[Kabar] Kebakaran Hutan di Indonesia, Dr. Erwin Permana: Ulah Tangan Manusia

Muslimah News, NASIONAL – Pengamat kebijakan publik dari Indonesian Justice Monitor (IJM) Dr. Erwin Permana mengungkapkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia yang terus berulang adalah akibat ulah tangan manusia.

“Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebesar 99% lebih kebakaran hutan itu terjadi akibat ulah tangan manusia,” ungkapnya di Kabar petang: “Adili Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan”, Rabu (3/8/2022) melalui kanal Khilafah News.

Erwin menjelaskan ada istilah segitiga api yaitu oksigen, bahan bakar dan juga pemantik api. “Tiga hal ini menjadi syarat terjadinya kebakaran,” jelasnya.

Oksigen dan bahan bakar di alam di tengah hutan itu, kata Erwin, luar biasa melimpah. “Yang enggak ada itu pemantik api. Siapa yang bisa memantik api? Manusia,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, lebih tepat kalau dikatakan sebetulnya hutan itu dibakar, bukan kebakaran yang terjadi secara alamiah.

Makin Menggila

Erwin mengungkapPascareformasi 1998 luasan hutan yang terbakar itu makin menggila. “Setiap 6 detik sekali terjadi pengurangan luas hutan sebesar satu lapangan sepak bola. Artinya, 1 menit, luas hutan kita yang berkurang  itu sebesar 40 lapangan sepak bola,” ujar Erwin mengilustrasikan.

Bahkan, tambahnya, catatan Center for International Forestry Research (CIFOR) kebakaran hutan di Indonesia pertama kali terjadi pada 1982, setelah itu berturut-turut pada 1987, 1991, 1992, dan 1994.

“Catatan Bank Dunia juga menjelaskan, kerugian akibat kebakaran hutan mencapai 72 triliun rupiah setiap tahun. Artinya dalam waktu 10 tahun kerugian kita mencapai 720 triliun yang berbentuk rupiah, belum lagi kerugian lingkungan, kerugian hidrologi, kerusakan air, kerugian kesehatan, dan lain-lainnya,” beber Erwin.

Tidak Serius

Erwin menilai kebakaran hutan yang terus berulang ini akibat pemerintah tidak serius dalam mengatasi problem kebakaran hutan.

“Kebakaran hutan di Indonesia ini sudah terjadwal. Setidaknya ada beberapa fase kebakaran hutan. Ada fase aman (prakritis) antara Januari sampai awal April karena curah hujan tinggi. Kemudian antara April—Juni fase peringatan, Juli—Oktober terjadi kebakaran. Oktober fase pascakritis, dan Desember fase evaluasi. Jadi sudah memiliki jadwal,” cetusnya.

Kalau sudah terjadwal seperti ini, lanjutnya, mestinya bisa diambil langkah-langkah dengan early warning system (langkah-langkah pencegahan dini) sehingga tidak terjadi kebakaran hutan.

Paradigma Keliru

Selain pemerintah tidak serius, menurut Erwin, kebakaran hutan terjadi karena paradigma pengelolaan hutan Indonesia yang keliru . “Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia itu kapitalistik liberal. Negara menyerahkan kepemilikan hutan kepada perusahaan-perusahaan pemilik konsesi pengelolaan hutan, semisal Sinar Mas Grup, Garuda Mas, Kayu Lapis, dan lain lain,” jelasnya.

Perusahaan pemilik konsesi ini, kata Erwin, melihat hutan kaya akan kayu. “Kayu itu ditebang kemudian dijual, selanjutnya dilakukan pembersihan dengan cara dibakar dan setalah itu ditanami sawit,” urainya.

Budaya Korup

Erwin menilai, instrumen hukum yang ada seperti Omnibus Law tidak efektif mencegah kebakaran hutan bahkan makin memperburuk lingkungan.

“Faktor lain yang memperburuk kebakaran hutan adalah budaya korup. Sektor kehutanan ini dikenal sebagai sektor yang tinggi dan rawan dengan korupsi,” imbuhnya.

Di sektor kehutanan, kata Erwin, mulai dari perizinan, pengawasan kehutanannya, pengadaan barang, pengadaan bibit itu angka korupsinya tinggi.

“Perusahaan-perusahaan konsesi itu ketika mereka sudah memiliki konsesi, mereka tidak berhenti di situ. Mereka memperluas lahan dengan cara menyogok para pejabat. Ketika mereka sudah memiliki lahan, maka proses berikutnya proses pembakaran lagi, sehingga terjadi kerugian luar biasa besar,” ungkapnya.

Lemah

Erwin mengatakan, Indonesia memang punya instrumen hukum, seperti Undang-Undang No. 19/ 1999 untuk pelaku pembakaran. “Pertanyaannya adakah catatan di mana perusahaan-perusahaan besar itu mereka diseret kemeja hijau? Selama ini enggak pernah ada ,”sesal Erwin.

Dalam situasi demokrasi, jelasnya, terdapat kongkalikong antara penguasa dan pengusaha baik di pusat maupun daerah. “Bagi kontestan yang maju, berani menyentuh mereka, siap-siap tidak mendapatkan dukungan cuan,” ulasnya.

Jadi, menurutnya, paradigma kerusakan hutan ini akibat sistem kapitalis ditambah dengan iklim politik demokrasi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. “Instrumen hukum pada akhirnya hanya menjadi macan kertas yang tidak ada dampak signifikan di lapangan,” simpulnya.

Islam

Erwin mengatakan, problem kebakaran hutan ini problem ideologis maka solusinya juga harus ideologis, yakni Islam.

“Dalam Islam, hutan masuk dalam kategori kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara. Kemudian hasilnya untuk seluruh masyarakat siapa pun yang ada di negara itu,” jelasnya.

Menurut Erwin, sebuah kemaksiatan besar jika negara menyerahkan hutan kepada individu.

“Dengan Islamlah pengelolaan sumber daya hutan akan dirasakan dampaknya bagi masyarakat sehingga rahmat untuk semesta bisa dirasakan,” tandasnya [MNews/IA]

Foto sampul: iStock