Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Dalam pidatonya beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengingatkan agar pelaku usaha swasta dan BUMN di bidang komoditas tidak hanya fokus jor-joran ekspor pertambangan, perkebunan, dan pengolahan SDA lainnya. Ia menekankan agar para pelaku usaha memprioritaskan pasokan kebutuhan di dalam negeri.
Ia juga menegaskan bahwa pesannya adalah amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam kesempatan lain, Jokowi menyampaikan kekesalannya. Menurutnya, sudah 350 tahun, Indonesia hanya bisa ekspor bahan mentah. Hal itu ia ungkapkan saat melepas ekspor perdana 2022 dari smelting grade alumina di Kabupaten Bintan, Selasa (25/1/2022).
Inikah wujud negara “kuli” di tanah berlimpah sumber daya alam yang luar biasa? Negeri yang hanya berpuas diri mengekspor bahan mentah dengan harga murah.
Ekspor Impor Menguntungkan?
Kekesalan itu bisa kita mengerti jika mengingat PT PLN sempat kekurangan bahan baku pembangkit listrik. Saat itu, Pemerintah menetapkan kebijakan menyetop ekspor batu bara mulai 1—31 Januari 2022 agar kebutuhan batu bara di dalam negeri terpenuhi.
Namun, di tengah kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Diorjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 13/1/2022 memberikan mandat pencabutan larangan ekspor bagi tujuh perusahaan pertambangan batu bara.
Berkat mandat tersebut, 18 kapal siap melakukan kegiatan ekspor. Kebijakan tersebut seakan bertentangan dengan kekecewaan Presiden yang menyebut Indonesia hanya bisa ekspor bahan mentah.
Kekesalan tersebut juga menjadi tidak bermakna apa-apa akibat inkonsistensi kebijakan Pemerintah. Satu sisi kesal dengan ekspor bahan mentah, di sisi lainnya malah membuka keran ekspor barang tambang, seperti nasib batu bara.
Lalu, bagaimana dengan sumber daya alam lainnya? Mungkin juga bernasib sama. Bahan mentahnya diekspor. Setelah menjadi barang jadi atau setengah jadi, giliran kita yang mengimpornya.
Kegiatan ekspor pertambangan mencatatkan kinerja positif sepanjang 2021. Per November 2021, ekspor Indonesia mencapai US$22,84 miliar. Ini adalah catatan tertinggi sepanjang masa sejak kegiatan ekspor menjadi salah satu penambah devisa negara.
Melansir cnbcindonesia.com (15/12/2021), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyebutkan bahwa pendorong utama ekspor ini adalah sektor migas yang tumbuh sangat tinggi, baik dibandingkan Oktober maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor migas pada November tercatat US$1,33 miliar atau tumbuh 29,95% dari Oktober 2021 dan naik tinggi yakni 74,8% dibandingkan November 2020.
Kemudian, sektor industri pengolahan tercatat US$16,26 miliar. Ini naik 1,20% dibandingkan Oktober dan naik 34,22% dibandingkan November 2020. Ekspor sektor pertanian kehutanan dan perikanan tercatat sebesar US$ 430 juta. Ini naik 4,18% dibandingkan Oktober 2021 dan turun 4,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Adapun ekspor nonmigas, terdiri dari bahan bakar mineral, logam mulia dan perhiasan/permata, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, karet dan barang dari karet, dan alas kaki.
Di sisi lain, nilai impor Indonesia juga mengalami peningkatan. BPS mencatat nilai impor per Desember 2021 mencapai US$21,36 miliar.
Kegiatan ekspor dan impor merupakan bentuk kerja sama antarnegara. Konon, ekspor-impor memberi banyak keuntungan bagi negara yang melakukannya. Semisal, menambah devisa negara, memperluas pasar, meningkatkan produksi, menghindari persaingan lokal, mengatasi kekurangan suatu negara, dan menghindari monopoli produk.
Sayangnya, hal tersebut tidak seindah teorinya bagi Indonesia. Pada faktanya, pihak yang paling banyak mendapat untung dari kegiatan ekspor-impor adalah negara-negara kapitalis besar.
Jangan Hanya Kesal, Pahami Akar Persoalan
Bersikap kesal terhadap kurangnya greget Indonesia menjadi negara mandiri dan berdikari tidaklah salah. Hanya saja, jika kekesalan tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan dan regulasi yang tegas. Ini ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Sebab, pangkal persoalan yang membuat Indonesia tidak bisa mandiri adalah karena penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Selama sistem ini bercokol, Indonesia tidak akan pernah bisa berdikari.
Mestinya pemerintah berkaca, apa yang membuat Indonesia hanya bisa ekspor bahan mentah? Apa karena ketakmampuan SDM mengelola kekayaan alam kita ataukah memang tidak ada political will untuk mewujudkan kemandirian industri?
Jika ketakmampuan SDM, rasanya sulit percaya. Sebab, sebenarnya Indonesia memiliki banyak SDM unggul yang belum diberdayakan dengan baik dan tepat. Justru negaralah yang cenderung mengabaikan kemampuan mereka.
Adapun mengenai tidak adanya political will, itu bisa kita lihat dari berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan kekayaan alam. Alih-alih berpihak pada kepentingan serta kemaslahatan rakyat, UU yang ada sarat dengan kepentingan kapitalis. Seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU PMA, UU Kelistrikan, dan lainnya.
Swastanisasi BUMN dan privatisasi kepemilikan umum menjadi milik individu adalah bukti kuat bahwa hegemoni kapitalisme masih mencengkeram kuat. Belum lagi berbagai perjanjian perdagangan baik regional maupun internasional. Konsekuensinya, Indonesia harus terikat dan patuh terhadap perjanjian tersebut, yakni menjalankan roda perekonomian sesuai dengan apa yang kapitalis kehendaki. Contohnya adalah liberalisasi ekonomi dan pasar bebas.
Mengapa para kapitalis berkuasa atas kepemilikan kekayaan alam milik publik? Ini karena negaralah yang memberi ruang kebebasan kepemilikan di balik regulasi yang mereka buat. Jadi, jika ingin kesal, arahkan kekesalan itu pada kapitalisme.
Mengapa pula kita masih kuat berlama-lama dengan ideologi yang jelas merugikan rakyat? Tidak ada alasan untuk mempertahankan kapitalisme yang sudah jelas memberi banyak mudarat bagi kehidupan kita.
Islam Kafah, Sistem Pro Rakyat
Kekacauan dalam pengelolaan kekayaan alam berimbas pada kebermanfaatannya bagi rakyat. Ingin menikmati hasil SDA secara gratis dan murah tampaknya utopis di sistem kapitalisme.
Sementara, dalam Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Negara berkewajiban mengelola kepemilikan umum ini. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Haram hukumnya menyerahkan kepemilikan umum kepada individu, swasta, atau asing.
Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah). “Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah)
Islam memiliki prinsip-prinsip baku dalam tata kelola kekayaan milik umum. Pertama, mengklasifikasi jenis harta. Dalam Islam, kepemilikan harta dibagi menjadi tiga, yaitu (1) kepemilikan individu; (2) kepemilikan umum; dan (3) kepemilikan negara.
Dengan pembagian ini, Islam tidak akan bimbang memilah harta yang beredar di tengah masyarakat. Dari pembagian inilah, negara dapat mengelolanya berdasarkan klasifikasi tersebut.
Kedua, memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan rakyat. Negara bisa melakukan kajian mendalam mengenai potensi kekayaan alam. Negara baru bisa melakukan ekspor jika kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi dengan baik.
Ketiga, membangun industri berbasis pertahanan dan keamanan. Negara harus membuka pusat-pusat kajian dan riset, pelatihan dan laboratorium untuk mengajarkan sains industrial enginering, baik teori maupun terapan, seperti industri eksplorasi, pertambangan, pengolahan, dan kimia. Semua ini digunakan untuk menopang industri berat serta industri pertahanan dan keamanan negara.
Keempat, distribusi hasil pengelolaan kekayaan alam terstruktur dan terukur. Terstruktur berarti pendataan akurat serta kontrol dan pengawasan terpusat di tangan khalifah. Terukur maksudnya ialah rakyat harus merasakan secara adil dan merata hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut.
Keempat prinsip ini akan berjalan efektif bila negara menerapkan sistem Islam kafah. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara mandiri, bukan sekadar negara “kuli” yang mengemis investasi dan utang ke sana kemari.
Khatimah
SDA merupakan faktor penting bagi kehidupan umat manusia yang saat ini dikuasai negara-negara kapitalis penjajah baik secara langsung atau melalui korporasi-korporasi mereka. Di bawah kapitalisme, penguasa hanya berperan sebagai regulator bagi para cukong, rakyat cuma dapat ampas dan getahnya.
Namun, dalam pemerintahan Islam, penguasa me-riayah, rakyat berdaulat atas kekayaan alam milik mereka. Buang kapitalisme, tegakkan sistem Islam kafah, insyaallah berkah untuk semua. [MNews/Gz]

Tegakkan sistim islam kaffah, insya Alloh berkah untuk semua , Takbir الله اكبر الله اكبر الله اكبر
Sistem yg mengutamakan kemakmuran rakyat nya hanya ada di sistem khilafah,mari kita kembali ke sistem khilafah sistem Islam sebagai solusi terbaik bagi kehidupan manusia