Penulis: Muhammad Ismail
Muslimah News ,FIKRUL ISLAM – Hukum syarak adalah seruan Syaari‘ (Allah dan Rasul-Nya) yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia). Hukum syarak ditetapkan berdasarkan adanya seruan yang dapat diketahui bentuknya dengan mengetahui arti dari seruan itu.
Seruan Syaari‘ adalah hal-hal yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah, yang berupa perintah dan larangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum syarak sangat bergantung pada pemahaman terhadap Kitabullah dan Sunah sebab keduanya adalah asal tasyri‘ dan sumber hukum.
Hanya saja, tidak setiap seruan Syaari‘ itu wajib dilaksanakan dan mendapatkan siksa jika meninggalkannya, atau haram dilakukan dan mendapat siksa jika mengerjakannya. Akan tetapi, hal itu sangat tergantung pada jenis seruannya.
Oleh karenanya, merupakan suatu perbuatan dosa dan kelancangan terhadap Dinullah jika seseorang secara terburu-buru menetapkan sesuatu bahwa itu adalah fardu, hanya karena ia membaca satu ayat atau satu hadis yang menunjukkan adanya perintah untuk melakukan sesuatu. Demikian juga halnya dengan seseorang yang secara tergesa-gesa mengeluarkan fatwa tentang sesuatu bahwa ini adalah haram, karena ia membaca satu ayat atau satu hadis yang menunjukkan adanya perintah untuk meninggalkannya.
Akhir-akhir ini, kaum muslim telah diuji dengan banyaknya orang yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut, yakni mereka secara terburu-buru menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara setelah mereka membaca satu perintah atau larangan yang terdapat dalam satu ayat atau sebuah hadis. Kebanyakan hal ini terjadi di kalangan mereka yang menyangka dirinya mengerti sebelum mempelajari hukum syarak dan jarang didapati pada orang yang telah memahami makna tasyri‘.
Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslim untuk memahami jenis seruan Syaari‘ sebelum mengeluarkan pendapatnya yang menyangkut penentuan jenis hukum syarak. Dengan kata lain, ia harus memahami makna ayat atau hadis dengan pemahaman yang didasari pada hukum syarak, bukan sekadar pemahaman lughawiyah agar tidak melakukan kesalahan, mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah.
Seruan Syaari‘ dapat dipahami melalui nas atau dengan adanya indikasi (qarinah) yang menentukan arti dari nas. Tidak setiap perintah adalah wajib dan tidak setiap larangan adalah haram. Suatu perintah bisa berupa mandub (sunah) atau mubah. Begitu pula, suatu larangan bisa berupa makruh.
Misalnya, ketika Allah Swt. berfirman,
قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada Hari Kemudian serta mereka tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.” (QS At-Taubah: 29)
Sesungguhnya Allah Swt. telah memerintahkan jihad. Perintah tersebut adalah wajib, yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa dari Allah Swt.. Akan tetapi, ketentuan perintah itu fardu tidaklah muncul hanya karena adanya sighatul amr (bentuk kalimat yang berupa perintah) saja, melainkan karena adanya indikasi-indikasi lain yang menunjukkan bahwa perintah tersebut menuntut suatu perbuatan secara pasti. Indikasi (qarinah) yang dimaksud adalah nas-nas yang lain, seperti misalnya firman Allah Swt.,
اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًاۙ
“(Dan) jika kamu tidak pergi berperang, maka Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.” (QS At-Taubah: 39)
Demikian juga ketika Allah Swt. berfirman,
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ
“Janganlah kamu mendekati zina.” (QS Al-Isra’: 32)
Sesungguhnya Allah Swt. melarang perbuatan zina. Larangan dalam ayat ini menunjukkan haramnya perbuatan zina, yakni Allah akan menyiksa para pelakunya. Walaupun demikian, status hukum haram tersebut tidak muncul hanya karena adanya bentuk kalimat larangan saja, melainkan berdasarkan indikasi-indikasi lainnya yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat pasti. Indikasi itu berupa nas-nas lain, misalnya firman Allah Swt. dalam ayat yang sama,
اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا
“Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang berakibat buruk.” (QS Al-Isra’: 32)
Begitu pula firman-Nya yang lain,
اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera.” (QS An-Nur: 2)
Contoh lain, ketika Rasulullah ﷺ bersabda, “Salat jemaah itu lebih utama dari salat sendirian, bandingannya dua puluh tujuh derajat.” Sesungguhnya, Beliau ﷺ memerintahkan salat berjemaah, meskipun tuntutan tersebut tidak menggunakan bentuk perintah.
Begitu pula ketika Beliau ﷺ bersabda, “Aku pernah mencegah kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah.” Sesungguhnya, Beliau ﷺ memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Namun demikian, perintah atau seruan dalam kedua hadis di atas adalah mandub (sunah) dan bukan fardu. Hukum mandub tersebut ditetapkan dari indikasi-indikasi yang lain, misalnya diamnya Rasulullah ﷺ terhadap sekelompok orang yang salat sendirian, atau diamnya Beliau ﷺ terhadap orang yang tidak melakukan ziarah kubur. Sikap Beliau ﷺ ini menunjukkan bahwa seruan itu tidak berupa tuntutan atau seruan yang pasti.
Demikian pula tatkala Beliau ﷺ menyatakan, “Barang siapa yang mampu (kaya), tetapi tidak menikah, maka ia tidak termasuk golonganku.” Juga tatkala kita membaca larangan Rasulullah ﷺ tentang tabattul (membujang), yaitu tidak menikah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Sumrah ra., “Bahwa sesungguhnya Nabi saw. mencegah perbuatan tabattul (membujang).”
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ mencegah seorang muslim yang mampu (kaya) untuk membujang, sebagaimana tercantum dalam hadis yang pertama. Sedang dalam hadis yang kedua, beliau melarang setiap orang untuk tidak menikah selamanya (sepanjang umurnya).
Namun demikian, bukan berarti tidak beristri atau tidak bersuami bagi orang yang mampu/kaya itu haram hukumnya, dan tidak bersuami/beristri selama-lamanya adalah haram. Akan tetapi, larangan ini menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya makruh. Status makruh ini diperoleh berdasarkan indikasi-indikasi yang lain. Misalnya diamnya Rasulullah ﷺ terhadap sebagian orang mampu/kaya, tetapi belum menikah; dan diamnya Rasulullah ﷺ terhadap sebagian sahabat yang tidak menikah.
Satu contoh lain ketika Allah Swt. berfirman,
وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا
“Apabila selesai ditunaikan haji, maka berburulah kamu.” (QS Al-Maidah: 2)
Firman-Nya pula,
فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ
“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi.” (QS Al-Jumu’ah: 10)
Sesungguhnya, dalam kedua ayat tersebut di atas, Allah Swt. memerintahkan untuk berburu setelah melepaskan pakaian ihram dan memerintahkan bertebaran di muka bumi setelah melaksanakan salat Jumat. Akan tetapi, perintah berburu seusai melepaskan pakaian ihram tersebut bukanlah wajib atau mandub. Demikian pula perintah untuk bertebaran di muka bumi seusai salat Jumat, tidak berarti wajib atau mandub. Keduanya menunjukkan hukum mubah.
Hukum ini diketahui dari adanya indikasi yang lain, yaitu bahwa Allah Swt. telah memerintahkan berburu setelah menanggalkan pakaian ihram yang perbuatan itu dilarang sebelumnya. Demikian pula Allah telah memerintahkan agar bertebaran di muka bumi seusai salat Jumat, yaitu perbuatan yang dilarang Allah ketika masuk waktu salat Jumat. Qarinah (indikasi) itu menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah mubah, artinya perbuatan berburu dan bertebaran di muka bumi pada kondisi demikian adalah mubah.
Atas dasar inilah, sesungguhnya untuk mengetahui jenis hukum dari suatu nas sangat bergantung pada pemahaman secara syar’i terhadap nas tersebut dan hubungannya dengan qarinah/indikasi yang menunjukkan makna seruan yang terdapat dalam nas tersebut. Dari sini jelas bahwa hukum syarak itu bermacam-macam.
Setelah meneliti terhadap semua nas dan hukum, maka ditentukan bahwa hukum syarak itu ada lima jenis, yaitu:
1. Fardu yang bermakna wajib,
2. Haram yang bermakna terlarang,
3. Mandub (sunah),
4. Makruh,
5. Mubah.
Hal ini karena seruan Syaari‘ (Allah Swt.) bisa berupa tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan; atau tuntutan meninggalkan suatu perbuatan; atau memberikan pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Tuntutan tersebut ada yang bersifat pasti dan ada yang tidak pasti.
Jika tuntutan mengerjakan itu bersifat pasti, maka akan menjadi fardu. Jika tuntutan itu tidak pasti, maka akan menjadi hukum mandub. Sedangkan jika tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan bersifat pasti, maka hukumnya haram.
Akan tetapi, apabila sifatnya tidak pasti, maka hukumnya makruh. Adapun tuntutan yang memberikan alternatif untuk mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya, hukumnya menjadi mubah.
Jelaslah bahwa hukum syarak itu hanya ada lima macam, yaitu fardu, haram, mandub (sunah), makruh, dan mubah. Tidak lebih dari itu. [MNews/Rgl]
Sumber: Muhammad Ismail, Al-Fikru Al-Islamiyu (Bunga Rampai Pemikiran Islam)
Foto sampul: iStock
