Langka di Pasaran, Melimpah ke Luar Negeri, Oh Minyak Goreng!

Langka di Pasaran, Melimpah ke Luar Negeri, Oh Minyak Goreng!

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Indonesia memang terkenal memiliki berbagai jenis hewan dan aneka macam tumbuhan langka. Namun, ternyata bukan hanya hewan dan tumbuhan yang langka, tetapi juga saat ini beberapa jenis kebutuhan rakyat langka di pasaran.

Mak-mak dibuat bingung tujuh keliling karena minyak goreng. Bukan hanya memikirkan bagaimana dapur bisa terus ngebul di tengah pandemi, tetapi juga mengatur strategi untuk mendapatkan minyak goreng. Jika ada informasi menjual atau pembagian gratis minyak goreng, pasti langsung diserbu kaum mak-mak.

Panjangnya antrean demi mendapatkan minyak goreng pun mereka tempuh, pertanda rakyat sangat butuh, tetapi pemerintah  acuh. Malah muncul pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bahwa telah terjadi kebocoran minyak goreng murah hasil domestic market obligation (DMO) di tingkat distributor.

Minyak goreng harga murah disalurkan ke industri dan diselundupkan ke luar negeri mengikuti harga internasional yang relatif tinggi ketimbang harga jual domestik. (ekonomi.bisnis.com, 9/3/2022). Siapa pelakunya? Yakni spekulan dalam negeri yang menahan (menimbun) pasokan minyak sembari menunggu pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak (HET).

Minyak Murah Melimpah ke Luar Negeri

Minyak goreng murah hasil kebijakan DMO sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14/2/2022. Kemendag memastikan ketersediaan minyak goreng murah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan. Namun, mengapa minyak goreng masih langka di pasaran?

Ternyata disebabkan dua hal. Pertama, kebocoran untuk industri yang kemudian dijual dengan harga tidak sesuai patokan pemerintah. Kedua, penyelundupan dari sejumlah oknum (spekulan) ke luar negeri.

Ini menunjukkan pemerintah tidak serius melakukan pengawasan distribusi minyak. Sebelumnya, data publik mengalami kebocoran, sekarang disusul dengan adanya kebocoran distribusi minyak. Bocor dan selalu bocor, menandakan pemerintah tidak becus, rakyat tidak terurus. Katanya para spekulan akan dilawan, nyatanya tidak ada kebijakan tegas yang muncul di permukaan.

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Profesor Sofian Effendi menyatakan, “Terjadi kesalahan pasar di mana harga dalam negeri lebih rendah dibanding di luar negeri. Jadi berdasarkan ilmu ekonomi pasti memilih harga yang lebih tinggi makanya diekspor. (jogjasuara.com, 10/3/20211). Jika diselundupkan untuk dijual ke luar negeri maka tentu mendapatkan  banyak keuntungan.

Borok Kapitalisme

Salah satu keborokan kapitalisme tecermin dalam penerapan ekonomi liberal yang membebaskan para spekulan memainkan harga. Mereka merupakan tangan tidak terlihat (the invisible hand) yang berperan besar dalam menentukan harga minyak. Spekulan kerap kali tidak tersentuh aparat untuk ditangkap.

Anehnya, kebijakan pemerintah Indonesia justru mengimpor minyak. Sementara kondisi ekonomi yang lemah, akhirnya harga minyak menjadi tinggi, sulit terjangkau masyarakat. Ketika muncul wacana beralih ke minyak kelapa, justru harga jual minyak kelapa lebih tinggi dibandingkan minyak sawit di pasaran. Kemudian muncul berbagai tutorial menjadikan beberapa jenis tumbuhan agar diolah menjadi minyak padahal Indonesia memiliki lahan sawit yang begitu luas.

Mental pedagang, bukan pelayan umat, yang dimiliki penguasa dan jajarannya menjadikan rakyat sebagai konsumen. Menahan subsidi untuk rakyat dan melakukan pematokan harga bahan kebutuhan rakyat. Menunjukkan hubungan yang terjalin antara penguasa dan rakyat seperti hubungan penjual dengan pembeli.

Wajarlah penguasa memperhitungkan untung-rugi dalam setiap kebijakan. Jika hal ini terus berulang, hendaknya rakyat menjauhi boroknya sistem kapitalisme yang menerapkan ekonomi liberal. Jadikan sistem Islam sebagai obat untuk mengobati penyakit borok kapitalisme.

Minyak Goreng dan Khilafah

Persoalan minyak goreng telah menyedot perhatian rakyat Indonesia. Kelangkaan minyak terjadi merata di seluruh nusantara. Bahkan menimbulkan korban jiwa dan kegaduhan di antara masyarakat.

Rakyat yang saling berebut minyak berakhir dengan gontok-gontokan dan perang urat syaraf. Sementara para pejabatnya terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat hati rakyat makin sakit. Pemerintah terkesan tidak mampu menyelesaikan langkanya minyak goreng ulah spekulan sejak tahun lalu sampai saat ini, selalu menjanjikan harapan palsu. Jika sudah begini, untuk apa bertahan dalam kepemimpinan semu yang hanya memberi pilu?

Lantas, mengapa umat butuh Khilafah? Karena Khilafah mengharamkan dengan tegas penimbunan. Termasuk pula menimbun minyak (menahannya) untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan publik. Dari Said al-Musayyib dari Mu’ammar bin Abdullah al-‘Adawi bahwa Nabi saw bersabda, “Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berbuat kesalahan.” (HR Muslim).

Dalam Islam, orang yang menimbun merupakan pelaku dosa lagi bermaksiat. Pelakunya mendapatkan sanksi yakni takzir oleh Khalifah karena orang yang menimbun menyusahkan rakyat banyak untuk membelinya. Pelakunya pun akan dipaksa untuk menawarkan dan menjual barangnya kepada para konsumen dengan harga pasar, bukan dipatok harganya oleh negara.

Pasalnya, pematokan harga juga haram, Imam Ahmad dari Anas yang berkata, “Harga melonjak pada masa Rasulullah saw. Lalu mereka berkata, ‘Ya Rasulullah, andai saja Anda mematok harga.’ Beliau bersabda, ‘Sunggu Allah lah Yang Menciptakan, Yang Menggengam, Yang Melapangkan, Yang  Memberi Rezeki dan Yang Menetapkan Harga. Aku sungguh berharap menjumpai Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntutku dengan kezaliman yang aku lakukan kepada dia dalam hal darah dan tidak pula harta’.” (HR Ahmad).

Khatimah

Ketika kita menemukan ada penguasa yang melakukan pematokan harga, hal itu merupakan kezaliman. Ia berdosa di sisi Allah sebab melakukan keharaman. Dalam Khilafah, rakyat berhak menyampaikan syakwa kepada Mahkamah Mazhalim karena kebijakan penguasa mematok harga. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kezaliman.

Kemudian, negara harus menyediakan barang yang langka dari berbagai tempat dan menjual barangnya sesuai harga pasar. Tidak diperbolehkan seorang pun pedagang  yang mengendalikan harga barangnya. 

Di samping itu Khalifah bersama jajarannya ketat melakukan pengawasan terhadap distribusi barang ke tengah masyarakat. Masalah kebocoran dan semacamnya dapat diminimalisasi, pelaku penimbunan diberikan sanksi dan rakyat pun membeli barang dengan harga terjangkau sesuai harga pasar serta kelangkaan barang dapat dicegah. Khilafah memang sistem terbaik maka wajib dan layak untuk kita perjuangkan. Wallahualam. [MNews/Has]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *