Dari sisi paradigma pembangunan pelabuhannya saja sudah bukan untuk kepentingan rakyat. Pembangun Pelabuhan internasional terbesar ini dibangun untuk kelancaran arus barang industri sehingga yang menikmati kemaslahatan besar adalah korporasi.
Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Pemerintah secara resmi melaksanakan serah terima pengelolaan aset Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, kepada PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI). Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha berharap, setelah dikelola oleh swasta, pelabuhan tersebut bisa ikut berkontribusi meningkatkan efisiensi logistik di masa mendatang.
“Serah terima aset ini ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian KPBU [kerja sama pemerintah badan usaha] Pelabuhan Patimban antara Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab proyek dan PT. Pelabuhan Patimban Internasional sebagai badan usaha pelaksana yang telah ditandatangani pada Maret 2021 lalu,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (16/12/2021). (bisnis, 17/11/2021)
Pelabuhan Internasional Terbesar
Pelabuhan Patimban termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan pelabuhan internasional terbesar yang dimiliki Indonesia. Alasan pembangunannya yang utama dimaksudkan untuk meningkatkan performa logistik kelautan dalam negeri. Pasalnya, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta yang dulunya menjadi penopang utama ekspor-impor sudah overload, sehingga sudah tidak efisien lagi.
Padahal, Industri khususnya otomotif sedang bertumbuh dengan pesat, sehingga dibutuhkan peningkatan kelancaran arus barang. adirnya Pelabuhan Patimban di Subang, yang jaraknya relatif dekat dengan pusat industri otomotif (Bekasi dan Karawang), diyakini akan semakin menggenjot industri otomotif di kancah perdagangan internasional.
Harapannya, dengan adanya Pelabuhan ini, akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas dari logistik nasional. Sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi, khususnya di wilayah Utara Jawa. Pada gilirannya akan memberikan manfaat langsung pada masyarakat.
Skema Loan dan KPBU
Pembangunannya yang menelan hingga Rp43,2 triliun dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama didanai dengan pinjaman (loan) dari pemerintah Jepang lewat rekening APBN. Sedangkan tahap kedua dan ketiga pendanaannya dengan skema KPBU.
Menurut Muhammad Fatkhurrozi, Pengamat Infrastruktur dan Dosen Teknik Kelautan ITERA, Sistem kepelabuhan Indonesia memang menganut model Pelabuhan otoritas (landlord) sehingga pembangunan fasilitas dasar diambil dari kantong negara. Sedangkan pengelolaannya (operasi dan perawatan) digarap swasta.
Skema KPBU adalah salah satu cara men-deliver proyek-proyek pemerintah. Skema ini kini sedang menjadi primadona, apa bedanya dengan tender biasa? Masih menurut Fathhurrozi, skema KPBU seperti “win-win solution”, antara pemerintah dan swasta. Karena jika memakai skema tender biasa, pembiayaan barang yang diadakan atau dibangun ditanggung oleh APBN/APBD).
Sedangkan dalam skema KPBU, pemerintah hanya bertanggung jawab pada pengadaan lahan dan studi-studi awal, sisanya ditanggungkan pada pemenang tender. Hal demikian diyakini akan mendorong tercapainya laba yang maksimal.
Paradigma Pembangunan Pelabuhan
Definisi KPBU yang dianggap terlalu luas maknanya, menjadikan Kerjasama ini pada prakteknya terjadi tarik menarik antara kepentingan pemerintah dan korporasi. Namun demikian, tarik menariknya kepentingan kedua pihak tersebut, nyatanya tidak mengalir pada rakyat, mengapa?
Dari sisi paradigma pembangunan pelabuhannya saja sudah bukan untuk kepentingan rakyat. Pembangun Pelabuhan internasioanl terbesar ini dibangun untuk kelancaran arus barang industri. Sehingga yang menikmati kemaslahatan besar adalah korporasi.
Jika alasannya pembangunan pun akan menciptakan lapangan pekerjaan. Realitasnya, selain upah para buruh tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh korporasi, banyak warga sekitar yang hilang mata pencahariannya. Para nelayan tidak bisa lagi mencari ikan, para petani tergusur sawahnya.
Sedangkan kompensasi untuk mereka, tidak sebanding nilainya dengan apa yang telah hilang dari warga. Lapangan kerja yang disodorkan hanya pekerjaan di bawah UMR seperti satpam, cleaning servis dan lainnya. Itu pun hingga kini masih berpolemik, lantaran tidak semua terserap. Artinya pembangunan Pelabuhan justru malah menciptakan pengangguran.
Sedangkan lapangan kerja yang dijanjikan para pejabat dalam iming-imingnya di awal pembangunan, tidak bisa menyerap warga sekitar dengan alasan kompetensi. Sungguh menyedihkan kala para nelayan berdemonstrasi tidak diapresiasi. Padahal meraka hanya meminta kembali hak nya yang terampas.
Belum lagi jika berbicara polemik pembebasan lahan, sudahlah harga yang diberikan tidak sesuai dengan harga pasar, ditambah adanya mafia tanah yang semakin merumitkan permasalahan. Sawah tergusur dan mereka pun menjadi pengangguran. Karena untuk menjadi pegawai pabrik tidak memiliki kompetisi, untuk membuka usaha tidak memiliki skill dan modal. Bukankah ini menyebabkan semakin tingginya pengangguran?
Paradigma Kapitalistik
Inilah paradigma pembangunan yang kapitalistik. Pertumbuhan industri menjadi “dewa” dalam perekonomian. Padahal, tingginya industri yang dibarengi dengan investasi tidak seiring dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Begitupun pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat.
Karena jika memang pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan, jalan tol, bandara semua itu untuk rakyat. Mengapa pembangunan jembatan di pedesaan, jalan arteri antardesa tidak diperhatikan? Sangat terlihat fokus pembangunan pada sektor dan wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Jika pun alasannya, bahwa keuntungan dibuatnya infrastruktur akan mengalir nantinya pada kepentingan rakyat. Pelabuhan akan membawa Indonesia menjadi pemain utama dalam industri otomotif, maka hal ini akan menghantarkan devisa yang besar dan menciptakan kesejahteraan.
Pertanyaannya kini, apakah mungkin negara berkembang (miskin) yang pembangunannya didikte asing, dapat menjadi pemain utama? Lihat bagaimana Jepang begitu ambisius membantu pemerintah dalam membangun Pelabuhan Patimban. Loan pun dikucurkan begitu besar pada Indonesia, sehingga pembangunannya bisa cepat dilakukan.
Apakah Jepang sedang berbaik hati memberikan utang dengan alasan untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia? No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Bagaimana kita lihat kepentingan Jepang begitu besar terhadap adanya Pelabuhan Patimban. Karena industri dan pasar otomotif Indonesia dikuasai vendor-vendor Jepang. Seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Isuzu, Kawasaki, Yamaha, dan lainnya.
Maka, negara berkembang yang masih terbelenggu dengan hegemoni negara Makmur, hampir mustahil untuk bisa menjadi pemain utama. Indonesia pada kenyataanya hanya sanggup menjadi “huge market” pasar industri korporasi multinasional.
Paradigma Pembangunan Islam
Berbeda secara diametral dengan paradigma pembangunan kapitalistik yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan dalam Islam berangkat dari kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan asasi rakyatnya. Jika kapitalisme memandulkan fungsi negara yang hanya sebatas regulator.
Islam dengan sistem Khilafah menjadikan peran negara sebagai sentral dalam upaya pembangunannya. Sehingga kerja sama dengan swasta tidak dibutuhkan, apalagi skema loan berbasis riba. Pemerintahannya yang independen akan menjadikan pembangunannya fokus pada kemaslahatan umat.
Prioritas pembangunan pun bukan dilihat apakah bernilai ekonomi atau tidak. Tapi berdasarkan kemaslahatan bagi umat. Jika masih banyak sarana prasarana yang umat butuhkan untuk bisa hidup dengan layak, maka pembangunan pemerintah akan fokus ke sana.
Khilafah akan fokus membangun jembatan antar desa, membuat bendungan untuk kemaslahatan rakyat, memperbaiki jalan rusak. Pemerintah tidak akan tergoda oleh kucuran utang untuk membangun Pelabuhan yang kebutuhannya tidak mendesak, karena memang Pelabuhan sudah banyak.
Pembangunannya pun harus memperhatikan hak rakyat. Jangan sampai ada hak rakyat terampas, jika memang tanah rakyat atau mata pencaharian rakyat harus terambil. Khilafah akan memberikan kompensasi yang setimpal bahkan lebih pada rakyatnya. Khalifah dengan jajarannya yang peduli pada umat, akan benar-benar memastikan rakyatnya tidak terzalimi.
Oleh karena itu, permasalahan demi permasalahan yang muncul dengan adanya pembangunan infrastruktur termasuk Pelabuhan, sejatinya akibat dari paradigma pembangunan yang kapitalistik. Oleh karena itu, jika kita menginginkan pembangunan yang fokus pada kemaslahatan umat, urgen sekiranya Islam dengan Khilafah menjadi sistem yang menaungi negeri ini. [MNews]
