Seideal apa pun skenario yang para ahli rumuskan untuk menekan laju penularan, jika dalam eksekusinya bermasalah, tetap saja konsep ideal tersebut tidak akan mampu mengurai masalah secara tuntas.
Penulis: Juanmartin, S.Si., M. Kes.
Muslimah News, OPINI — Indonesia mencatat sebanyak 1.054 kasus baru Covid-19, pada Sabtu (15/1/2022). Total kasus aktif kini sebanyak 8.463. DKI menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 720. Menyusul Jawa Barat dengan total 118 kasus dan Banten dengan total 107 kasus.
Sementara itu, kasus Covid-19 varian Omicron pun terus melaju. Total terdapat tujuh daerah di Indonesia yang melaporkan adanya penderita Omicron yang sebagian besar kasusnya terkonfirmasi dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).
Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menerbitkan surat edaran kepada dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan direktur rumah sakit di Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi booster. Surat Edaran tersebut bernomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster).
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, hasil studi menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan antibodi pada enam bulan setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis primer lengkap sehingga butuh pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu, terutama pada kelompok masyarakat rentan.
Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) pun menganjurkan pemberian vaksinasi booster untuk memperbaiki efektivitas vaksin yang telah menurun. Vaksinasi booster diselenggarakan oleh Pemerintah dengan sasaran masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok lansia dan penderita imunokompromais. (kemkes.go.id)
Memutus Rantai Penularan Wabah
Secara umum, mekanisme awal untuk memutus mata rantai penularan adalah dari kedisiplinan individu dalam menjalankan protokol kesehatan. Jadi, meskipun vaksinasi telah terlaksana, kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tetap hal utama. Pemerintah harus mengerahkan upaya untuk melakukan edukasi secara berkelanjutan mengenai protokol kesehatan dan mengontrol pelaksanaannya.
Pengontrolan penerapan 5M tidak boleh lepas dari pengawasan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Disiplin protokol kesehatan adalah perkara mendasar dalam memutus rantai penularan virus. Vaksinasi sendiri merupakan upaya lanjutan yang berfungsi sebagai proteksi khusus melalui pembentukan kekebalan terhadap virus.
Di Indonesia, penerapan protokol kesehatan hingga saat ini masih menjadi tantangan. Terlebih adanya persepsi yang terbentuk di masyarakat bahwa vaksinasi yang mereka jalani otomatis membuat mereka jauh dari penularan virus. Demikian juga pelaksanaan testing, tracing, dan treatment tidak boleh kendur. Kedisiplinan menjalankan prokes, pelaksanaan 3T, serta vaksinasi adalah rangkaian upaya untuk menekan laju penularan virus.
Tidak kalah penting dalam upaya pemadaman wabah adalah menutup celah masuknya virus dengan mengurangi mobilitas (pergerakan manusia) karena pergerakan manusia berarti pergerakan virus. Upaya ini tentu membutuhkan peran besar pemerintah dalam membatasi mobilitas masyarakat. Mengingat, belakangan, Omicron melaju salah satunya karena perjalanan luar negeri.
Jika tidak ada skenario untuk membatasi pergerakan masuk dan keluar negeri, besar kemungkinan penderita akan terus bertambah. Prediksi para ahli bahkan mengatakan bahwa besar peluang Indonesia untuk menghadapi gelombang ketiga ledakan kasus Covid-19.
Butuh Komitmen Sistemis
Seideal apa pun skenario yang para ahli rumuskan untuk menekan laju penularan, jika dalam eksekusinya bermasalah, tetap saja konsep ideal tersebut tidak akan mampu mengurai masalah secara tuntas.
Begitu pun mengenai man behind the gun, dalam hal ini pelaksana skenario penanganan pandemi. Rakyat membutuhkan penguasa yang bertanggung jawab, berani, dan tegas dalam menerapkan skenario pemadaman wabah. Vaksinasi memang bagian dari skenario, tetapi hal terpenting dan paling utama adalah pengontrolan penerapan protokol kesehatan.
Pada tahun kedua pandemi Covid-19, masyarakat masih saja disuguhkan dengan drama tes PCR berbayar, hingga hadirnya pemain gelap pembuat surat keterangan tes usap palsu. Belum lagi bisnis karantina yang juga ramai, serta keterangan vaksinasi palsu bagi mereka yang fobia dengan vaksinasi. Kasus-kasus ini adalah sinyal mengenai buruknya penanganan wabah. Fokus mencanangkan vaksin lanjutan jangan membuyarkan kontrol terhadap penerapan protokol kesehatan.
Pada sisi lain, sudah selayaknya pemerintah all out memaksimalkan kinerja para ahli. Komitmen pemerintah dalam memaksimalkan kinerja para ahli patut dipertanyakan. Kasus peleburan Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyisakan pertanyaan mengenai kelanjutan riset Vaksin Merah Putih.
Alih-alih mendorong riset dan memotivasi para ahli, pemerintah justru memberikan sinyal negatif terhadap produk vaksin buatan anak negeri. Memilih vaksin dari luar tentu bukan tanpa risiko. Pendanaan program vaksinasi saja telah membuat pengeluaran negara membengkak.
Solusi Islam
Pada masa Islam, inovasi dalam mengurai masalah kesehatan tentu belum seperti hari ini. Meski demikian, pola baku pencegahan dan pemutusan wabah telah ada. Antara lain Rasulullah memerintahkan untuk memisahkan antara orang yang sehat dari yang sakit sebagaimana sabda beliau, “Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit.” (HR Bukhari dan Muslim)
Mengenai karantina wilayah juga masyhur hadis Rasulullah saat wabah melanda wilayah Syam. Rasulullah saw. bersabda, “Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).
Hadis-hadis Rasulullah tersebut menjelaskan tentang beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, termasuk penyebarannya. Adapun upaya kuratif yang dilakukan sebagaimana saran Rasulullah Muhammad saw. adalah berobat.
Hal ini dijelaskan dalam hadis, “Aku pernah berada di samping Rasulullah saw., lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, ‘Wahai, Rasulullah, bolehkah kami berobat?’ Beliau menjawab, ‘Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.’ Mereka bertanya, ‘Penyakit apa itu?’ Beliau menjawab, ‘Penyakit tua.'” (HR Ahmad, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).
Upaya pengobatan (kuratif) dan rehabilitatif ini tentu membutuhkan peran para ahli. Dalam kekhalifahan Islam, penguasa akan memotivasi para ahli untuk memaksimalkan riset dan membiayai riset tersebut sebagai bagian dari tugas penguasa dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Riset pun sejatinya memiliki manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan asasi rakyat, salah satunya aspek kesehatan sehingga butuh kerja cerdas dan fokus.
Kerja cerdas bermakna memotivasi dan mendukung penemuan para ahli utamanya dalam melaksanakan riset vaksin, fokus maknanya penguasa wajib memahami skenario tepat dalam menghentikan penularan virus dengan disiplin prokes. Jika tidak demikian, penularan akan tetap melaju. Wallahualam. [MNews/Has]
