[Kabar] Seruan Kepemimpinan Perempuan dalam Politik, Ustazah Iffah: Tidak Membawa Perubahan Menuju Tegaknya Peradaban Islam

[Kabar] Seruan Kepemimpinan Perempuan dalam Politik, Ustazah Iffah: Tidak Membawa Perubahan Menuju Tegaknya Peradaban Islam

Muslimah News, INTERNASIONAL—Aktivis muslimah Ustazah Iffah Ainur Rochmah menegaskan seruan kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan tidak membawa perubahan menuju tegaknya peradaban Islam.

“Saatnya kaum muslim menyadari bahwa seruan kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan tidak membawa perubahan menuju tegaknya peradaban Islam, justru sebaliknya makin menjauhkan kita dari tegaknya peradaban Islam,” jelasnya dalam “Pandangan Islam terhadap Leadership Perempuan” di sebuah kanal YouTube, Ahad (8/5/2022).

Ia menyayangkan umat Islam hari ini, yang disebut sebagai khairu ummah dalam QS Ali-Imran ayat 110, banyak terprovokasi seruan-seruan menyesatkan atas nama pemberdayaan perempuan.

“Tidak hanya di wilayah yang jauh dari dunia Arab—tempat lahirnya Islam—,  tetapi di dunia Arab sendiri seruan pemberdayaan perempuan memicu pro dan kontra. Ada sebagian kaum muslim yang menganggap seruan ini mengajak perempuan untuk melepaskan diri dari peran utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Namun, sebagian besar yang lain menganggapnya tuntutan perkembangan zaman,” ujarnya.

Padahal, ia mengingatkan seruan atau tren yang lahir ini bukan berasal dari kesadaran untuk taat kepada Allah, melainkan dari peradaban liberal sekuler.

Kepentingan Apa?

Karena itu, Ustazah Iffah pun mempertanyakan kepemimpinan perempuan yang dituntut di ranah politik dan pemerintahan itu untuk kepentingan apa? “Jika untuk memperbaiki masyarakat, maka masyarakat yang seperti apa? Untuk perubahan ke arah mana?” tanyanya lugas.

Kalau ditilik dari data yang ada, lanjutnya, seperti dari Inter-Parliementary Union (IPU), maka lembaga ini membuat peringkat negara-negara yang sudah mencapai tingkat kesetaraan perempuan dengan persentase mengagumkan.

“Ada yang mencapai lebih dari 65% dan 70%. Artinya, perempuan lebih banyak daripada laki-laki di parlemen. Lalu apakah perubahan masyarakat yang dihasilkan menjadi lebih baik dengan persentase perempuan lebih tinggi di parlemen?” tanyanya retorik.

Ternyata, imbuhnya, bukan kebaikan atau kesejahteraan masyarakat yang didapatkan, malah boleh jadi kondisinya makin buruk karena kaum perempuannya didorong sedemikian rupa untuk menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan.

“Contoh dari negara-negara tersebut adalah Rwanda di Afrika yang terus didera konflik internal, perang saudara, dan ekonomi yang carut marut. Rakyatnya sangat miskin dan menderita. Kemudian, apabila ditengok negara-negara lainnya pada pemeringkatan tersebut, maka terdapat negara-negara dengan kondisi yang relatif sama, seperti Bolivia, Spanyol, dan Andorra,” ungkapnya miris.

Oleh karena itu, Ustazah Iffah menyatakan, jangan dianggap peradaban di bawah kapitalisme yang penuh persoalan, terjadi karena kaum perempuannya tidak duduk di kursi-kursi pemerintahan atau top leader di suatu negara.

“Peradaban kapitalisme memang tidak sanggup memberikan kebaikan bagi manusia. Perempuan yang mengejar kedudukan politik juga bukan memperbaiki keadaan, bukan menghasilkan perubahan ke arah penyelesaian persoalan, melainkan justru memperburuk keadaan,” cetusnya.

Perjuangan Semu

Ia menilai kepemimpinan perempuan yang saat ini dituntut banyak orang, sesungguhnya adalah cara menghidupkan peradaban kapitalisme yang makin sekarat.

“Kepemimpinan perempuan yang mereka jadikan tren untuk diikuti negeri-negeri kaum muslim dan menjadi ‘gula-gula’ yang menarik perhatian kaum muslimah, sesungguhnya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian kaum muslim kepada perjuangan semu untuk melakukan perubahan yang tidak memperbaiki kehidupan,” tukasnya.

Bahkan, ulasnya, boleh jadi pemahaman ini sengaja disuntikkan untuk memprovokasi kaum muslim agar makin terpuruk di saat kondisinya hari ini sudah jauh dari peradaban Islam.

“Pengambilan kaum muslim terhadap sebagian hukum syariat dan pengabaian sebagian besar hukum syariat lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik inilah yang menjadi sebab tiadanya kemajuan, kesejahteraan, dan pemberian hak-hak ekslusif kepada perempuan,” terangnya.

Yakin dengan Ketentuan Allah

Untuk itu, tegasnya, umat Islam sebagai khairu ummah tidak boleh terprovokasi atau sekadar mengikuti tren yang sedang berjalan.

“Namun, harus menyeru kepada kebaikan, mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah. Keimanan inilah yang membuat kita yakin bahwa ketentuan yang Allah berikan akan peran perempuan di dalam keluarga, di tengah masyarakat, maupun posisinya di dalam sebuah negara akan menghasilkan harmoni dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua apabila diiringi pemberlakuan hukum-hukum syariat yang lainnya,” paparnya.

Ia lantas mengutip hadis riwayat Bukhari. “Rasulullah bersabda bahwa tidak akan beruntung suatu kaum atau suatu bangsa yang menyerahkan urusan pemerintahannya kepada perempuan,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Sumber foto: The Daily Illini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *