Penulis: Hasni Tagili, M.Pd.
Muslimah News, OPINI — Masih ingatkah polarisasi antara kubu pengusung calon dari kalangan ulama dengan kalangan politisi jelang Pilpres 2019 lalu? Menyongsong Pilpres 2024 ini, tampaknya polarisasi kubu yang sama akan kembali terjadi.
Saat Deklarasi Anies Baswedan Presiden 2024 pada 8 Juni lalu, beberapa bendera tauhid terlihat berkibar di sana. Hal tersebut dinilai meresahkan segolongan pihak yang menganggap bendera itu tidak boleh dikibarkan karena disebut berkaitan dengan bendera milik HT1.
Melansir laman Fajar[dot]co.id, 08/06/2022, pegiat sosial media Husin Alwi Shihab menuliskan twit, “Saya mendukung Polri untuk menangkap orang yang membawa bendera HT1 atau bendera Khilafah atau bendera apa pun itu yang bertentangan dengan konstitusi.”
Tidak jauh berbeda, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan bahwa pihaknya juga tengah mendalami terkait bendera yang dikibarkan dan akan mengusut tuntas pelaku yang membawa bendera yang dikatakan “terlarang” itu.
Lantas, mengapa kemunculan atribut Islam di deklarasi capres ini langsung “digoreng” sebagai bendera ormas terlarang? Tidakkah terpikir untuk mencari tahu dengan komparasi yang fair terkait fakta bendera tauhid ini?
Antibendera Tauhid = Anti-Islam
Framing negatif terhadap ajaran Islam, termasuk bendera tauhid dan sistem kekhalifahan, masih terus dilakukan. Terlebih, diduga kuat ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen hiruk-pikuk pencapresan untuk menggiring opini publik. Masyarakat yang termakan dengan propaganda ini akhirnya mendesak capres secara tidak langsung agar turut dalam arus memonsterisasi ajaran Islam.
Hal ini mengonfirmasi bahwa politik demokrasi sangat antipati terhadap Islam dan hanya memberi satu pilihan pada kontestan mana pun. Artinya, apabila mengikuti prosedur politik demokrasi, harus anti-Khilafah (anti-Islam). Astagfirullah.
Kita tentunya belum lupa bagaimana bendera tauhid menuai persekusi pada 2017 lalu. Dikriminalisasi sedemikian rupa, sampai ada yang mengatakan bahwa itu bendera teroris. Naudzubillah!
Pemerintah pun mencabut izin BHP gerakan organisasi kemasyarakatan Islam HT1 yang salah satu penyebabnya karena bendera tauhid sering menyertai agenda-agenda HT1. Buntutnya, bendera tauhid selalu dikaitkan dengan ormas tersebut.
Padahal, bendera tauhid bukan hanya milik kalangan tertentu, bukan pula penanda ormas tertentu. Ia merupakan identitas muslim sekaligus bendera negara.
Kibarannya mengandung lafaz syahadat, pengakuan sakral seorang muslim bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. merupakan utusan Allah Taala.
Pengakuan ini tentu saja harus membersamai muslim dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam pemilihan pemimpin dan kritik terhadap kebijakan penguasa. Ini karena segala perbuatan manusia memang haruslah terikat hukum syarak.
Itulah sebab mereka yang gemar berkhianat dalam amanah pemerintahan tentu tidak mau berafiliasi dengan atribut dan gerakan Islam yang getol mengkritik kebijakan zalim penguasa. Mereka bahkan mencitrakan negatif elemen-elemen Islam yang tidak sesuai dengan kepentingan politik. Narasi basi ini tentu saja sudah terbaca oleh umat dan harus dilawan.
Narasi Basi Politik Demokrasi
Konsep dan implementasi antara politik demokrasi dan politik Islam amat jauh berbeda. Menyatukan keduanya merupakan hal mustahil. Demokrasi yang asasnya lahir dari pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) meniscayakan penentangan terhadap Islam dan ajarannya. Islam tidak dibiarkan mengatur kehidupan, termasuk dalam ranah pemilihan pemimpin. Ia hanya boleh beredar dalam lingkup ibadah dan akhlak.
Sedangkan konsep politik Islam menjadikan akidah Islam sebagai fondasi. Hal mendasarnya adalah pengakuan sakral dalam lafaz kalimat tauhid (Laa ilaha ilaLlah Muhammadurasulullah).
Lafaz ini bukan sekadar slogan, melainkan mewujud sebagai spirit perbuatan seorang muslim. Mewujud sebagai Idrak sillah billah, kesadaran bahwa ketika melakukan sesuatu semata karena melaksanakan perintah Allah Taala.
Yang terjadi di tubuh umat hari ini akibat penerapan konsep politik demokrasi adalah memonsterisasi ajaran Islam sekaligus penyebaran islamofobia. Tuduhan tidak berdasar ini dianggap aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi negara. Padahal, ajaran Islam dan berbagai syiarnya haruslah disambut baik, termasuk bendera tauhid dan sistem kekhalifahan.
Menyikapi hal ini, umat harus berpikir cerdas. Jangan sampai ajang pilpres kali ini menjebloskan umat ke dalam kelompok anti-Islam. Umat harus belajar memahami Islam secara benar dan berimbang agar tidak terjebak arus opini yang menyerang Islam dan syiar-syiarnya. Rugi sekali kalau kita harus termakan propaganda islamofobia.
Bendera Tauhid, Lafaz Terbaik
Dalam salah satu tulisannya, Ustaz Irfan Abu Naveed al-Atsari, M.Pd.I. menjelaskan tentang bendera tauhid: Al-Liwa dan Ar-Rayah. Keduanya merupakan nama untuk bendera dan panji Rasulullah. Secara bahasa, keduanya berkonotasi sebagai al-‘alam (bendera).
Secara syar’i, Al-Liwa yang dinamakan pula panji agung lebih dikenal sebagai bendera negara dan simbol kedudukan pemimpin. Bendera ini tidak dipegang kecuali oleh pemimpin tertinggi peperangan atau komandan pasukan, yakni Khalifah atau orang yang menerima mandat dari Khalifah sebagai simbol kedudukan komandan pasukan. Ia memiliki karakteristik berwarna putih dengan khat (tulisan) “Lâ ilâha illalLâh Muhammad RasûlulLâh” berwarna hitam. Al-Liwa jumlahnya hanya satu (bendera kenegaraan).
Adapun Ar-Rayah merupakan panji berwarna hitam dengan khat “Lâ ilâha illalLâh Muhammad RasûlulLâh” berwarna putih. Ar-Rayah berukuran lebih kecil dibandingkan dengan al-Liwa. Panji ini digunakan sebagai panji jihad para pemimpin detasemen pasukan (satuan-satuan pasukan) yang tersebar sesuai dengan jumlah pemimpin detasemen dalam pasukan sehingga berjumlah lebih dari satu (bendera peperangan).
Banyak dalil sunah dan atsar yang menjelaskan tentang Al-Liwa dan Ar-Rayah. Di antaranya, Ibn ’Abbas ra. menyatakan, “Bendera (liwa) Rasulullah berwarna putih dan panjinya (rayah) berwarna hitam.” (HR Al-Hakim, Al-Baghawi dan At-Tirmidzi)
Ibn Abbas ra. juga menyatakan, “Panji (rayah) Rasulullah berwarna hitam dan benderanya (liwa) berwarna putih; tertulis padanya: Lâ ilâha illalLâh Muhammad RasûlulLâh.” (HR ath-Thabrani)
Jabir bin Abdullah ra. menyatakan, “Sesungguhnya bendera (liwa) Rasulullah pada hari penaklukkan Kota Makkah berwarna putih.” (HR Ibn Majah, al-Hakim, dan Ibn Hibban)
Yunus bin Ubaid, Mawla’ Muhammad bin al-Qasim berkata, “Muhammad bin al-Qasim mengutus aku kepada Bara’ bin ‘Azib. Aku bertanya tentang rayah Rasulullah seperti apa? Bara’ bin ‘Azib menjawab, “(Ar-rayah) berwarna hitam, berbentuk persegi panjang, dan terbuat dari kain wol.” (HR At-Tirmidzi, Al-Baghawi dan An-Nasa’i)
Dalil-dalil tersebut secara syar’i menisbahkan bendera dan panji dengan karakteristiknya yang istimewa kepada Rasulullah saw.. Oleh karena itu, tidak aneh jika para ulama hadis bahkan menuliskan satu sub-bab khusus berkenaan dengan Al-Liwa dan Ar-Rayah.
Terkait kedudukan dan fungsinya, Al-Liwa dan Ar-Rayah merupakan simbol kenegaraan Rasulullah. Hal itu ditandai dengan praktik Rasulullah sebagai kepala negara, sekaligus komandan pasukan perang yang menjadikan Al-Liwa di tangannya, semisal ketika Fathu Mekkah (penaklukan Kota Makkah); atau secara resmi memberikan mandat Al-Liwa dan Ar-Rayah kepada orang pilihan yang diamanahi memimpin pasukan perang.
Rasulullah saw. ketika Perang Khaibar bersabda, “Sungguh aku akan memberikan Ar-Rayah kepada seseorang, ditaklukkan (benteng) melalui kedua tangannya, ia mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya.” (HR Muttafaqun ’alayh)
Ketika Al-Liwa diserahkan dari Khalifah kepada pemimpin pasukan perang, ia menjadi simbol pemegang komando peperangan, sekaligus pemersatu para komandan detasemen pemegang Ar-Rayah dan para pasukan itu sendiri.
Adanya mandat resmi dalam mengemban Al-Liwa dan Ar-Rayah menunjukkan bahwa ia adalah simbol negara sehingga memperjelas kedudukan Rasulullah saw. sebagai pemimpin suatu negara, yakni negara Islam.
Hal ini seharusnya makin menguatkan bukti autentik dan historis bahwa bendera tauhid merupakan bagian dari syiar Islam, bukan identitas ormas tertentu yang perlu dimonsterisasi. [MNews/Gz]
Allah Swt. berfirman, “Demikianlah (perintah Allah). Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan kalbu.” (QS al-Hajj: 32). Wallahualam.
