frasa “inkonstitusional bersyarat”.
UU yang menzalimi rakyat itu, walau cacat formil dan materil, toh tetap saja disahkan. Artinya, kebijakan akan mengikuti keinginan pihak yang berkuasa, bukan kehendak rakyat seperti jargon demokrasi selama ini.
Tuntutan lainnya adalah meminta Jokowi menstabilkan harga pangan pokok dan menyelesaikan permasalahan kelangkaan migor. Selain itu, mengusut tuntas mafia migor yang diindikasi kuat sebagai dalang langkanya migor di negara penghasil CPO terbesar di dunia ini.
Pertanyaannya kini, bagaimana caranya menstabilkan harga jika penguasa terikat dengan pengusaha? Lihat saja, kebijakan UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, bahkan UU Agraria, semua pro pengusaha.
Sudah bisa dipastikan, menyelesaikan kelangkaan minyak tidak mungkin bisa dengan memberantas mafia semata. Buktinya, saat rakyat menjerit karena migor mahal dan langka, Pemerintah hanya sanggup membuat kebijakan BLT minyak goreng yang itu pun penuh dengan indikasi pencitraan.
Mahasiswa juga harus bisa melihat akar permasalahan atas polemik tingginya harga pangan pokok, kelangkaan minyak, ataupun sulitnya memberantas mafia migor. Semua ini karena begitu besarnya intervensi pengusaha terhadap kebijakan. Mengapa bisa demikian? Lagi-lagi jawabannya adalah sistem demokrasi yang menjadikan pengusaha sebagai penguasa sesungguhnya.
Perubahan Mendasar
Sudah saatnya mahasiswa menyerukan perubahan yang mendasar, yaitu menolak penerapan demokrasi lebih lama lagi. Inilah penyebab utama penguasa tidak pernah memenuhi janji-janji manisnya saat kampanye. Demokrasi pula yang menjadikan demonstrasi yang telah mengerahkan banyak kekuatan, malah dibonsai dengan kejadian pengeroyokan Ade Armando.
Media dalam demokrasi bukan penyampai aspirasi, melainkan telah menjadi corong penguasa agar yang sampai pada rakyat adalah keinginan penguasa. Tentu penguasa ingin rakyat selalu tunduk dan patuh pada aturan yang mereka tetapkan walaupun nyata-nyata menzalimi rakyatnya.
Mahasiswa juga wajib menyampaikan bahwa perubahan besar itu harus menyertakan perubahan ideologi agar perubahannya mendasar hingga ke akar. Sekularisme sebagai penyebab agama terlempar dari kehidupan manusia dan bernegara harus dibuang beserta sistem pemerintahan yang menancapkannya, yaitu demokrasi.
Lalu, mahasiswa juga harus menuntut penerapan ideologi Islam beserta sistem pemerintahannya, yaitu Khilafah. Ini karena hanya ideologi Islam satu-satunya ideologi sahih dan terbukti mampu menyejahterakan rakyatnya.
Jangan mau ditunggangi kepentingan politik yang melanggengkan sistem demokrasi. Jika hanya berganti rezim tanpa berganti sistemnya. Ibarat keluar mulut harimau dan masuk mulut buaya, sama-sama menderita.
Dengan demikian, mahasiswa bersama rakyat harus menolak demokrasi dan menggantinya dengan sistem Islam agar kehidupan kembali berkah .
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf [7]: 96) [MNews/Gz]
