Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq
Muslimah News, OPINI — “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari sehat badannya, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari)
Hadis ini menunjukkan bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat. Merupakan kewajiban bagi negara untuk menyiapkannya, mulai dari sarana, prasarana, hingga sumber daya manusia.
Salah satu pelayanan kesehatan yang urgen adalah keberadaan rumah sakit (RS). Apalagi pada masa pandemi begini, perlu mengutamakan persoalan kesehatan.
Sayangnya, saat ini, tidak semua masyarakat dapat menikmati. Mereka harus antre lebih dahulu untuk menikmati fasilitas gratis. Itu pun dengan perawatan apa adanya.
Lebih Memilih ke Luar Negeri
Pada sisi lain, banyak masyarakat yang rela merogoh kocek untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih canggih. Mereka pun memilih ke luar negeri untuk berobat di sana.
Menurut Kementerian Kesehatan, tiap tahun ada 600 ribu orang ke luar negeri dengan tujuan pengobatan. Mereka lebih memilih ke luar dengan alasan fasilitas RS dalam negeri masih kurang.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyayangkan masyarakat lebih percaya pelayanan kesehatan dari luar daripada di dalam negeri. Oleh karena itu, muncullah inisiatif untuk mengembangkan RS asing.
Melalui investor asing, pemerintah bermaksud membangun RS berfasilitas lengkap. Budi berharap keberadaan RS asing akan meminimalisir penduduk ke luar negeri untuk berobat. Dengan begitu, perputaran uang hanya ada di dalam negeri, tidak di luar.
Lebih Banyak Swasta
Sekilas, keberadaan RS asing di negeri ini terlihat baik. Masyarakat tidak perlu lagi pontang-panting mencari pelayanan terbaik ke luar negeri. Mereka hanya perlu pergi ke RS tersebut untuk mendapatkan pelayanan terbaik.
Namun, akhirnya muncul pertanyaan baru, apakah seluruh penduduk Indonesia dari berbagai kalangan dapat mengakses RS asing ini?
Data Kementerian Kesehatan 2018 mengungkapkan ada 2.813 RS tersebar di seluruh Indonesia. Sekitar 1.787 RS atau 63,5% adalah milik swasta. Sisanya, 529 RS daerah, 141 RS provinsi, dan 33 RS pusat. Jumlah tersebut mengungkapkan pihak swasta mendominasi pelayanan kesehatan saat ini.
Layanan Tidak Sama
Sebagaimana kita ketahui, pelayanan di RS swasta dengan RS umum sangat berbeda. Jika masyarakat tidak punya uang dan ingin pelayanan gratis, RS umumlah jawabannya.
Akan tetapi, untuk mendapatkan layanan itu, pasien harus rela antre. Jika ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dan sigap, mereka harus membayar memakai program mandiri. Hal ini menandakan ada perbedaan layanan bagi yang gratis dan yang membayar.
Kalau pelayanannya ingin lebih bagus lagi, RS swasta pilihannya. Sayangnya, di RS ini tidak gratis. Pasien harus bersedia membayar lebih untuk setiap pelayanan yang diberikan, beda kelas akan berbeda pelayanannya. Bisa bayangkan jika saat ini saja ada pembedaan antara berbayar dan gratis, bagaimana kalau RS asing berdiri di negeri ini?
Mencari Keuntungan
RS asing hanya menambah daftar gap antara kaya dan miskin. Tentu kalangan berduit yang bisa menikmati pelayanan RS tersebut. Biayanya jelas jauh lebih mahal karena fasilitas terbaik dengan alat kesehatan nomor wahid itu tidak gratis. Maklum, orientasi RS asing bukanlah semata menolong masyarakat, melainkan mencari keuntungan.
Dari sini, dapat kita simpulkan akan ada perbedaan pelayanan kesehatan di masyarakat antara yang mampu dan tidak mampu. Fasilitas fantastis hanya akan terasa orang-orang kaya. Sedangkan rakyat miskin, dengan kartu saktinya, hanya akan mendapat perawatan ala kadarnya. Pelayanan kesehatan hanya stagnan seperti biasanya, tidak akan bangkit menjadi lebih baik.
Kapitalisasi Kesehatan
Pembedaan pelayanan ini menunjukkan adanya kapitalisasi pada layanan kesehatan. Dalam pandangan kapitalis, RS adalah ladang bisnis yang menggiurkan. Pemilik modal akan memanfaatkan segala kemungkinan untuk mengembangkan hartanya, termasuk membuat RS.
Biaya pembangunannya memang besar, maka mereka akan mengenakan tarif yang sepadan. Namanya juga bisnis, yang mereka cari tentu keuntungan.
Inilah yang dinamakan kapitalisasi kesehatan. Layanan kesehatan menjadi bisnis demi keuntungan segelintir orang. Ideologi kapitalisme telah mengubah pandangan manusia mengenai kesehatan. Awalnya, kesehatan adalah kebutuhan pokok yang harus negara jamin, kini menjadi prioritas bisnis bagi para pengusaha.
Islam Mewujudkan Kesehatan
Bagi Islam, kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Islam akan menyediakan fasilitas kesehatan itu untuk rakyat. Tanggung jawab itu ada di tangan negara.
Negara akan membangun rumah-RS dengan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi semua orang, baik kaya ataupun miskin. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Semua akan mendapatkan pelayanan murah bahkan gratis.
Dari mana negara mendapatkan biaya untuk membangun dan mengoperasikan RS? Jawabannya ada pada sistem keuangan negara yang berbasis Baitulmal. Pemasukan Baitulmal sendiri berasal dari banyak pos, di antaranya pos kepemilikan negara dan kepemilikan umum.
Pemasukan dari kepemilikan umum adalah hasil pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan kepemilikan negara ada jizyah, kharaj, fai, ganimah, dan lainnya. Semua pemasukan itu adalah untuk melayani rakyat, salah satunya dengan membangun RS.
Islam juga akan menyiapkan SDM andal melalui sistem pendidikan Islam. Seseorang akan terdidik untuk bermanfaat bagi orang lain. Walhasil, ketika mereka menolong pasien, yang di benak mereka adalah membantu, bukan mencari untung. Tidak ada pembedaan dalam melayani antara kaya dan miskin.
Selama 13 abad, Islam telah mencontohkan pelayanan fasilitas kesehatan pada rakyat negara. Bahkan, Islam yang memelopori berdirinya RS di kala orang Eropa masih berada pada zaman kegelapan.
Khalifah Al-Walid (705—715 M) dari Umayyah mencetuskan konsep RS Bimaristan di Baghdad. Awalnya, Bimaristan berdiri sebagai tempat isolasi para penderita penyakit lepra yang saat itu menjadi penyakit endemik. Kemudian, Khalifah Harun al-Rasyid (786—809 M) mengembangkan dan membangun RS tersebut yang dipimpin langsung oleh Al-Razi, seorang dokter pada masa itu.
Seiring berkembangnya waktu, RS pun berkembang hingga akhirnya terkenal dan ada di mana-mana. Semua itu bisa terwujud karena negara (Khilafah) memahami tanggung jawabnya menjaga kesehatan rakyat.
Khatimah
Jadi, jika ingin memperbaiki dan membangkitkan pelayanan kesehatan, bukan dengan mengundang investor, tetapi dengan menjadikan Islam sebagai acuan pokok. Bagi Islam membangun RS dan memberikan pelayanan kesehatan adalah keutamaan, bukan sebatas mencari keuntungan. Wallahualam. [MNews/Gz]
