Penulis: Hasni Tagili, M.Pd.
Muslimah News, OPINI — Bagai menggantang asap alias perbuatan sia-sia terkait penanganan kasus korupsi di negeri ini. Alih-alih bebas pelaku rasuah, jumlah kasus korupsi tiap tahun malah terus bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 3.708 laporan dugaan korupsi sejak Januari hingga November 2021. Dari jumlah tersebut, KPK telah selesai memproses 3.673 laporan.
KPK mengaku, sampai November 2021 ini, sudah menangani 101 perkara korupsi dengan menjerat 116 tersangka. Bahkan, menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/12/2021), lembaga antirasuah pada tahun ini menangani lebih banyak perkara korupsi dari tahun 2020 sebelumnya. Ya, tahun lalu KPK menangani 91 perkara dengan 110 tersangka. (liputan6.com). Artinya, memang benar kasus korupsi tahun ini kembali mengalami peningkatan. Seperti apa kaleidoskopnya?
Kaleidoskop Kasus Korupsi
KPK telah menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan para pejabat atau kepala daerah yang meliputi gubernur dan bupati/wali kota sepanjang 2021. Disarikan dari laman suara.com, 25/12/2021, enam kepala daerah yang terjerat korupsi di 2021 adalah, pertama, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka pada 28/2/2021. KPK menangkapnya karena dugaan kasus suap terkait barang, jasa, dan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Nurdin menerima suap sebesar Rp2 miliar dari kontraktor.
Kedua, mantan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 10/5/ 2021 silam. Ia diduga tersandung kasus pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Ketiga, mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. KPK menangkap Puput bersama suaminya. Mereka ditangkap karena dugaan korupsi jual-beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo.
Keempat, mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Dodi beserta beberapa pejabat pemerintah lainnya terkena OTT KPK pada Oktober 2021. Penangkan tersebut diduga karena korupsi pengadaan barang, jasa dan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.
Kelima, mantan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra. KPK menangkap Singingi pada Oktober 2021 karena dugaan korupsi perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit.
Keenam, mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. Budhi terjaring OTT KPK pada September 2021. Budhi diduga menerima suap dengan total Rp 2,1 miliar atas pengadaan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.
Lantas, dengan jabatan dan gaji yang mentereng, mengapa penjabat daerah masih saja tidak tahu malu melakukan korupsi?
Nihil Solusi Penanganan Korupsi
Ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya perilaku korup dalam konstelasi sistem kapitalisme sekuler. Pertama, menjadi hal lumrah bahwa biaya politik itu mahal. Paslon harus merogoh kocek yang dalam pada masa kampanye, sementara penghasilan kepala daerah rerata hanya 6–7 juta. Hal tersebut diakui oleh Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla. Menurut JK, biaya demokrasi di Indonesia yang masih mahal menyebabkan demokrasi menurun sedangkan tingkat korupsi menjadi naik.
Mengapa itu bisa terjadi? Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi anggota legislatif atau kepala daerah butuh biaya besar. Hal inilah yang kemudian memicu adanya proses pengembalian modal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Entah untuk biaya kampanye di alun-alun, cetak baliho dan kaos seragam pendukung paslon, biaya operasional tim sukses, maupun amplop serangan fajar.
Kedua, terjadi “perselingkuhan” antara penguasa dan pengusaha yang selanjutnya makin melanggengkan legitimasi korupsi. Mereka melakukan nego-nego politik di belakang rakyat. Pakar Geopolitik Global Review Hendrajit menyatakan bahwa demokrasi telah menjelma menjadi pabrik di bidang manufaktur politik, dimana bisnis utamanya adalah korupsi.
Hal ini dibuktikan melalui pemilu demokrasi yang bermodel plutokrasi, kekuasaan yang bertumpu kepada para pemilik modal. Artinya, manakala perhelatan akbar pemilu perlu modal besar, siapa pun yang menjadi pemenang harus tunduk pada rancangan kebijakan strategis para pemilik modal. Kontestasi pemilu, baik skala nasional maupun regional, eksekutif maupun legislatif, harus mengikuti kepentingan kaum plutokrasi. Inilah yang kemudian menyebabkan memberangus korupsi jadi makin sulit.
Tidak heran jika pada akhirnya banyak pihak memandang bahwa demokrasi merupakan desain sistem yang akan menjaga kepentingan korporasi. Konstitusi negara akan selalu berjalan untuk melegitimasi kepentingan korporasi. Pada saat itu korupsi akan merajalela, karena korporasi telah melakukannya melalui lobi-lobi atas pengeluaran kampanye. Sungguh kerja sama culas yang menyebabkan kecelakaan besar.
Ketiga, solusi penanganan korupsi yang tidak bersifat menyeluruh. Tabiat mahal politik demokrasi serta kongkalikong penguasa dan pengusaha makin diperparah oleh solusi penanganan korupsi yang bersifat parsial. Pemangku kebijakan bukan fokus pada problem solving yang bersifat sistemik, melainkan semata ketakwaan individu saja.
Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (9/12/2021), Menag Yaqut menyatakan korupsi adalah musuh bersama sehingga perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun perilaku antikorupsi, serta harus dimulai dari keluarga dan butuh keteladanan orang tua.
Memang, hal ini tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa ketakwaan individu di lingkungan keluarga saja tidak cukup. Sebab, merupakan tabiat alamiah sebuah pergaulan bahwa minoritas cenderung tewarnai dengan perilaku mayoritas. Ketakwaan individu saja tidak menjamin seseorang bisa istikamah tinggal di lingkungan liar atau berinteraksi dengan orang-orang yang korup. Mustahil. Ala bisa karena biasa, tetapi kebiasaan baik tidak mungkin bisa tumbuh subuh di tengah keburukan yang merajalela.
Ya, sudah menjadi konsumsi publik bahwa perilaku korupsi hari ini begitu membudaya di kalangan pejabat, baik kelas bawah maupun atas. Ini semua akibat tidak komprehensifnya aturan kehidupan bermasyarakat hari ini. Seseorang dituntut bertakwa secara mandiri, namun negara tidak memfasilitasi hadirnya ketakwaan itu secara konsisten. Apa ini tidak keterlaluan namanya? Lalu, bagaimana Islam menangani masalah korupsi?
Islam dan Solusi Komprehensifnya
Islam memiliki aturan kehidupan yang bersifat menyeluruh. Itulah mengapa, muslim diperintahkan masuk Islam secara menyeluruh juga. Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (TQS Al-Baqarah: 208)
Dalam hal berperilaku, Islam mendasarkannya pada idrak silah billah, kesadaran akan hubungan manusia dengan Allah Swt. Kesadaran iman ini, manakala ia mampu berdiri kukuh, akan melahirkan takwa, melahirkan benteng pertahanan diri dari perbuatan tercela, serta menjaga perilaku manusia di mana saja, baik ketika sedang dilihat manusia maupun hanya diawasi oleh Allah Swt.
Bahkan, Rasulullah saw. memberi jaminan bahwa orang beriman yang sebenar-benarnya itu tidak akan berbuat maksiat. ”Tidaklah seseorang itu berzina ketika ia mukmin, dan tidaklah seseorang itu mencuri ketika ia mukmin, dan tidaklah seseorang itu minum minuman keras ketika ia mukmin.” (HR Muslim).
Oleh karena itu, agar dapat membangun ketakwaan secara konsisten maka umat butuh negara yang menerapkan syariat secara kafah, bukan sepotong-sepotong. Sebab, tiada kemuliaan tanpa Islam dan tiada Islam kafah tanpa Khilafah. Negara harus senantiasa hadir untuk menciptakan atmosfer positif sehingga perilaku korup tidak bermunculan bak jamur di musim hujan.
Terpenting, negara melakukan edukasi kepada publik tentang hukum haramnya korupsi dan beratnya sanksi yang harus ditanggung oleh koruptor. Bahkan, negara harus menutup semua celah korupsi.
Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin ‘Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin ‘Ayyasy dari Laits dari Abu al-Khaththab dari Abu Zur’ah dari Tsauban berkata, “Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantaranya (makelar). Nabi saw. mempekerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdiy sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata, ‘Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku.’ Beliau berkata, ‘Biarkanlah dia tinggal di rumah ayahnya atau ibunya, lalu dia lihat apakah benar itu dihadiahkan untuknya atau tidak. Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.” (HR Bukhari)
Tampak jelas bahwa Rasulullah secara tegas melarang para pegawai negara pemerintahan Islam untuk menerima hadiah yang berpotensi besar sebagai risywah atau sogokan. Beliau juga melarang menjadi makelar proyek dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Pun, ada peringatan keras dengan hukuman dan balasan bagi orang-orang yang korup.
Hal selanjutnya yang dilakukan oleh negara dalam menutup celah aktivitas rasuah adalah audit harta kekayaan pejabat negara sebelum dan sesudah menjabat. Jika diperoleh perbedaan yang signifikan maka Mahkamah Mazalim akan menindaklanjuti secara detail, apakah harta yang diperoleh selama menjabat ini hasil muamalah halal atau malah hasil dari korupsi.
Tidak kalah penting, sistem ekonomi Islam memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Selain itu, negara menyediakan layanan umum bebas pajak untuk menopang aktivitas masyarakat. Pun, menjamin terpenuhinya pendidikan, kesehatan, dan keamanan mereka, termasuk kebutuhan pokok dan layanan umum bagi para pejabat negara. Terpenting, negara tidak menerapkan istilah penggajian kepada para pejabat negara melainkan diberikan santunan sesuai dengan kebutuhan jabatannya.
Khatimah
Semua itu untuk mendukung terlaksananya pengurusan umat secara maksimal dan menghindarkan para pejabat negara dari perilaku korupsi. Sistem penanganan tindak korupsi yang demikian hanya ada dalam sistem Islam kafah. Wallahualam. [MNews/Gz]
