Harga LPG nonsubsidi kembali naik akibat menyikapi lonjakan harga di level internasional. Kondisi yang sama terus berulang tiap tahun. Benarkah Indonesia sama sekali tidak memiliki jalan untuk menuntaskan kekhawatiran masyarakat akan naiknya harga LPG pada tahun-tahun mendatang?
Penulis: Juanmartin, S.Si., M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Kekecewaan akan naiknya harga sembako belum mereda. Memasuki tahun 2022 ini, rakyat kembali mendapat kado pahit. PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga LPG nonsubsidi sebesar Rp1.600—Rp2.600 per kilogram (kg) sejak Sabtu (25/12) lalu. Mereka berdalih kenaikan ini karena menyikapi lonjakan harga di level internasional.
Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading, Irto Ginting menjelaskan bahwa besaran penyesuaian harga LPG nonsubsidi yang porsi konsumsi nasionalnya sebesar 7,5% berkisar antara Rp1.600-Rp2.600 per kilogram. Perbedaan ini untuk mendukung penyeragaman harga LPG ke depan serta menciptakan fairness (keadilan) harga antardaerah. (cnnindonesia.com, Senin (27/12/2021)
Irto mengklaim, kenaikan harga LPG nonsubsidi merupakan respons tren peningkatan harga Contract Price Aramco (CPA) LPG yang terus meningkat sepanjang tahun ini. Dia mencatat pada November 2021, harga mencapai US$847/metrik ton, harga tertinggi sejak 2014 atau naik 57% sejak Januari 2021. Selain itu, jika membandingkan harga LPG dengan negara seperti Malaysia dan Vietnam, di Indonesia masih lebih kompetitif.
Masalah Klasik
Ketar-ketir masalah harga LPG memang kerap terjadi. Kondisi Indonesia yang masih berstatus sebagai negara pengimpor minyak adalah masalah tersendiri. Sebagaimana diketahui, LPG berasal dari minyak, sementara Indonesia masih mengimpor minyak, baik yang mentah maupun olahan. Sampai dengan 2019, Indonesia masih mengimpor 75% dari total kebutuhan LPG.
Kenaikan harga LPG nonsubsidi ini jelas membebani masyarakat. Di tengah upaya pemulihan ekonomi, mereka harus kembali tertatih menata ekonomi dengan naiknya harga LPG. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Banyak masyarakat yang cenderung akan beralih ke LPG 3 kilogram sebagai upaya penghematan. Alhasil, LPG 3 kg akan mengalami kelangkaan di tengah isu pencabutan subsidi.
Harga LPG nonsubsidi 5 dan 12 kg juga masih berpeluang naik di level konsumen. Mengingat, para pengecer yang tentu saja menjualnya di atas harga demi mendapatkan untung. Jelas, kenaikan ini berefek langsung pada kenaikan harga kebutuhan rumah tangga.
Dengan populasi penduduk yang terus tumbuh, lebih dari 260 juta masyarakat Indonesia membutuhkan bahan bakar tiap harinya untuk berbagai aktivitas. Prediksi ke depan, total konsumsi bahan bakar masyarakat Indonesia masih akan terus tumbuh. Masalah ini berpotensi terus muncul mengingat status Indonesai sebagai negara pengimpor.
Jika demikian adanya, bukan tidak mungkin rakyat Indonesia akan terus merasakan teror kenaikan harga LPG. Meski begitu, benarkah Indonesia sama sekali tidak memiliki jalan untuk menuntaskan kekhawatiran masyarakat akan naiknya harga LPG pada tahun-tahun mendatang?
Solusi Alternatif
Pada dasarnya Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurai masalah klasik kenaikan harga LPG. Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan gas yang besar. Bahkan, terbesar kedua setelah Cina di kawasan Asia Pasifik. Menurut BP Energi Statistics, Indonesia memiliki cadangan gas mencapai 2,8 triliun meter kubik.
Kekayaan alam berupa gas alam yang ada di Indonesia pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan rakyat akan energi. Hanya saja, tata kelola sumber daya alam yang masih bermasalah membuat pemenuhan kebutuhan rakyat berjalan tidak efisien. Lihat saja pipa gas alam dari Natuna yang justru disalurkan ke Singapura. Infrastruktur jaringan pipa yang harusnya bisa menyuplai gas untuk masyarakat juga sangat minim pembangunan. Bahkan, sekitar 85% ladang migas dikuasai asing dengan kontrak yang tidak masuk akal.
Padahal, harga gas terutama untuk jenis Liquified Natural Gas (LNG) lebih miring ketimbang harga LPG. Satu alasannya adalah harga LPG sangat bergantung dari harga minyak, sementara harga LNG tergantung pada harga gas alam. Selain lebih murah dari harga minyak, harga gas cenderung lebih stabil ketimbang harga minyak yang sering mengalami fluktuasi tajam (volatil). Harga yang lebih murah jadi salah satu keunggulan lain dari penggunaan gas.
Dengan demikian, Indonesia pada dasarnya memiliki solusi alternatif dari penggunaan LPG. Meski dengan beberapa catatan, tata kelola sumber daya Indonesia harus mengalami perubahan. Masalah mendasar negeri ini adalah sistem tata kelola SDA yang berbasis kapitalisme. Alhasil, privatisasi dan alih tanggung jawab pemerintah ke pihak swasta merupakan konsekuensi logis dari penerapan kapitalisme.
Hal ini berbeda dengan sistem pengelolaan SDA dalam Islam yang tegak di atas filosofi politis ri’ayatus syu’unil ummah (pengurusan urusan rakyat) secara sempurna, sekaligus pemahaman bahwa penguasa adalah penggembala rakyat yang tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
Pemenuhan Kebutuhan Rakyat dalam Islam
Minyak dan gas adalah dua komoditas yang penting di dunia. Sifatnya sebagai komoditas yang dibutuhkan banyak orang membuat minyak dan gas masuk dalam kategori kepemilikan umum. Dalam Islam, kepemilikan umum terlarang dari privatisasi.
Dalam menjalankan tugas mengurus rakyat, Khilafah harus bisa menjamin kebutuhan rakyat akan energi bahkan menjadikannya sebagai sumber kekuatan negara. Oleh karena itu, pengelolaan energi terintegrasi dengan kebijakan negara di bidang industri dan bahan baku sehingga masing-masing tidak berjalan sendiri-sendiri.
Untuk memenuhi kebutuhan rakyat terhadap minyak dan gas, Khilafah bisa menempuh dua kebijakan: Pertama, mendistribusikan minyak, gas, dan energi lainnya kepada rakyat dengan harga murah. Kedua, mengambil keuntungan dari pengelolaan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat yang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya.
Dalam memenuhi kebutuhan rakyat, Khilafah akan sangat memperhatikan aspek pembangunan serta pengembangan infrastruktur. Hal ini akan mendukung proses eksplorasi kekayaan alam berupa energi (minyak dan gas) yang rakyat butuhkan. Jika Khilafah tidak memiliki sumber daya alam berupa minyak, misalkan, Khilafah akan memotivasi dan memfasilitasi para ahli untuk melakukan inovasi dalam rangka penemuan energi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat.
Khilafah akan mengelola energinya secara mandiri, jauh dari intervensi. Alhasil, mekanisme ini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi rakyat tetapi juga menjadi kekuatan diplomasi Khilafah sebagaimana negara-negara global saat ini.
Butuh pengkajian mendalam jika tidak mau terus menghadapi teror lonjakan harga. Lebih jauh lagi, butuh koreksi sistemis dalam tata kelola sumber daya alam di negeri ini. Wallahualam. [MNews/Has]
Kekuasaan di dunia hanya sementara….eling wahai penguasa!! Pakailah panduan shohih dalam meriayah rakyat dan kehidupan