Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Dahulu, jika belanja ke pasar membawa uang Rp50 ribu atau Rp100 ribu, banyak bahan makanan yang bisa kita beli dan mungkin berlebih. Namun kini, uang Rp50 ribu seperti tidak berarti. Makin mahalnya harga pangan membuat para ibu berpikir berkali-kali agar uang belanja bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Meski pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan solusi, nyatanya bahan pangan enggan turun harga. Di antara bahan pangan yang masih melonjak ialah daging ayam, daging sapi, bawang merah, cabai rawit merah, minyak goreng, telur, dan sebagainya.
Mengapa problem kenaikan harga pangan terus berulang? Bagaimana pula solusi fundamental mengatasi gejolak harga pangan?
Rakyat Terimpit
Naiknya berbagai komoditas pangan jelas membuat para ibu panik. Ibarat besar pasak daripada tiang, pendapatan tetap, sedangkan pengeluaran membengkak akibat harga pangan yang naik berjemaah.
Lonjakan sejumlah komoditas pangan di tengah ancaman krisis pangan global memang mengkhawatirkan. Terlebih lagi beberapa pasokan pangan dalam negeri masih mengandalkan impor untuk memenuhi stok pangan nasional, seperti daging sapi, bawang putih, gula, kedelai, dan gandum.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa kenaikan harga komoditas pangan utama, seperti cabai dan bawang, lebih disebabkan kondisi cuaca sehingga perlu upaya perbaikan pengaturan produksi dan penyimpanan. Sementara itu, meningkatnya harga pangan lain merupakan bentuk keseimbangan harga yang baru. Oleh karenanya, saat ini butuh adanya kepastian ketersediaannya. (CNBC Indonesia, 14/07/2022).
Melemah
Berdasarkan data Global Food Security Indeks (GFSI), ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2021 melemah dibanding tahun sebelumnya. Indeks pangan Indonesia pada 2020 berada di level 61,4. Namun, pada 2021 turun menjadi 59,2. Inilah yang menjadikan ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 69 dari 113 negara.
GFSI mengukur ketahanan pangan berdasarkan empat indikator, yakni keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), serta ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience). Menurut GFSI, ketahanan pangan Indonesia masih terjangkau dan ketersediaan pasokannya masih mencukupi dibandingkan negara-negara lain.
Hanya saja, infrastruktur pertanian pangan Indonesia masih di bawah rata-rata global. Standar nutrisi dan keragaman makanan pokok juga masih dinilai rendah. Sumber daya alam Indonesia juga dinilai memiliki ketahanan yang buruk karena belum dilindungi kebijakan politik yang kuat, serta rentan terpapar bencana terkait perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan pencemaran lingkungan. (Katadata, 22/03/2022).
Apa Sebabnya?
Mahalnya harga pangan pokok belakangan ini tentu menyulitkan masyarakat, pedagang, serta petani. Masyarakat sangat terbebani dengan mahalnya kebutuhan pangan yang mereka konsumsi.
Pedagang pun mengeluh lantaran kenaikan harga pangan menurunkan daya beli masyarakat yang juga berpengaruh pada berkurangnya pendapatan mereka. Begitu pula dengan petani, mereka juga resah karena tingginya biaya produksi, seperti mahalnya pupuk dan pestisida sehingga terpaksa menaikkan hasil produksi pangan.
Berbagai upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga tampaknya belum berdampak signifikan. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyampaikan kenaikan harga komoditas pangan disebabkan dua faktor, yaitu pergerakan harga global dan gangguan produksi dalam negeri.
Said menuturkan, produksi pangan belum merata karena belum adanya pengembangan yang mengarah pada panen komoditas pangan sepanjang waktu. Saat ini, produksi pangan bergantung pada perubahan iklim dan cuaca sebab produksi pangan memang memiliki musim tertentu.
Di sisi lain, situasi global yang fluktuatif seperti tingginya inflasi hingga perang Rusia-Ukraina turut berdampak pada ketersediaan pangan secara global, khususnya Indonesia yang masih gemar impor pangan dari negara lain, semisal gandum dan kedelai.
Pemerintah kurang mendorong sektor pertanian sebagai lokomotif ketahanan pangan nasional. Ditambah kebijakan yang tidak berpihak pada nasib petani dalam negeri seperti polemik minyak goreng yang hingga kini masih bergejolak di masyarakat.
Pemerintah juga terlalu mengandalkan kebijakan instan, yaitu impor dalam menutupi kekurangan pasokan pangan. Padahal, persoalan pangan mestinya fokus mengurai problem hulunya, yaitu sistem pertanian yang mandiri dan berdaulat.
Tidak kalah penting, munculnya berbagai persoalan pangan sejatinya berawal dari penerapan sistem kapitalisme liberal. Hadirnya mafia pangan tidak terlepas dari penguasaan kepemilikan lahan yang tidak terbatas. Petani lokal harus berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki usaha pertanian dan pangan dari tingkat hulu hingga hilir.
Begitu pula konsekuensi kesepakatan internasional yang membolehkan masuknya pangan impor ke negeri ini. Bagaimana mau swasembada apabila tata kelola pangan masih bermasalah?
Pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting dan strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara. Negara yang hanya mengandalkan produk impor pangan dari negara lain adalah negara yang tidak berdaulat. Oleh karenanya, persoalan pangan tidak bisa dianggap remeh.
Mandiri dan Berdaulat
Pemenuhan pangan adalah kewajiban negara sebagai pelaksana dan pelayan bagi kepentingan rakyat. Masalah pemenuhan pangan mestinya menjadi sasaran utama bagi kebijakan negara. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar akan menghadapi tantangan yang kompleks dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya.
Dampak kekurangan pangan dapat dirasakan secara langsung karena memicu kelaparan, kemiskinan, stunting, dan kurangnya gizi pada anak-anak yang akan berpengaruh pada masa depan generasi bangsa. Jika harga bahan pangan terus saja mahal, rakyat pasti kesulitan bertahan hidup.
Oleh karena itu, secara fundamental, negara harus menata ulang sistem tata kelola pertanian secara menyeluruh. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan sejumlah langkah strategis dengan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi.
Pertama, negara wajib menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri.
Peningkatan produksi pangan dalam negeri bisa dilakukan dengan intensifikasi, yaitu penggunaan teknologi biologi dan kimia (pupuk, benih unggul, pestisida, dan herbisida), serta teknologi mekanis (penggunaan traktor serta kombinasi manajemen air irigasi dan drainase); ekstensifikasi, yaitu perluasan area lahan sawah dan pertanian; dan diversifikasi, yaitu penganekaragaman usaha pertanian untuk menambah produksi dan pendapatan rumah tangga petani.
Kedua, membangun infrastruktur pertanian yang memudahkan para petani menggarap lahannya, seperti sarana irigasi, jalan, alat-alat pertanian yang canggih, dan industri pendukung lainnya (pupuk, benih, dll.).
Negara harus memfasilitasi para petani dengan sarana pertanian yang mutakhir dan memadai. Dengan begitu, produksi pertanian akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
Ketiga, pembagian kepemilikan tanah sesuai ketentuan syariat Islam. Saat ini, lahan pertanian kian sempit karena alih fungsi lahan secara masif. Sebagai negara agraris, sangat aneh apabila pertanian tidak menjadi lumbung mata pencaharian. Ketahanan pangan sangat ditentukan oleh tersedianya lahan pertanian yang mampu memproduksi pangan secara kontinu.
Berdasarkan data Kementan, alih fungsi lahan pertanian bisa mencapai 100.000 hektare per tahun, sedangkan pemerintah hanya mampu mencetak sawah sekitar 40.000 hektare. Negara juga akan menghidupkan tanah-tanah mati yang dibiarkan pemiliknya selama tiga tahun. Hal ini agar tidak ada tanah yang dibiarkan kosong tanpa ditanami dan dapat difungsikan secara optimal.
Keempat, melarang praktik-praktik kecurangan, penimbunan, dan monopoli pasar. Negara tidak boleh kalah oleh pemilik kartel. Nabi saw. memperingatkan para pelaku kartel dan monopoli pasar ini dengan ancaman keras,
مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Siapa saja yang memengaruhi harga bahan makanan kaum muslim sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk menempatkan dirinya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti pada hari kiamat.”
Kelima, tidak melakukan ekspor sehingga kebutuhan pangan dalam negeri tercukupi.
Keenam, distribusi pangan secara merata hingga pelosok desa. Negara akan menyediakan prasarana distribusi, baik secara darat, laut, dan udara. Hal ini agar pasokan pangan menjangkau seluruh wilayah, terutama wilayah terpencil yang mengalami keterbatasan pasokan pangan.
Terhambatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan akan memicu kenaikan harga dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karenanya, negara akan memperhatikan akses pangan ke daerah terpencil dan terluar.
Ketujuh, pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas bagi praktik mafia pangan. Di Negara Khilafah, struktur khusus yang mengawasi berjalannya pasar secara sehat ialah kadi hisbah. Tugasnya adalah melakukan pengawasan dan menindak setiap pelanggaran yang mengganggu hak masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, kemandirian pangan dan berdaulat dapat terwujud. Penerapan sistem Islam secara kafah akan menciptakan stabilitas harga pangan yang terjangkau masyarakat. Penguasa amanah, petani semringah, dan rakyat pun bahagia.[MNews/Has]

terima kasih atas informasinya