Aksi Matikan Mikrofon, Oposisi Hanya Menyulam Kesempatan Kosong

Aksi Matikan Mikrofon, Oposisi Hanya Menyulam Kesempatan Kosong

Penulis: Hasni Tagili, M.Pd.

Muslimah News, OPINI — Bagaimana rasanya jika Anda masih ingin berargumentasi, tetapi lawan bicara mengabaikan Anda? Nyesek, bukan? Itulah yang terjadi pada anggota DPR RI Fraksi PKS Amin AK. Mikrofonnya dimatikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang paripurna, Selasa, 24/5/2022.

Padahal, saat itu, Amin tengah menyampaikan interupsi dan menyinggung ihwal penting. Amin mempersoalkan kekosongan hukum ketiadaan pengaturan mengenai L687 dalam KUHP. Ada apa sebenarnya?

Bukan Kali Pertama

Aksi Puan yang mematikan mikrofon anggota DPR saat rapat paripurna bukan kali pertama. Melansir menit{dot]co.id, 26/5/2022, rupanya hal tersebut sudah tiga kali ia lakukan.

Pertama, saat Puan memimpin rapat pengesahan UU Cipta Kerja Oktober 2021 lalu. Ketika itu sudah hampir tiba pada pengambilan keputusan, tiba-tiba salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Irwan Fencho mengajukan interupsi.

Sayangnya, mikrofon Irwan mati dan ia tidak bisa mengajukan interupsi. Sebuah tangkapan kamera memperlihatkan jika Puanlah yang mematikan mikrofonnya. Meski menuai kritik dari publik, bagi sebagian pihak, aksi Puan itu dianggap sebagai penertiban jalannya rapat karena Fraksi Demokrat telah diberikan kesempatan interupsi sebanyak tiga kali.

Kedua, November 2021 lalu, Puan memimpin rapat dengan agenda Persetujuan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Saat itu, Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Fahmi Alaydroes mengajukan interupsi, tetapi Puan tidak menggubris. Dengan alasan keterbatasan waktu, ia mematikan mikrofon Fahmi dan langsung menutup jalannya rapat.

Teranyar, dengan alasan yang sama, Puan mematikan mikrofon anggota DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK yang tengah menyampaikan interupsinya pada rapat paripurna, Selasa (24/5/2022).

Mengabaikan Interupsi

Sikap pengabaian terhadap interupsi yang datang dari kubu oposisi terang membuat publik berspekulasi. Pertama, terdapat aksi pengendalian opini oleh pemimpin majelis. Artinya, karena rapat tersebut merupakan rapat paripurna yang diliput media dan disaksikan banyak pasang mata, maka dipandang perlu melakukan pembatasan terhadap hal-hal yang boleh keluar atau tidak kepada publik. Filter itu sesungguhnya ada pada pimpinan sidang.

Kedua, indikasi adanya sikap otoriter. Melansir Tribun-Timur, 25/5/2022, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius menyebut bahwa sikap Puan justru merugikan karena publik dapat menilai sikap tersebut sebagai otoriter.

Menurut Lucius, aturan tata tertib DPR mengizinkan anggota dewan untuk menyampaikan interupsi pada saat rapat paripurna. Interupsi tersebut seyogianya didengar terlebih dahulu sebab ada hak bersuara saat sidang.

Aksi mematikan mikrofon yang berulang ini seolah mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan menganggap jabatan Ketua DPR bukan sekadar pemimpin sidang atau juru bicara lembaga, tetapi sebagai ajang unjuk kekuasaan. Tidakkah ini menggelikan?

Tabiat Culas Demokrasi

Sudah rahasia umum bahwa dalam sistem demokrasi terjadi perebutan kekuasaan antara pihak petahana dan oposisi. Petahana berusaha membendung laju oposisi, sedangkan oposisi berusaha mengkritik kebijakan petahana. Perseteruan politis ini merupakan gesekan yang sulit terhindarkan.

Betapa tidak, kebebasan berpendapat ala demokrasi sungguh multitafsir. Jika yang berbicara berasal dari rekan koalisinya, kesempatan itu cenderung dianggap sebagai hak individu menyampaikan pendapat. Sebaliknya, jika yang melakukan kritik konstruktif merupakan pihak seberang, kondisi tersebut tidak jarang masuk pada kategori pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dsb.

Meski demikian, posisi oposisi dalam demokrasi tidak permanen. Bisa saja berpindah sesuai pihak yang berkepentingan. Hari ini mungkin berseberangan, besok bisa saja jadi kawan. Tidak ada teman atau lawan sejati, yang ada hanyalah kepentingan hakiki.

Ya, tabiat alamiah demokrasi memang cenderung penuh intrik, bahkan tidak jarang harus menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuan. Inilah realitas culas yang sulit ditampik jika sudah masuk ke dalam kubangan sistem.

Kacamata Syariat

Status oposisi, baik dalam sistem kapitalisme maupun sistem Islam, sama-sama tidak bersifat permanen. Bedanya, dalam kapitalisme demokrasi, oposisi menempatkan dirinya di luar kabinet petahana. Mereka cenderung bersuara atas nama kepentingan kelompoknya sehingga tidak jarang menyulam kesempatan kosong manakala berhadapan dengan pihak incumbent yang tentu saja juga kukuh mempertahankan singgasananya.

Sedangkan dalam Islam, label oposisi tidak terlalu berpengaruh. Bahkan, jika memang pendapat atau kritik seseorang itu bertumpu pada standar syariat, ia wajib didengar. Tidak boleh melihat apakah ia dari pihak petahana atau oposisi, ataukah ia dari pihak penguasa atau rakyat biasa.

Khalifah Umar bin Khaththab pernah dikritik seorang perempuan setelah beliau menyampaikan ketentuan terkait uang mahar. Peristiwa tersebut terekam dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mantsur fi Tafsiril Ma’tsur karya Syekh Jalaluddin as-Suyuthi.

Suatu hari, Khalifah Umar naik ke atas mimbar. Beliau lalu berpidato di hadapan khalayak ramai, “Wahai orang-orang, jangan kalian banyak-banyak dalam memberikan mas kawin kepada istri karena mahar Rasulullah saw. dan para sahabatnya sebesar 400 dirham atau di bawah itu. Seandainya memperbanyak mahar bernilai takwa di sisi Allah dan mulia, jangan melampaui mereka. Aku tidak pernah melihat ada lelaki yang menyerahkan mahar melebihi 400 dirham.”

Namun, rupanya beleid ini tidak disetujui oleh sebagian kaum perempuan. Seseorang di antara mereka pun menyampaikan protes. “Wahai Amirulmukminin, engkau melarang orang-orang memberikan mahar lebih dari 400 dirham kepada istri-istri mereka?”

Khalifah Umar pun menjawab, “Iya.”

Wanita itu lalu berkata, “Wahai Umar, engkau tidak berhak menetapkan demikian. Bukankah engkau telah mendengar firman Allah Swt.?”

Wanita itu lalu membaca QS An-Nisa: 20, “Kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar). Oleh karena itu, janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun.”

Lantas, bagaimana respons Khalifah Umar? Masyaallah, ketika diingatkan dengan ayat Al-Qur’an itu, Umar langsung beristigfar lalu berkata, “Wanita itu benar dan Umar yang salah.”

—

Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil dua teladan kepemimpinan. Pertama, seorang pemimpin berkenan mendengar interupsi sampai selesai. Kedua, ia berlapang dada menerima kritik tersebut karena standarnya adalah syariat, bukan hawa nafsu.

Dengan demikian, sudah seharusnya seorang pemimpin bersikap “mendengarkan”, serta memberi kesempatan kepada siapa saja untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau argumen terkait regulasi yang dirumuskannya. Asalkan standarnya syariat, semua “interupsi” itu insyaallah tujuannya adalah perbaikan.

Kalau mekanismenya seperti ini, masihkah kita ragu mengambil Islam sebagai rujukan? Wallahualam. [MNews/Gz]

Foto sampul: Allthings[dot]com

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *