Mencetak Politisi Muda Antikorupsi

Koruptor milenial hanya salah satu produk fasadnya sistem kapitalisme sekuler. Bila pada masa mendatang muncul lebih banyak koruptor dari kalangan pemuda, itu adalah konsekuensi logis akibat penerapan sistem fasad ini. Lantas, bagaimana caranya mencetak politisi muda antikorupsi?

Penulis: Endiyah Puji Tristanti

---

Muslimah News, FOKUS — Korupsi bukan budaya. Korupsi adalah kejahatan extraordinary crime sebagaimana halnya kejahatan terorisme. Bedanya, genderang perang terhadap terorisme terus ditabuh bertalu-talu karena sasarannya muslim dan kelompok Islam. Sedangkan genderang perang terhadap korupsi sering kali berhenti tidak lama setelah ditabuh karena target sasaran adalah para politisi, penguasa, dan kroni-kroninya. Itulah sebab di situasi darurat korupsi, yang membahana justru seruan deradikalisasi.

Indonesia sendiri berada di peringkat ke-102 dunia negara-negara bersih dari kasus korupsi berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2020. Capaian RI dengan skor kebersihan korupsi 37, setara dengan Gambia.[1]

Ini sebuah realitas memalukan bagi negara demokrasi yang telah beberapa kali merevisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Periode Januari—November 2021, Polri telah melakukan penyidikan 1.032 perkara korupsi. Kejaksaan melakukan penyidikan 1.486 perkara korupsi. Untuk itu, Presiden ingin pemberantasan korupsi menekankan pada upaya pencegahan yang lebih fundamental.

Budaya antikorupsi ditanamkan sejak dini, semua pihak membangun kesadaran diri mengenai mental antikorupsi.[2] Masalahnya, mungkinkah asa Presiden terwujud dalam sistem kapitalisme sekuler?

Politisi dan Koruptor Milenial

Seolah ada pengaruh gender terhadap pembentukan mental korupsi warga negara, demi mengejar target kesetaraan gender, Erick Thohir mendorong keterlibatan milenial di bawah usia 42 tahun untuk memimpin BUMN. Menurutnya, generasi muda sekarang sudah mencapai 5% dan pada 2023 akan sampai 10%. Dengan kehadiran generasi muda, ia meyakini proses bisnis di perusahaan akan lebih sehat karena ada ide-ide segar.[3]

Nyatanya, korupsi bukan saja menyasar generasi tua. Sejumlah media memberitakan penobatan sosok koruptor termuda. Ialah Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balgis. Ia menjadi sorotan lantaran turut menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU). Nur Afifah menjadi tersangka korupsi di usianya yang masih muda, 24 tahun.[4]

Sebelumnya, Gibran dan Kaesang putra Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK. Menurut pelapor, ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.[5]

Ternyata, tidak hanya Afifah yang didakwa dan anak presiden yang diduga koruptor. Tribunnews.com melansir berita “5 Sosok Koruptor Termuda di Indonesia, 2 Orang Dulunya Selebritis”.[6] Di dalamnya terdapat profil koruptor termuda yang masing-masing merupakan anggota dari parpol besar yang berhasil masuk Senayan dan kepala daerah. Miris!

Milenial viral itu biasa. Namun, milenial viral lantaran kasus korupsi tidak boleh dianggap perkara biasa. Masyarakat menggantungkan perubahan pada pundak generasi muda, nyatanya justru di antara mereka tidak sedikit yang terjerat syahwat dunia.

Akar Masalah Korupsi

Koruptor milenial menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang masih memberikan kepercayaan terhadap kemampuan sistem demokrasi mewujudkan zero tolerance for corruption. Sistem ini alih-alih memberikan solusi sempurna, malah menciptakan iklim kondusif bagi korupsi. Tua, muda, laki-laki, perempuan, politisi, pejabat, semua berpotensi terbuka menjadi koruptor.

Kejahatan korupsi tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat dalam sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme membutuhkan penerapan politik demokrasi berbiaya tinggi. Penguasa atau para pejabat terpilih adalah mereka modalnya kuat, baik modal sendiri atau “sponsor” dari para tuan pemilik modal besar.

Tingginya biaya politik pasti ada konsekuensi. Konsekuensi paling nyata adalah korupsi dalam berbagai bentuknya. Ada korupsi langsung dalam bentuk uang. Ada pula korupsi kebijakan atau penyalahgunaan wewenang dalam bentuk proyek-proyek besar, perumusan UU yang berpihak kepada para pemilik modal, dan sebagainya.

Oleh karena itu, menyeru pemuda untuk berpolitik dalam tatanan politik demokrasi dan ekonomi kapitalisme tidak akan memperbaiki apa pun. Yang ada, generasi muda justru terdidik lebih dini untuk menjadi koruptor.

Koruptor milenial hanya salah satu produk fasadnya sistem ini. Bila pada masa mendatang muncul lebih banyak koruptor dari kalangan pemuda, itu adalah konsekuensi logis akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler.

Alhasil, penting untuk segera menghentikan “proses produksi koruptor milenial” dengan satu jalan, yakni melakukan perubahan total dari sistem kapitalisme yang kini establish, menuju penerapan sistem alternatif tunggal, yakni sistem Islam.

Pemuda dan Perubahan

Kejahatan korupsi yang kini mulai membudaya di kalangan milenial adalah cacat sistem pendidikan sekuler. Pendidikan yang “mengosongkan” peserta didik dari ajaran agama menjauhkan mereka dari gambaran negeri akhirat yang pasti benar adanya. Hasilnya, lahir generasi yang tidak lagi menghamba kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta, tetapi menghamba kepada hawa nafsu durjana.

Standardisasi halal dan haram telah sirna dari benak pemuda. Pemuda mendesain kehidupan mereka demi menumpuk kekayaan materi. Jika mampu lebih dari itu, mereka berusaha mengamankan dan terus menumpuk kekayaan melalui berbagai kedudukan strategis dalam politik praktis.

Pola pikir generasi muda sama persis dengan pola pikir generasi tua yang mendidik mereka, sebab keduanya tumbuh dalam asuhan sistem pendidikan sekuler.

Singkat kata, tidak mungkin sekolah dan perguruan tinggi sekuler melahirkan sosok generasi muslim militan—yang peka terhadap kebutuhan rakyat akan urgensi perubahan sistem—tanpa hadirnya sentuhan partai politik ideologis.

Sosok agent of change akan lahir dari pergumulan pemikiran para pemuda dalam kancah kehidupan masyarakat setelah mereka ditempa dalam pembinaan partai politik Islam bervisi ideologi.

Pemuda perlu mendapatkan gambaran utuh tentang sistem Islam yang memosisikan pemuda sebagai agen perubahan yang sejati. Pada saat yang sama, pemuda harus dihadapkan langsung dengan kejamnya sistem kapitalisme memperlakukan manusia bagai sapi perah demi menjaga pergerakan mesin-mesin produksi kaum kapitalis.

Semua ini agar pemuda memahami dan merasakan betapa segala potensi mereka telah terbajak, waktu mereka terbuang percuma, dan mereka terjauhkan dari tanggung jawab besar menegakkan sistem sahih.

Pemuda dan Partai Politik

Kesadaran politik yang sahih pada diri pemuda adalah perkara yang mahal harganya. Tumpukan emas permata bukan harga yang layak untuk memperoleh kesadaran ini. Kesadaran politik sahih hanya muncul dari keimanan yang bersih, ketakwaan yang kuat, dan keikhlasan yang benar.

Kesadaran ini perkara yang mesti diusahakan dengan kesungguhan. Sebab, perubahan sistem bermakna membangun arus baru, kemudian terus-menerus memperbesar pengaruhnya sampai batas pengaruh yang cukup untuk membentuk kesadaran umum di tengah masyarakat.

Jadi, untuk menggerakkan perubahan, pemuda butuh bimbingan dan hadanah (pengasuhan) sebuah partai politik Islam ideologis yang fokus pada aktivitas penyadaran di tengah umat. Pemuda tidak butuh partai politik pragmatis dan oportunis. Bukankah pragmatisme dan oportunisme adalah musuh besar perubahan?!

Cukuplah sederet fakta politisi-koruptor dan koruptor-politisi menjadi bukti hidup bahwa partai yang mengingkari ideologi Islam selamanya hanya akan tergerus dan larut dalam kerusakan sistem.

Benarlah pernyataan Mahfud MD bahwa “malaikat” masuk dalam sistem akan menjadi “iblis”! Dengan kata lain, dari aspek kepartaian, partai sekuler ataupun partai Islam semu tidak bisa diharapkan karena keterkaitan dan keterikatan partai-partai ini dengan sistem yang sedang diterapkan.

Hendaklah para pemuda segera berburu partai politik Islam yang sahih, partai Islam yang selamat dari aspek kepartaian, yakni memiliki fikrah Islam yang jernih dan murni, serta metode perjuangan yang terkait dengan fikrah dan mengadopsi metode dakwah Rasulullah saw…

Selain itu, partai Islam tersebut hanya menerima keanggotaan dari orang yang mengimani kebenaran dan kesempurnaan Islam sehingga dalam diri anggotanya terdapat kesadaran yang sahih. Partai politik Islam ini juga mengikat anggotanya dengan ikatan ideologi Islam dan bertujuan untuk meninggikan ideologi Islam.

Dengan selamatnya partai Islam dari aspek kepartaian, partai akan cepat tumbuh besar dan senantiasa teguh berjalan membawa misi perubahan menyampaikan risalah Islam yang agung dalam naungan Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,  menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (TQS Ali Imran: 104) [MNews/Gz]

---

[1] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211209093512-106-731830/indeks-persepsi-korupsi-ri-urutan-102-dunia-setara-gambia

[2] https://nasional.kompas.com/read/2021/12/09/10162521/jokowi-sebut-jumlah-kasus-korupsi-di-indonesia-luar-biasa?page=all

[3] https://bisnis.tempo.co/read/1551394/erick-thohir-sebut-kesetaraan-gender-di-kursi-bos-bumn-bisa-cegah-korupsi/full&view=ok

[4] https://www.liputan6.com/news/read/4864260/nur-afifah-balqis-bendahara-umum-dpc-demokrat-jadi-koruptor-termuda

[5] https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/22/trending-topi-tagar-tangkap-kaesang-apa-kasus-putra-presiden-jokowi-itu?page=1

[6] https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/22/5-sosok-koruptor-termuda-di-indonesia-2-orang-dulunya-selebritis