[Refleksi 2021] Rakyat Butuh Sejahtera, Bukan Moderasi Beragama

Penulis: Zikra Asril

Muslimah News, FOKUS – Tahun 2021 seharusnya menjadi tahun muhasabah bagi seluruh masyarakat dunia. Harapan pandemi akan berakhir pada tahun ini yang ternyata malah memunculkan varian baru, membuat prediksi manusia selalu meleset.

Seharusnya, ini menjadi indikasi agar manusia menghilangkan kesombongannya dan kembali pada aturan Sang Maha Pencipta dan Pengatur kehidupan ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Peristiwa demi peristiwa selama 2021 sejatinya adalah bahan renungan untuk melangkah lebih baik pada 2022. Ingatlah sabda Rasulullah saw., “Seorang mukmin tidak boleh jatuh ke satu lubang dua kali.” (HR Bukhari dan Muslim)

Kemiskinan dan Ketimpangan Menganga, Pejabat Makin Kaya

Pada 2021, masyarakat dunia masih dalam kondisi kemelut pandemi. Kemiskinan naik drastis. Sistem kapitalisme terbukti gagal mengatasinya. Data Bank Dunia akhir tahun ini mengungkapkan orang miskin akibat pandemi Covid-19 pada 2021 mencapai 97 juta orang dengan pendapatan kurang dari US$2 per hari.

Di Indonesia, BPS mencatat jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2021 sudah mencapai 27,54 juta orang. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14% total populasi nasional.

Ketimpangan ekonomi juga makin meningkat. Data BPS menunjukkan naiknya angka rasio gini dari 0,380 pada Maret 2019 menjadi 0,381 pada Maret 2020 dan 0,384 pada Maret 2021. Meningkatnya angka rasio gini merupakan ancaman serius karena berarti turunnya kesejahteraan sekelompok masyarakat.¹

Sementara itu, jumlah orang kaya dan super kaya di Indonesia justru menanjak. Hal ini terlihat dari data lembaga keuangan Credit Suisse yang menunjukkan jumlah penduduk di Indonesia dengan kekayaan bersih 1 juta dolar AS atau lebih mencapai 171.740 orang pada 2020.

Angka putus sekolah pun makin besar terjadi pada keluarga tidak mampu secara ekonomi. Kemendikbudristek mengungkap pandemi menambah 10 kali lipat jumlah anak putus sekolah dibanding tahun sebelum pandemi terjadi. Ketimpangan besar kejadian putus sekolah ada di barat Indonesia, makin ke timur Indonesia makin tinggi kejadiannya.

Berbanding terbalik dengan kondisi pejabat yang justru makin kaya. Berdasarkan catatan KPK, kenaikan harta sejumlah pejabat negara mencapai 70,3% saat pandemi. Ada 58% menteri yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp1 miliar, sementara 26% menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp1 miliar. Hanya 3% menteri yang melaporkan kekayaannya turun.

Pada sisi lain, 45% kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari Rp1 miliar. Hanya 38% anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp1 miliar dan 11%lainnya melaporkan berkurang.²

Rakyat yang Harus Menanggung

Selain itu, BPK kembali memperingatkan utang pemerintah yang terus menanjak dan melampaui batas rekomendasi IMF. Peningkatan risiko bunga utang juga mengikuti tren kenaikan utang. Sebagai catatan, tanggungan utang bukan hanya utang di APBN sebesar Rp6.527 triliun. Ada juga utang BUMN yang angkanya mencapai Rp2.143 triliun.

Rizal Ramli juga mengungkap utang jatuh tempo yang harus selesai tahun ini. Untuk utang pokok saja, negara harus membayar sebesar Rp400 triliun. Ditambah bunga utang sebesar Rp370 triliun sehingga total utang tahun ini yang harus dibayar negara adalah Rp 770 triliun. Mirisnya, untuk bayar bunganya saja harus pinjam sehingga Rizal mengibaratkan ini sebagai “gali lubang tutup jurang”.³

Sementara itu, BUMN yang seharusnya bisa berkontribusi terhadap rakyat nyatanya juga tergerus dalam sistem kapitalisme ini. RAPBN 2022 mencatat, outlook total dividen BUMN pada 2021 hanya Rp30 triliun, turun sebesar 48,66% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp44,6 triliun.

Padahal, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang pemerintah salurkan kepada perusahaan pelat merah pada tahun ini terbilang superjumbo. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp52 triliun hanya untuk delapan BUMN yang terdiri atas Rp35,1 triliun untuk PMN utama dan Rp16,9 triliun untuk PMN tambahan.⁴ Ini semua bersumber dari uang rakyat.

Solusi Pemerintah: Kebijakan Liberalisasi Pro Oligarki

Pemerintah selalu berdalih kebijakan investasi adalah untuk membuka lapangan kerja sehingga pasca-UU Omnibus Law Ciptaker mereka terus menggenjot investasi. Inilah kesalahan fatal negara demokrasi kapitalistik. Kapitalisme hanya mengakui semua harta adalah milik individu sehingga SDA yang melimpah bisa juga individu miliki.

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi kapitalisme bertumpu pada swasta (korporasi), sedangkan negara hanya regulator yang mengatur agar korporasi bisa melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, negara bergantung pada swasta untuk membangun ekonomi negara. Apabila ada aset yang negara miliki seperti BUMN, arus privatisasi dan liberalisasi akan makin deras dengan dalih efisiensi, banyak utang, korupsi, dan sebagainya.

Selain itu, dukungan dana pemilu membuat penguasa terpilih akan melakukan politik “balas budi” kepada pengusaha atau korporasi yang mendanainya. Di sinilah lingkaran oligarki bekerja, yakni uang untuk berkuasa dan berkuasa untuk uang. Tidak heran, kebijakan yang lahir pun pro oligarki yang makin jelas terlihat pada 2021 ini.

Agustinus Edy Kristianto dalam akun Facebook-nya mengungkap beberapa kebijakan yang sarat kepentingan oligarki selama 2021. Bisnis PCR, misalnya, yang melibatkan menteri sekaligus pengusaha. Kartu Pra-Kerja dan suntikan Telkomsel 6,4 T ke GoTo, serta penetapan kawasan industri hijau Kaltara di tanah Boy Thohir. Tidak ketinggalan, ngototnya pemerintah pindah ibu kota juga diduga untuk memenuhi ambisi oligarki.  

Tentu saja dampak dari keberadaan oligarki ini adalah makin lebarnya ketimpangan rakyat karena hanya sekelompok orang yang menguasai ekonomi. Jika arah kebijakan pemerintah sudah seperti ini, mustahil kesejahteraan rakyat akan bisa terwujud.

Moderasi Beragama Menjauhkan Masyarakat dari Solusi Hakiki

Saat kebijakan ekonomi pemerintah tidak mampu mewujudkan harapan kesejahteraan, tentu saja rakyat harus selalu berjuang mengubah keadaan. Sangat logis bila rakyat menginginkan adanya perubahan. Apalagi bagi seorang muslim, kondisi krisis multidimensi dan pandemi yang mereka hadapi tentu menjadi muhasabah untuk kembali pada aturan Ilahi.

Bagi muslim yang meyakini Allah adalah Sang Pemberi jalan keluar segala masalah, tobat nasuha adalah pilihan mereka. Bukan sekadar tobat individu, melainkan juga harus tobat sistem, yakni kembali pada sistem Islam yang berlandaskan akidah Islam dengan menerapkan aturan Islam kafah, mulai dari perkara ibadah sampai politik dan ekonomi.

Dengan jalan ini, rakyat Indonesia bahkan dunia akan mampu mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Negara akan memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok setiap individu rakyatnya, baik sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Itulah gambaran kehidupan yang rakyat butuhkan. Aturan yang bersumber dari Al-Qur’an yang merupakan cahaya kehidupan, baik di dunia maupun akhirat. Allahu akbar!

Akan tetapi, rezim demokrasi justru menderaskan arus moderasi beragama, yaitu mengarahkan umat Islam Indonesia untuk berislam dengan landasan sekularisme. Inilah kesalahan fatal yang harus umat Islam jauhi.

Islam tidak mungkin lahir dari rahim sekularisme. Kalaupun memaksa, maka itu bukanlah Islam. Akidah sistem itu ibarat akar pada tanaman. Apabila menanam akar pohon pisang, tidak akan mungkin tumbuh pohon beringin. Begitu juga dengan sistem, apabila akidahnya sekularisme, mustahil sistem Islam yang akan tegak.

Agenda Barat

Sesungguhnya, moderasi beragama adalah agenda Barat untuk menjauhkan umat Islam dari aturan Islam. Barat akan berjuang tanpa henti untuk mempertahankan peradaban sekuler. Mereka tidak akan membiarkan umat Islam bangkit dengan Islam kafah sehingga mereka mengelabui umat Islam dengan berbagai narasi.

Salah satu narasinya adalah “yang penting adalah penerapan nilai-nilai Islam dan terwujudnya maqhasid syariah“. Padahal, tidak mungkin maqhasid syariah bisa tercapai tanpa penerapan aturan Islam. Kalaupun mereka mengklaim adanya maqhasid syariah dengan aturan manusia, sejatinya itu lahir dari hawa nafsu belaka.

Moderasi beragama juga menjadi strategi agar umat Islam tidak memiliki kesadaran politik untuk mengelola ekonomi negaranya dengan syariat Islam. Mereka khawatir ketika menerapkan politik ekonomi Islam, seluruh korporasi yang menguasai harta milik umum (rakyat) harus angkat kaki karena negara akan menjadikan seluruh harta milik umum tersebut untuk kebutuhan rakyat secara keseluruhan.

Sekarang, pilihan yang ada di hadapan umat Islam hanya dua. Pertama, mengikuti arus moderasi beragama dan mempertahankan sistem ekonomi kapitalisme yang membahayakan akidah dan umat. Konsekuensinya, kehidupan rakyat negeri ini akan selalu dalam kondisi miskin sampai anak cucu berikutnya dan juga terjerat dosa riba. Persaingan antarumat manusia layaknya hukum rimba, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Tambah lagi sengsara di akhirat.

Kedua, menjalankan aturan Allah secara kafah dalam bangunan Khilafah Islamiah. Mulai meniti jalan perjuangan politik dan pemikiran untuk mewujudkan Khilafah yang akan membukakan jalan pahala yang sangat besar dalam setiap tetesan keringat. Terbuka pula kesempatan kehidupan yang manusiawi, berkah, dan mulia sehingga cita-cita hidup sejahtera harapan setiap individu rakyat akan menjadi kenyataan. Jadi, rakyat mau pilih yang mana? [MNews/Gz]

Catatan kaki:

1. mediaindonesia.com/opini/433295/pengendalian-ketimpangan-di-masa-pandemi
2. amp.kompas.com/nasional/read/2021/09/10/06000081/kpk-ungkap-70-3-persen-pejabat-bertambah-kaya-selama-pandemi
3. partaigelora.id/pemerintah-diminta-batalkan-yang-tidak-prioritas-karena-akan-perburuk-fiskal-dan-menambah-jumlah-utang/
4. bisnis.com/amp/read/20210930/10/1448701/erick-thohir-ungkap-kontribusi-bumn-untuk-penerimaan-negara-seret-tahun-ini