Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Menjelang Pemilu 2024, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai politik identitas karena bisa memicu perpecahan.
Kapolri mengatakan, “Indonesia sudah masuk tahun politik. Jadi, saya tentunya harus dalam posisi selalu mengingatkan bahwa di tahun 2019, tanpa kita sadari politik identitas terjadi, sehingga menyebabkan perpecahan. Tentunya di 2024 (Pemilu 2024) ini kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas.” (Antara, 06/08/2022).
—
Politik identitas bisa dimaknai sebagai upaya memanfaatkan agama, suku bangsa, etnis, budaya, dan lain-lain untuk memperoleh dukungan politik. Namun, setelah pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, tudingan praktik politik identitas lebih dialamatkan kepada umat Islam.
Parpol dan politisi tertentu dituding telah melakukan politik identitas dengan memanfaatkan sentimen keislaman demi mendapatkan dukungan suara dari umat Islam. Kekalahan Ah0k pada Pilkada DKI lalu diklaim sebagai hasil dari politik identitas yang dilakukan lawan politiknya.
Politik identitas dianggap tidak fair karena tidak mengunggulkan kualitas calon, melainkan dengan memanfaatkan sentimen agama. Realitasnya, nyaris semua parpol dan politisi peserta pemilu, baik “agamis” maupun nasionalis, memanfaatkan sentimen keislaman untuk mendulang suara umat Islam. Mereka mencari atensi umat dengan tampil “islami”.
Mengatasnamakan Islam
Kita bisa melihat, menjelang pemilu, para tokoh politik mendadak menjadi religius. Pakaian mereka menjadi islami, pernyataannya religius, serta rajin sowan ke para ulama dan kiai. Namun, semuanya tampak sekadar kedok untuk meraih dukungan umat Islam.
Ketika sudah memperoleh tampuk kepemimpinan, mereka mengabaikan aspirasi umat Islam. Mereka tidak mengurus urusan umat Islam dengan baik. Mereka memerintah bukan dengan Islam, melainkan dengan hukum kufur. Bahkan, dakwah Islam kafah mereka musuhi. Walhasil, umat Islamlah korban politik sesungguhnya yang mengatasnamakan Islam ini.
Mereka pun tidak berpolitik secara Islam, tetapi secara sekuler. Hanya saja, mereka menggunakan “topeng Islam” demi menarik perhatian umat Islam, warga mayoritas negeri ini.
Inilah bahayanya, yakni praktik berpolitik yang mengatasnamakan Islam, tetapi hakikatnya sekuler karena malah memburukkan citra Islam dan umatnya. Tatkala mereka gagal menyelesaikan urusan umat, atau bahkan berbuat zalim pada rakyat, justru Islam menjadi tertuduh. Akhirnya mereka pun menyalahkan politik Islam.
Harus Beridentitas Islam
Padahal, praktik politik umat Islam memang harus beridentitas Islam. Politik dengan makna pengaturan urusan umat merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lainnya.
Sebagai sebuah din (agama sekaligus ideologi) yang sempurna, Islam mengatur urusan politik. Ulama dan sekaligus mujtahid, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya, Nizhâm al-Islâm, menyebutkan, “Islam adalah agama dan termasuk di dalamnya adalah ajaran bernegara.”
Dengan demikian, Islam dan politik adalah perkara yang tidak terpisahkan. Rasulullah saw. memberikan contoh pada kita, umatnya, untuk berpolitik secara islami. Rasulullah saw. mempraktikkan politik Islam. Selain menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga seorang kepala negara yang menegakkan sistem Islam.
Rasulullah saw. juga memerintahkan umat Islam untuk berpolitik. Di antaranya adalah perintah untuk mengoreksi penguasa. Rasulullah saw. bersabda, “Jihad yang paling utama ialah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
Praktik politik Islam yang Rasulullah saw. contohkan bukanlah politik sekuler berkedok Islam, melainkan politik berasaskan akidah Islam. Politik ini bertujuan mewujudkan kemuliaan Islam dan kaum muslim, berpedoman pada syariat Islam, dan menggunakan kekuasaan untuk menjaga agama dan menerapkan syariat Islam kafah. Inilah politik Islam yang hakiki. Jika tidak demikian, berarti politiknya bukan politik Islam.
Membawa Kebaikan
Umat Islam telah menerapkan politik Islam sepanjang masa kekhalifahan. Para penguasa menerapkan syariat Islam kafah, para wakil rakyat dalam majelis umat (syura) mewakili rakyat memberikan masukan dan muhasabah pada penguasa, dan rakyat melakukan amar makruf nahi mungkar pada penguasa.
Islam juga hadir dalam politik sebagai asas, tujuan, dan pedoman. Bukan sekadar aksesori pemanis yang pada hakikatnya sekuler. Ketika Islam politik ini tegak, hukum-hukum Islam pun mewujud nyata dalam kehidupan sebagai solusi masalah negara. Urusan rakyat pun terurus secara optimal. Hasilnya, umat Islam menjadi umat terbaik dan referensi kebaikan bagi umat sedunia.
Jangan Menjual Agama!
Dengan demikian, politik umat Islam haruslah beridentitas Islam, yakni menjadikan Islam sebagai asas, tujuan, dan pedoman politik. Politik Islam ini akan mewujudkan rahmatan lil ‘alamin, bukan perpecahan sebagaimana dituduhkan selama ini.
Justru ketika politik hanya mengatasnamakan Islam, sedangkan realitasnya mencampakkan hukum Islam dan memusuhi pendakwahnya, akan terjadi kerusakan. Masalah rakyat tidak terselesaikan, malah makin pelik dan karut-marut laksana benang kusut. Bahkan, pelakunya tega menjual agama dengan harga murah demi pencitraan.
Allah Swt. melarang hal ini, sebagaimana firman-Nya,
وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ
“Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa..” (QS Al-Baqarah: 41)
Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, makna ثَمَناً قَلِيلاً (harga yang rendah) adalah dunia seisinya.
Pada ayat yang lain, Allah Swt. berfirman,
وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ
“Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”(QS Al-Maidah: 44)
Sebagai umat Islam, kita harus cermat melihat kelompok mana yang mengatasnamakan Islam demi pencitraan dan mana yang tulus memperjuangkan tegaknya Islam kafah. Jemaah dakwah yang bersungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya Islam kafahlah yang harus kita ikuti sebagai wujud politik identitas kita, yaitu politik Islam.
Selain itu, kita harus waspada terhadap upaya memburukkan citra Islam politik. Islamofobia yang tengah diaruskan di negeri ini menyerang simbol-simbol Islam, salah satunya dengan menstigma politik Islam.
Umat Islam tidak boleh termakan stigmatisasi ini. Justru kita harus melawan narasi buruk tentang Islam dengan mendakwahkan Islam kafah dalam bingkai Khilafah. Insyaallah rahmat yang Islam wujudkan akan benar-benar umat rasakan. [MNews/Gz]
