[Kabar] RUU P3 Disahkan, SPBRS: Elite Politik Tidak Patuh Hukum

[Kabar] RUU P3 Disahkan, SPBRS: Elite Politik Tidak Patuh Hukum

Muslimah News, NASIONAL — Pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) oleh DPR dalam sidang paripurna, Selasa (24/5/2022), dinilai Sekjen Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga (SPBRS), Imam Ghazali, bahwa elite politik tidak patuh hukum.

“Pengesahan revisi UU P3 menunjukkan para elite politik tidak patuh hukum,” ungkapnya dalam Kabar Petang: UU PPP Merugikan Rakyat, Kamis (9/6/2022) di kanal Khilafah News.

Ahmad memberikan alasan bahwa latar belakang revisi UU P3 ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja yang digugat para buruh dan sebagian rakyat Indonesia karena kepeduliannya terhadap negeri ini.

“Kita tahu UU Cipta Kerja itu disahkan kemudian muncul gugatan. Digugatnya karena mekanisme omnibus law tidak sesuai dengan perundang-undangan, di samping substansinya memang banyak merugikan rakyat,” ungkapnya.

Artinya lanjut Ahmad, undang-undang itu muncul tanpa ada dasar pembenarannya kemudian ketika digugat, lalu sekarang ini dicarikan dasar pembenarannya. “Ini lucu, bukan diperbaiki Undang-Undang Cipta Kerjanya, malah dicari dasar hukum yang membenarkan proses yang salah itu,” ucapnya heran.

“Intinya, dibikin dulu prosesnya, salah atau benar itu urusan belakang. Kalau tidak benar dibikin aturan yang membenarkan. Jadi ini sebuah logika yang menurut saya sangat buruk kelakuan para elit politik kita ini,” kritiknya.

Tidak Sportif

Tindakan seperti itu menurut Ahmad, juga mengonfirmasi bahwa para pemimpin sekarang ini sedang mengajari rakyatnya menjadi bangsa yang tidak sportif. “Ibarat lomba, yang penting menang. Soal ada kecurangan, dibikin aturan baru untuk membenarkan kecurangan itu,” sebutnya memberikan permisalan.

Ini adalah hal yang tidak sportif dan sangat berbahaya, lanjutnya. “Hari ini kita melihat para elit politik berusaha membuat omnibus law yang penuh dengan kepentingan para oligarki. Kita melihat itu salah kemudian tetap saja diteruskan kemudian legislatif waktu itu juga mendukung yang langsung disahkan cepat-cepat ,” tambahnya.

Mahkamah Konstitusi pun dinilai oleh Ahmad membuat keputusan ambigu. “Dikatakan prosesnya salah tapi hukumnya diakui. Sekarang bola ada di legeslatif, kembali dilakukan revisi dengan cara cepat,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa ini membuktikan DPR bukan lagi sebagai wakil rakyat karena sangat tidak peka terhadap nasib rakyat khususnya buruh.

Ia mengatakan bahwa para buruh dengan segala keterbatasannya, berjuang habis-habisan menolak omnibus law melalui aksi maupun audiensi dengan semangat menyelamatkan negeri ini, dipupus oleh keputusan DPR.

“Para buruh ini sudah berjuang habis-habisan menolak omnibus law. Kita pernah melakukan aksi demo kemudian juga audiensi dan sebagainya. Itu tentu saja membutuhkan waktu tenaga dan pikiran yang luar biasa. Keputusan DPR yang merevisi UUP3, membuktikan bahwa mereka tidak peka dan tidak layak untuk kita sebut sebagai wakil rakyat,” cetusnya.

Oligarki

Ahmad berpendapat, di balik cepatnya proses pengesahan RUUP3 ada kekuatan besar dibelakangnya, yaitu oligarki. “Oligarki adalah sekelompok kecil orang yang menguasai negeri ini. Itu kita identifikasi sebagai kelompok pemegang modal yang menguasai kemudian mengatur dengan membuat keputusan-keputusan lewat kaki tangan mereka, keputusan yang bisa berlaku secara legal,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ahmad berharap semua pihak menolak pengesahan RUUP3 ini. “Revisi UUP3 adalah rangkaian dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berarti mengesahkan kembali Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja,” ulasnya.

Ia mengingatkan, meski judulnya Undang-Undang Cipta Kerja tapi tidak hanya mengatur soal lapangan kerja. “Namun, mengatur tentang pertanahan, penguasaan aset negara, bagaimana investasi, lingkungan dan sebagainya dalam satu bundel,” jelasnya.

Menurutnya, dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, tidak ada lagi batas maksimal untuk memiliki tanah. “Kita semua sudah merasakan misalkan kasus minyak goreng kenapa kok mahal. Ternyata perkebunan sawit yang ratusan ribu hektar dikuasai oligarki. Sampai level presiden atau menko saja susah mengendalikan harga minyak goreng,”bebernya.

Ada yang Salah

Ahmad juga mengatakan, bukan sekadar menolak, tetapi harus makin menyadari bahwa ada yang salah dari sistemnya karena menganut sistem demokrasi kapitalis yang memunculkan para oligarki.

“Sudah saatnya kita tidak hanya lihat figur, tetapi harus sudah menoleh kepada sistem. Ini sistem sudah bobrok, maka harus segera beralih ke sistem yang lebih bagus,” katanya.

Ia menawarkan sistem yang akan bisa menyelesaikan semua sengkarut negeri ini, yakni sistem Islam, sistem yang dibuat oleh Zat Pencipta manusia.

“Tentu saja Pencipta manusia itu pasti sangat mengetahui tentang kebutuhan dan permasalahan manusia beserta solusinya yang ditentukan oleh Zat yang Mahaadil. Tentu saja keputusan-keputusannya akan adil bagi semua pihak,” pungkasnya. [MNews/IA]

Foto sampul: Kompas

Share

One thought on “[Kabar] RUU P3 Disahkan, SPBRS: Elite Politik Tidak Patuh Hukum”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *