Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Bursa capres 2024 makin panas. Sejumlah nama sudah mencuat. Di antaranya Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, AHY, Sandiaga Uno, Jenderal Andika Perkasa, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar, dan Puan Maharani.
Beberapa partai sudah mengelus jagonya. Seperti Partai Nasdem yang mengusung tiga nama, yaitu Anies, Ganjar, dan Jenderal Andika. DPD PAN Jakarta Barat juga mengusulkan Anies untuk menjadi capres, selain Zulkifli Hasan. Sedangkan Partai Gerindra sudah bulat mengusung Prabowo Subianto.
Nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, hingga Prabowo Subianto menjadi top three dalam berbagai survei yang diadakan. Elektabilitas ketiganya menjadi yang tertinggi. Namun, hal ini bukan jaminan bahwa mereka akan memiliki tiket untuk maju menjadi capres.
Pasalnya, untuk mendapatkan tiket Pilpres 2024, mereka harus memenuhi ambang batas pencapresan, yaitu 20% dari jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah pemilu. Prabowo tidak akan bisa maju Pilpres tanpa berkoalisi, karena Partai Gerindra yang mengusungnya hanya memiliki 12,57% suara sah pemilu.
Sementara Anies belum mendapatkan dukungan yang mencukupi dari partai-partai. Dukungan Nasdem jelas tidak cukup tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sementara PKS yang selama ini tampak dekat dengan Anies ternyata belum memberikan dukungan resminya. Walhasil, pencalonan Anies seolah wacana semata.
Sedangkan Ganjar terganjal restu Megawati untuk bisa nyapres. PDIP lebih memilih Puan sebagai penerus trah Soekarno untuk maju menjadi capres. Padahal, Ganjar banyak dielu-elukan publik. Bahkan internal PDIP terpecah karena sebagian mendukung Ganjar. Anies dan Ganjar menjadi sosok yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi tidak mendapatkan restu partai.
Beda Kutub
Dinamika pencapresan ini menunjukkan bahwa sosok yang didukung publik, yakni yang memiliki elektabilitas tinggi, berbeda dengan yang diusung partai. Anies dan Ganjar boleh saja memiliki elektabilitas tinggi, tetapi tanpa partai, keduanya tidak bisa melaju dalam kontestasi. Sebaliknya, tokoh yang disukai partai ternyata tidak mendapatkan dukungan publik, elektabilitasnya rendah, seperti Puan Maharani.
Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat dan partai politik berada di dua kutub yang berbeda. Masyarakat sebagai pemilih berada di satu kutub, sementara parpol di kutub yang berbeda. Keduanya bertolak belakang.
Kredo “Vox populi, Vox dei” hanya menjadi slogan tanpa makna. Demokrasi yang selama ini mengeklaim sebagai sistem yang mendewakan suara rakyat ternyata justru mengabaikan dan bahkan mencampakkan suara rakyat. Suara rakyat hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi yang bisa dibeli jelang kontestasi. Selebihnya, suara rakyat tidak punya signifikansi.
Hipokrisi Demokrasi
Seharusnya, parpol menjadi cerminan suara rakyat, bahkan menjadi corong aspirasi rakyat, tetapi kenyataannya berbeda. Partai memiliki haluan sendiri yang tidak seiring dengan rakyat yang diwakilinya di parlemen. Ini adalah hipokrisi demokrasi, partai mengaku berjuang untuk rakyat, tetapi realitasnya tidak.
Calon-calon yang memiliki elektabilitas tinggi tidak dilirik partai. Padahal, merekalah yang dianggap mumpuni oleh rakyat. Dengan demikian, hadirnya pemimpin yang mumpuni melalui jalur demokrasi merupakan ilusi. Pasalnya, calon pemimpin yang dianggap mumpuni oleh rakyat tidak diadopsi oleh partai.
Jika demikian realitasnya, lantas, partai berjuang untuk siapa? Besarnya biaya demokrasi menjadikan partai menggantungkan hidupnya pada para pemodal (kapitalis). Selanjutnya para kapitalis pemilik korporasi itu akan mendapatkan kompensasi dari penguasa berupa regulasi yang berpihak pada mereka, juga privilese dalam berbisnis.
Simbiosis ini menguntungkan keduanya, tetapi merugikan dan menyengsarakan rakyat. Penguasa yang seharusnya berkhidmat melayani rakyat justru menjadi pelayan para kapitalis. Inilah perselingkuhan politik dalam demokrasi.
Dengan adanya hubungan gelap antara penguasa dan kapitalis, restu para kapitalis sangat menentukan siapa sosok yang akan dijadikan pemimpin. Sosok yang loyal terhadap kepentingan kapitalis akan didukung dengan dana tidak berseri sehingga berhasil lolos menjadi pemimpin sah.
Sedangkan sosok yang menjadi idola rakyat tidak akan berkesempatan maju dalam kontestasi. Rakyat hanya memiliki dua pilihan yaitu calon yang buruk dan calon yang lebih buruk. Hasilnya adalah penguasa yang buruk atau lebih buruk. Sungguh miris!
Perjuangan Islam
Dengan realitas minggirnya calon pemimpin yang baik dalam demokrasi ini menjadi pelajaran bagi umat Islam, bahwa ketika mendapatkan pemimpin yang baik adalah ilusi dalam demokrasi maka mendapatkan pemimpin yang islami akan jauh lebih ilusif. Para kapitalis jelas akan mendepak calon yang islami karena tidak mengadopsi kepentingan mereka. Tampaklah bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang islami tidak bisa melalui jalan demokrasi.
Memang, jalan satu-satunya untuk mewujudkan pemimpin islami adalah melalui sistem Islam, yaitu Khilafah. Di dalam sistem Khilafah, para pemilik modal tidak punya peran menentukan dalam politik, selain peran sebagai warga negara biasa untuk memilih calon pemimpinnya.
Pemilihan pemimpin dalam Khilafah berlangsung efektif dan efisien sehingga para calon tidak butuh sokongan dana dari para pemilik modal. Asalkan memenuhi syarat in’iqad, mereka boleh mengajukan diri menjadi calon penguasa. Dengan demikian, rakyat bisa memilih pemimpin yang mereka ridai. Pemimpin yang terpilih tidak akan tersandera oleh kepentingan para pemilik modal karena pencalonannya benar-benar tanpa biaya satu dinar pun.
Dengan komparasi yang demikian njomplang antara sistem demokrasi dengan sistem Khilafah Islamiah maka sudah sepatutnya umat Islam menyibukkan dirinya untuk berjuang mewujudkan sistem Islam sehingga mendapatkan pemimpin yang mengayomi dan melayani berdasarkan wahyu Ilahi. Perjuangan Islam adalah dengan mewujudkan Khilafah yang akan menerapkan syariat kafah, bukan berjuang melalui demokrasi yang hanya menghasilkan pemimpin buruk.
Rasulullah bersabda, “Sehari seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun, dan satu hukum ditegakkan di bumi akan dijumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari.” (HR Thabrani, Bukhari, Muslim, dan Imam Ishaq). Wallahualam. [MNews/Has]
