Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Kaum muslimin semestinya bersukacita karena memasuki bulan istimewa. Allah Swt. memuliakan Rajab sebagai bulan dilipatgandakan pahala jika beramal saleh. Allah juga mengganjar dosa berlipat ganda jika mengingkari aturan-Nya. Namun, duka cita mendalam dialami umat Islam, khususnya warga Wadas.
Mengapa demikian? Publik tentu bisa mengetahui pemberitaan yang terus menghiasi layar kaca atau diperbincangkan oleh para tokoh nasional juga intelektual di media sosial tentang peristiwa Wadas. Warga di sana menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener.
Mereka mendapat tindakan represif dari aparat. Sebanyak 66 warga ditangkap dan dianggap menghalangi kegiatan pengukuran tanah, meski akhirnya warga yang ditangkap dipulangkan ke rumah masing-masing. Penolakan warga tentu beralasan karena selama ini warga mendapatkan banyak keuntungan dari bukit di Wadas.
Bahkan, warga menyebutnya sebagai “tanah surga di bumi Wadas”. Mereka pun mengatakan hidup berkecukupan dari alam di “tanah surga” itu. Menurut survei potensi ekonomi yang dilakukan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga Perpustakaan Jalanan, semua tanaman yang dibudidayakan di bukit Wadas mempunyai nilai akumulasi tinggi per tahun, petai mencapai Rp241 juta, kayu sengon Rp2 miliar, kemukus Rp1,35 miliar, vanili Rp266 juta , dan durian Rp1,24 miliar. (projectmultatuli.org, 24/5/2021).
Pembangunan Menindas Warga Wadas
Begitu gencar pembangunan yang dilakukan pemerintah seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Dalam kepemimpinan demokrasi yang terjadi malah banyak pembangunan yang meninggalkan luka bagi warga yang terdampak. Tujuan menyejahterakan hanya bualan, karena akhirnya bermuara pada kepentingan segelintir orang.
Wadas menjadi salah satu cerminan buruknya proses pembangunan yang digadang-gadang pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41/2018, Desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.
Jika penambangan tetap dilakukan, warga akan kehilangan pekerjaannya dan sumber nafkah mereka. Tokoh desa Wadas, Insin Sutrisno mengatakan, “Kami 99 % petani, kalau tanah hilang, mau kerja apa? Tanah ini penopang kehidupan sekarang dan untuk anak cucu nanti.” (projectmultatuli.org, 22/5/2021).
Begitu miris sekali, kepemimpinan demokrasi telah mencederai kepentingan hajat publik, pola pembangunan yang serba cepat, tetapi minim pengkajian untuk kesejahteraan rakyat yang terdampak. Ditambah lagi pendekatan yang dilakukan pada warga bersifat represif, menimbulkan konflik, ketidakadilan dan kegaduhan. Pembangunan menindas warga Wadas. Inilah kerugian umat jika tidak memiliki kepemimpinan Khilafah yang mengayomi dan mengedepankan kemaslahatan rakyat.
Rindu Pemimpin yang Berperikemanusiaan
Dari Wadas kita makin memahami bahwa kepemimpinan demokrasi buruk dalam mengurusi rakyat. Sikap represif seharusnya tidak menjadi opsi karena tindakan tersebut justru menimbulkan sengketa lebih meluas tanpa titik temu dan menunjukkan sikap yang tidak berperikemanusiaan.
Lantas, di mana kita bisa merasakan kepemimpinan yang penuh empati pada rakyat, tidak menindas dan berperikemanusiaan? Dalam buku The Great Leader of Umar bin Al-Khathab karya Dr. Muhammad Ash-Shalabi diceritakan bahwa utusan Gubernur jika menghadap Khalifah Umar, ia bertanya kepada mereka tentang perilaku Gubernur mereka. Mereka menjawab, perilaku Gubernur selama ini baik.
Khalifah Umar bertanya kembali, “Apakah dia melihat orang sakit di antara kalian? ‘Ya’, jawab mereka.” Umar bertanya, “Apakah dia melihat hamba sahaya? ‘Ya’, jawab mereka.” Kemudian Umar bertanya lagi, “Bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang lemah? Apakah dia duduk di depan pintunya?” Jika mereka mengatakan, “Tidak”. Khalifah Umar langsung memecat gubernurnya.
Inilah kepemimpinan berperikemanusiaan yang pernah diterapkan dalam kekhilafahan. Syariat Islam meniscayakan setiap pemimpin untuk peduli dan memperhatikan betul rakyatnya. Bukan untuk pencitraan pada awal menjabat atau selama menjabat melainkan memenuhi perintah Allah Swt. atas amanah kepemimpinan yang mereka emban.
Khalifah Umar saja tidak sungkan memecat gubernur yang tidak melihat rakyat yang sakit dan tidak memperhatikan orang-orang yang lemah. Berbeda dengan gaya kepemimpinan demokrasi, sikap represif pemangku kekuasaan dibenarkan untuk memuluskan kepentingan tanpa menghiraukan rakyatnya.
Khilafah Satu-Satunya Harapan
Runtuhnya Khilafah tercatat dalam sejarah kaum muslimin yang terjadi pada 28 Rajab 1324 H atau 3 Maret 1924 M. Penghapusan kekhalifahan dilakukan oleh Mustafa Kemal At-Taturk. Pasca keruntuhannya, Islam tidak lagi menjadi sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara digantikan oleh sistem sekuler.
Padahal, sebelum keruntuhan Khilafah, umat Islam tidak pernah dipimpin selain dengan sistem Islam. Dalam Khilafah, semua rakyat tidak dibeda-bedakan antara kaya dan miskin. Antara rakyat biasa ataukah pejabat. Semua mendapat perlakukan yang sama.
Setiap kebijakan Khalifah pasti tertuju untuk kemaslahatan rakyat. Para pejabat dituntut oleh syariat berakhlak mulia untuk dapat memperbaiki keadaan rakyat. Pembangunan yang dilakukan dalam Islam sebagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Khalifah membentuk satu departemen besar untuk membangun waduk-waduk, kanal-kanal dan pintu-pintu air untuk mendistribusikan air bagi rakyat.
Jika ada wilayah penambangan yang merugikan hajat publik bahkan mempertaruhkan kehidupan dan nyawa rakyat, Khalifah lebih mengedepankan kehidupan dan nyawa rakyatnya. Khilafah juga memiliki aturan terkait galian tambang, memperhatikan aspek lingkungan serta hasil dari pengelolaannya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Khilafah satu-satunya harapan umat untuk meraih kepemimpinan yang tidak hanya berperikemanusiaan tapi juga memberi rasa aman.
Khatimah
Peristiwa Wadas merupakan salah satu bentuk kezaliman pemimpin pada rakyat. Allah Swt. mengingatkan kita semua untuk meninggalkan segala bentuk kezaliman dan tidak mendukung orang-orang yang berbuat zalim. Firman Allah, “Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka…” (QS Hud: 113).
Ditambah lagi, Rasul saw. pernah bersabda, “Sungguh akan ada sesudahku para pemimpin. Siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, ia bukan golonganku, dan aku bukan golongannya, dan ia tidak akan masuk menemaniku di telaga.” (HR An-Nasa’i, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim)
Seluruh kaum muslimin bisa menikmati seluruh hasil kekayaan alam jika hidup dalam naungan Khilafah. Memperjuangkan kembali tegaknya Khilafah menjadi agenda bersama kaum muslimin. Semoga Khilafah segera menaungi kita. Wallahualam. [MNews/Has]
