Kejahatan Pedofilia Lewat Video Call, Kehidupan Kian Liberal

Kejahatan Pedofilia Lewat Video Call, Kehidupan Kian Liberal

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Tangis pilu seorang ibu di Yogyakarta yang anaknya menjadi korban kejahatan siber pornografi, cukuplah menjadi bukti kehidupan kian liberal. Ia harus menyaksikan gadis kecilnya mengalami trauma pascapelaku memperlihatkan alat vitalnya lewat video call dan mengajak korban melakukan VCS (Video Call Sex). Gadis berusia 10 tahun itu harus bolak balik ke psikolog untuk pemulihannya.

Namun, ibu itu tidak sendiri, telah banyak para ibu yang bernasib sama, meratapi anaknya menjadi korban atau bahkan pelakunya. Penetrasi gawai yang makin dalam pada anak-anak menjadikan kejahatan bukan hanya datang dari luar rumah, melainkan juga dari rumah, bahkan kamarnya sendiri.

Persoalannya bukan sekadar kelalaian orang tua atas pengawasan anak-anaknya. Lebih dari itu, kehidupan sekuler menyebabkan bertambah pesatnya jumlah manusia yang tidak paham agama yang bertindak berdasarkan nafsunya semata. 

Seperti pelaku tadi yang dengan sadarnya beralasan ingin melampiaskan hasrat saja. Ia tidak peduli dampak terhadap korban dan fokus pada kesenangannya belaka. Ia merasa boleh melakukan apa saja yang membuatnya bahagia. Tidak peduli tingkah lakunya menyebabkan mudarat bagi orang lain ataupun dirinya juga.

Makin miris kala melihat fakta banyak korban yang juga mau diajak VCS. Modusnya, pelaku mengaku teman sebaya atau kakak kelasnya, lalu melakukan pendekatan dengannya. Ini dikenal dengan istilah “child grooming”. Akhirnya, korban terbujuk melakukan VCS dan videonya mudah dieksploitasi pelaku.

Kerja Jaringan

Mencengangkannya, pelaku ternyata tidak bekerja sendiri. Mereka memiliki jaringan luas dan tersebar di berbagai provinsi. Ekses negatif adanya gawai menjadikan kejahatan bisa dikoordinasikan dari jarak jauh hanya melalui ujung jari.

Kejahatan siber pornografi ini memang bukan hal yang baru. Jumlah pelaku kian hari kian bertambah di banyak wilayah. Bukan di Pulau Jawa ataupun kota besar saja, para pedofil tersebar di mana-mana.

Polda DIY, misalnya, menemukan 10 grup percakapan di WhatsApp dan satu grup Facebook beranggotakan 91 ribu akun. Satu grup WA rata-rata berisi 250 anggota. Grup tersebut berisi percakapan yang mengarah pada kejahatan seksual terhadap anak, menyebarkan video, foto, hingga nomor telepon target korban. Setidaknya terdapat 3.800 video dan foto yang memuat unsur pornografi dan eksploitasi anak. (Tribun News, 15/07/2022).

Salah satu tersangka yang tergabung dalam grup tersebut mengaku hasratnya hanya tersalurkan jika objeknya adalah anak-anak. Inilah pedofilia, penyakit penyimpangan seksual yang makin marak diidap seiring budaya liberal yang kian tertancap. Para pedofil ini terus bertambah, bagaikan predator yang dapat merusak masa depan generasi.

Motif Ekonomi

Di sisi lain, Polda DIY menduga ada motif ekonomi terkait ribuan konten pornografi yang tersebar di grup kaum pedofil. Dugaan tersebut muncul dengan memanfaatkan sistem iklan melalui dark web, situs gelap dunia maya yang tidak jarang dijadikan pelaku kejahatan siber meraup keuntungan.

Sebenarnya, dugaan adanya motif ekonomi adalah hal lama. Ribuan gambar pornografi sangat berpotensi diperjualbelikan. Bisnis haram ini mampu dengan cepat meraup cuan. Inilah perekonomian yang disetir kapitalisme, apa pun yang laku akan dijual dan terus ada sekalipun menyebabkan kemudaratan.

Oleh karenanya, dalam sistem kapitalisme, apa pun hukuman bagi pelaku pedofilia, kejahatan seksual pada anak tidak akan mungkin berhenti. Sistem kehidupan sekuler kapitalistik ini akan mempertahankannya dengan segala cara. Bagi para pebisnis amoral, kecanduan pornografi pada generasi merupakan jaminan bagi keberlangsungan bisnis mereka.

Belum lagi tatkala bicara soal HAM dalam sistem demokrasi yang melahirkan sanksi yang tidak menjerakan. Lihat saja, hukuman bagi pedofil hanya diancam tiga pasal, yaitu UU ITE (hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar), UU Pornografi (hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda 6 miliar), dan UU TP-KS (hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda 250 juta).

Akar Masalah

Kementerian PPPA akhirnya mengimbau para orang tua agar dapat berhati-hati dan mewaspadai anak-anaknya yang menggunakan gawai. Ini karena banyak kasus terjadi akibat lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak. Namun, imbauan ini akan sulit dilakukan sebab persoalan utamanya bukan semata lemahnya pengawasan orang tua.

Setidaknya ada tiga faktor penyebab maraknya pedofilia.

Pertama, paham liberal yang lahir dari sekularisme. Paham sekuler sengaja diinjeksikan oleh Barat ke negeri-negeri muslim, salah satunya lewat sistem pendidikan. Walhasil, sistem pendidikan menjadi terpisah dari ajaran agama dan tidak mampu menyolusi menyelesaikan permasalahan kehidupan.

Sudahlah tidak memiliki pemahaman agama, dogma kebebasan bertingkah laku pun masif dipropagandakan. Tentu hal demikian akan mengantarkan seseorang untuk berbuat sesukanya, termasuk pedofilia.

Inilah pangkal malapetaka umat, jauh dari agamanya dan merasa bisa menyelesaikan persoalan hidup tanpa mengikuti petunjuk dari-Nya.

Faktor kedua, faktor lemahnya keluarga. Dalam sistem sekuler, keluarga tidak menjadikan agama sebagai panduan dalam berumah tangga. Anak dipandang sebatas materi yang diperlakukan layaknya tabungan masa depan. Anak pun tumbuh dengan lemah iman dan tanpa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Padahal keimanan merupakan kontrol terbaik dalam diri individu. Jika iman bersemayam, maka perilaku menyimpang tak akan muncul.

Faktor ketiga, abainya negara dalam melindungi generasi. Pemerintah saat ini berfungsi layaknya pemadam kebakaran saja, menghukum perilaku pedofilia tanpa menelusuri akar permasalahannya. Apalagi jika berbicara negara model korporatokrasi, pemerintah sering kali berdiri bersama pengusaha daripada dengan rakyatnya.  

Solusi Islam atasi Pedofilia

Sesungguhnya, Islam memiliki solusi tuntas untuk menyelesaikan akar permasalahan seperti kasus pedofilia ini, yakni dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup yang diterapkan individu, masyarakat, dan negara.

Negara berperan sentral dalam melindungi rakyatnya, khususnya generasi. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai pelindung umat dari mara bahaya, seperti pedofilia. Oleh karenanya, negara akan menerapkan sanksi yang menjerakan bagi pelakunya serta melarang adanya bisnis berbau pornografi.

Sekalipun bisnis tersebut sangat menguntungkan, negara akan menindak tegas para pebisnis yang masih ngotot melakukannya. Negara pun akan melindungi generasi dari situs-situs berbahaya. Walhasil, media hanya akan menayangkan hal-hal yang dapat mengantarkan terciptanya jawil iman (suasana keimanan) masyarakat. Seluruh hiburan yang nirfaedah—apalagi yang mengandung mudarat—tidak akan lolos tayang ke tengah umat.

Negara juga harus memastikan warganya bertakwa. Dengan demikian, sistem pendidikan pun dipastikan akan berlandaskan pada akidah Islam agar seluruh warganya mendapatkan pelajaran agama sebagai bekal kehidupannya.

Selain itu, keberadaan teknologi (baca: gawai) bukanlah sesuatu yang harus dihindari karena sudah seharusnya teknologi mampu memudahkan seluruh urusan umat. Akan tetapi, peradaban busuk sekuler kapitalisme telah menjadikan yang baik terlihat buruk. Walhasil, teknologi dalam asuhan peradaban Islam justru akan menjadi wasilah agar mudah menyampaikan syiar Islam ke tangan generasi. Peran teknologi akan senantiasa menghiasi dalam kemajuan peradaban.

Khatimah

Penyebab maraknya pedofilia sejatinya adalah sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini menjauhkan fitrah manusia dan menyebabkan kemunduran pada peradaban manusia. Sedangkan Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang jika diterapkan utuh dalam sebuah negara akan mampu memancarkan cahayanya untuk menerangi umat manusia. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *