Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Partai politik (parpol) menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Ini berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia . Banyaknya elite parpol dan DPR yang tersangkut kasus korupsi menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan.
Direktur Eksekutif IPI Burhanudin Muhtadi mengatakan tingkat kepercayaan pada parpol kurang lebih sekitar 54%, cukup sedikit. Bahkan, dibanding institusi lain, parpol memiliki tingkat trust paling rendah.
Salah satu alasan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap parpol adalah masalah korupsi. Publik menganggap elite-elite parpol selalu berkaitan dengan sejumlah kasus korupsi.
Menurut Burhanudin, penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, pada awal masa reformasi, tingkat kepercayaan publik cukup tinggi. Ia mengatakan bahwa sebetulnya ekspektasi publik terhadap parpol cukup tinggi, tetapi sebagian ekspektasi itu tidak terjawab oleh parpol sehingga tingkat kepercayaan publik jadi rendah.
Sementara itu, hasil survei yang sama menyatakan bahwa hanya 61% responden yang percaya dengan kinerja DPR selaku lembaga demokrasi. Adapun tingkat kepercayaan terhadap DPD hanya 65%, dan MPR sekitar 66%. Survei dilakukan sepanjang 11–21 Februari 2022 dengan melibatkan 1.200 responden lewat metode multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (CNN Indonesia).
Apa Penyebabnya?
Dalam tataran realitas, parpol dalam sistem saat ini ibarat kuda troya yang memuluskan berbagai kepentingan. Entah itu jabatan, kekuasaan, atau kepentingan lainnya. Untuk hal tersebut, tidak sedikit parpol yang memasang tarif berupa mahar politik yang fantastis.
Masih lekat dalam ingatan bahwa Kementerian Dalam Negeri pernah membeberkan besaran mahar yang pejabat keluarkan untuk menjadi salah satu kontestan pemilu. Sebut saja, calon bupati atau wali kota membutuhkan dana setidaknya 20 hingga Rp100 miliar untuk memenangi pilkada.
Mahar yang sama juga akan keluar dari mereka yang mengajukan diri untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, bahkan presiden. Politisi—termasuk siapa pun yang berhasrat menduduki jabatan—seolah memiliki hubungan mutualisme dengan parpol. Politisi butuh jabatan, sedangkan parpol menyiapkan kendaraan. Ibarat agensi, parpol bertugas memoles wajah para calon ke khalayak, menggunakan biaya operasional yang salah satunya bersumber dari kantong sang calon.
Tentu bukan semata duit sendiri, ada sokongan dana dari sumber-sumber lain. Salah satunya tentu dari kalangan pengusaha. Hubungan ini sudah menjadi rahasia umum. Seolah mengikuti teori ekonomi kapitalisme, besarnya mahar yang harus mereka keluarkan pada akhirnya menuntut pengembalian yang lebih.
Tidak mengherankan jika akhirnya banyak pejabat terjerat korupsi. Puluhan pejabat termasuk anggota dewan, hingga kepala daerah, tersangkut perkara di KPK. Realitas ini seolah jamak kita temukan. Mahar adalah modal awal dan jabatan menawarkan peluang untuk meraup keuntungan lebih dari modal awal.
Sementara itu, penyokong dana dalam hal ini para pemilik modal bukan tanpa kepentingan. Bagi para pemilik modal, no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Merekalah yang kemudian mengontrol para politisi, bukan hanya menjadi mitra dalam berbagai proyek, termasuk dalam membuat rancangan UU yang menguntungkan pemilik modal.
Tidak mengherankan jika era reformasi yang katanya sangat demokratis lahir berbagai UU yang lebih berpihak kepada pemilik modal. Sistem politik ini juga juga rawan dari campur tangan asing yang memiliki modal yang nyaris tidak terbatas.
Lewat “boneka-boneka” mereka yang berlaga, negara-negara imperialis asing mendukung penuh calon unggulan mereka yang bisa mereka kendalikan. Inilah fakta politik dan partai politik dalam sistem saat ini.
Pragmatisme Parpol
Berdasarkan fakta di atas, rasanya wajar jika kepercayaan publik kian menurun. Lebih jauh lagi, praktik politik ini sesungguhnya jauh dari definisi politik itu sendiri.
Dalam Islam, kita memahami bahwa politik bermakna mengurusi dan melayani urusan rakyat. Sedangkan dalam realitas politik saat ini, parpol justru melayani kepentingan para pemodal dan para oligarki.
Visi parpol pun cenderung pragmatis. Hal ini berakibat pada inkonsistensi partai dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Sikap politik yang dipraktikkan aktivis parpol pun mudah berubah sesuai kepentingan.
Sekadar contoh, partai politik yang menasbihkan diri sebagai pembela rakyat kecil, saat partai politik yang menjadi rivalnya berkuasa dan menetapkan kebijakan yang tidak populer, mereka memoles citra dengan berpura-pura menangis untuk menunjukkan ke publik bahwa mereka berduka dengan keputusan penguasa.
Anehnya, begitu partai ini berkuasa, aktivis partai ini justru mengeluarkan kebijakan yang sama. Lantas, ke mana visi partai yang katanya berpihak pada rakyat?
Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap parpol berikut aktivisnya berubah sesuai kepentingan. Janji manis dan drama yang menunjukkan mereka seolah membela rakyat tidak lebih dari manipulasi. Tujuannya tidak lain menaikkan elektabilitas, dan di saat yang sama menurunkan pamor partai lainnya. Realitas ini terjadi dengan siklus yang sama, dan kian masif terjadi menjelang pemilihan.
Parpol Perspektif Islam
Dalam Islam, aktivitas politik bermakna segala aktivitas yang terkait dengan pengaturan urusan masyarakat, baik menyangkut urusan kekuasaan maupun pengawasan dalam mengatur urusan rakyat. Inilah yang menjadi fungsi utama sebuah parpol.
Dalam melaksanakan fungsinya, parpol juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami apa saja yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Jika terdapat kebijakan yang jauh dari maslahat, masyarakat dapat melakukan muhasabah terhadap penguasa.
Posisi penting parpol ini tegak atas asas amar makruf nahi mungkar. Keberadaan partai ini pada akhirnya selaras dengan aktivitas dakwah dan muhasabah. Aktivitas ini juga jauh dari fakta parpol yang saat ini menjalankan aktivitas berdasarkan unsur kepentingan. Akidah Islam yang menjadi spirit tegaknya partai akan menjadikan parpol jauh dari rutinitas menawarkan mahar dan berebut kursi kekuasaan.
Aspek kemaslahatan rakyat adalah hal utama yang menjadi fokus perhatian parpol. Begitu penguasa merumuskan kebijakan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan rakyat, tugas partai lah memberikan muhasabah. Jika demikian adanya, keberadaan partai sesungguhnya penting dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat.
Jika elektabilitas partai saat ini kian merosot, kritik terhadap sistem yang memproduksi parpol dengan aktivisnya yang korup pun tidak kalah urgen. Kedua hal tersebut memiliki hubungan timbal balik.
Jika demikian adanya, bukankah seharusnya rakyat membutuhkan alasan politis dan ideologis atas ketakpercayaan mereka terhadap partai? Wallahualam. [MNews/Has]
