Ketika laju angka kasus Covid-19 menjadi syarat pertumbuhan ekonomi dan ternyata saat ini sedang “mengamuk”, mari kita cermati hal ini. Pasalnya, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami lonjakan drastis dalam beberapa pekan terakhir.
Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Perekonomian Indonesia pada 2022 diproyeksikan makin membaik seiring pulihnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, serta gencarnya penanganan dan vaksinasi Covid-19. Proyeksi pemulihan yang makin kuat tecermin dari perkiraan Bank Indonesia (BI) mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Bank sentral memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh pada kisaran 4,7—5,5% sepanjang 2022. (CNBC Indonesia, 24/1/2022).
Sementara itu, pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,2% dengan syarat pandemi Covid-19 makin terkendali dan daya saing perekonomian Indonesia makin terbangun.
Proyeksi tersebut juga diharapkan melampaui estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 yang ada di kisaran 3,2—4%. Optimisme perbaikan ekonomi tahun ini berangkat dari peningkatan konsumsi rumah tangga dan swasta sejak kuartal III-2021.
Covid “Mengamuk”
Ketika laju angka kasus Covid-19 menjadi syarat pertumbuhan ekonomi dan ternyata saat ini sedang “mengamuk”, mari kita cermati hal ini. Pasalnya, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami lonjakan drastis dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun terus menggenjot upaya testing dan tracing sebagai bentuk usaha deteksi dini. (Kompas, 31/1/2022).
Per Senin (31/1/2022), pemerintah melaporkan kasus Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 10.185 kasus. Dengan begitu, total kasusnya menjadi 4.353.370 kasus. Sebanyak 4.140.454 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh (95,11%) dan 144.320 orang meninggal dunia (3,32%), sementara sisanya masih menjalani perawatan. Selain itu, ada 8.675 orang berstatus orang dalam pemantauan (ODP). (Katadata, 31/1/2022).
Tidak pelak, di sejumlah media sosial, masyarakat di beberapa kota khususnya di sekitar DKI Jakarta menyatakan bahwa sekolah putra-putri mereka terpaksa harus pembelajaran jarak jauh (PJJ) lagi. Padahal, kebijakan dari Kemendikbud masih mengharuskan pertemuan tatap muka (PTM).
Seiring dengan hal itu, berita kasus positif Covid-19 dari sanak saudara maupun kolega, turut mewarnai kabar di gawai-gawai sejumlah anggota masyarakat. Bahkan, ada berita di Kompas (27/1/2022) bahwa Kementerian Sosial RI terpaksa mengarantina kantornya karena 60 pegawainya dinyatakan positif Covid-19. Jika sudah begini, lantas bagaimana nasib harapan muluk dari economic outlook?
Kondisi Riil Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga
Banyak pihak menggadang-gadang bahwa 2022 adalah momentum mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia yang sempat mengalami penurunan akibat pandemi selama dua tahun terakhir ini. Tentu saja ini harapan besar bagi Indonesia dapat bangkit kembali, khususnya perekonomian Indonesia.
Terlebih dari sisi peningkatan konsumsi rumah tangga, besarnya optimisme perbaikan ekonomi 2022 diproyeksikan berangkat dari peningkatan konsumsi rumah tangga dan swasta sejak kuartal III/2021. Konsumsi merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi (PDB) menurut pengeluaran.
Namun demikian, sejenak mundur ke belakang, yakni sebagaimana mengutip dari bisnis[dot]com (5/11/2021), pertumbuhan ekonomi kuartal III/2021 justru seret, bahkan tiarap pada lini konsumsi rumah tangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2021 tumbuh sebesar 1,03% secara tahunan (year-on-year/yoy). Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III/2021 itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal II/2021, yaitu 5,96% (yoy).
Pertumbuhan sebesar 1,03% (yoy) tersebut, kata Margo, dibentuk oleh sejumlah komponen yaitu penjualan eceran untuk komoditas makanan, minuman, dan tembakau tumbuh sebesar 5,79%. Angka tersebut memang menguat jika dibandingkan dengan kuartal III/2020.
Selanjutnya, jumlah penumpang angkutan rel dan udara, baik domestik dan internasional, masing-masing terkontraksi sebesar 40,10% dan 23,30%. Kontraksi tersebut, kata Margo, menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal, konsumsi rumah tangga cukup besar porsinya dan ini berpengaruh pada total perekonomian Indonesia secara keseluruhan, tetapi sayangnya tumbuhnya hanya sebesar 1,03%.
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas ini. Di lapangan, harga berbagai bahan pokok memang meningkat. Yang paling melejit adalah telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng. Ini masih belum termasuk harga beberapa jenis sayur-mayur, bumbu dapur, dan buah-buahan.
Tidak pelak, hal ini memicu inflasi bagi ekonomi rumah tangga antara November 2021 hingga Januari 2022. Sementara, di sisi lain masyarakat dituntut menjaga kesehatan yang juga ditunjang oleh kualitas dan kuantitas bahan pangan konsumsi di tengah merebaknya Covid-19 varian Omicron.
Padahal, yang saat ini dijamin gratis oleh penguasa dari aspek kesehatan hanyalah soal akses vaksin dan perawatan Covid-19 di instansi kesehatan. Soal bahan pangan, apalagi nafkah dan biaya hidup lainnya, rakyat dipersilakan mencari sendiri-sendiri.
Butuh Kebijakan Sahih dan Realistis
Jelas sekali, di sini masyarakat membutuhkan kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka. Penguasa adalah pihak yang berwenang mengupayakan kebijakan tersebut. Jika memang sistem kapitalisme saat ini masih saja tambal sulam menyelesaikan permasalahan umat, mustahil permasalahan tersebut tuntas. Yang terjadi justru tetap saja bagai gali lubang tutup lubang.
Oleh karena itu, perlu adanya paradigma baru menuju sistem makro pengurusan dan penyelesaian urusan umat. Di sinilah urgensi landasan sahih bagi penerbitan suatu kebijakan. Landasan tersebut semestinya diambil dari Sang Pencipta, Allah Taala. Landasan tersebut tidak lain adalah akidah Islam. Pelaksanaannya telah terjamin oleh sistem politik yang diemban oleh Negara Islam, Khilafah Islamiah.
Khilafah akan menerapkan mandat pemerintahan sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Hanya dalam Khilafah akan terjalin hubungan ideologis antara penguasa dan rakyat. Hubungan tersebut tecermin dalam wujud penerapan Islam secara baik, penguasa pun selalu memperhatikan urusan masyarakat di segala bidang, termasuk soal distribusi ekonomi.
Hubungan ideologis inilah yang menjamin kondusifnya keberlangsungan kesejahteraan rakyat hingga terpenuhi kebutuhan primer mereka individu per individu. Terlebih, pada masa pandemi Covid-19 ini, jaminan hidup dari penguasa semestinya tidak sekadar dari aspek kesejahteraan secara ekonomi, melainkan harus dibarengi dengan jaminan penyelamatan nyawa (kesehatan).
Khatimah
Hanya sistem Islam yang mampu menyelesaikan masalah manusia tepat sasaran. Pemulihan ekonomi pun bisa tuntas hanya dengan Islam. Jadi, jika kembali pada economic outlook 2022, tampaknya ibarat khayalan yang tidak realistis. Hal ini dari sisi sistem yang menaunginya saat ini, yakni kapitalisme, maupun dari realitas kondisi masyarakat di lapangan yang tidak “nyambung” antara konsep dan realisasi. Lantas, bagaimana mungkin economic outlook 2022 mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat luas? [MNews/Gz]
