[Editorial] Propaganda Maksiat Harus Dilawan!

Muslimah News, EDITORIAL — Tagar #UnsubscribePodcastCorbuzier sempat menjadi top trending topic di Twitter Indonesia pada Senin sore, 9/5/2022. Konon, DC langsung kehilangan 8 juta lebih subscriber akibat konten nekatnya, mewawancara pasangan g4y RM dan F dari Jerman.

Peristiwa ini setidaknya menunjukkan nurani sebagian masyarakat Indonesia masih waras. Namun, hal ini tentu tidak cukup membuat kita tenang. Pasalnya, propaganda kaum menyimpang ini kian hari memang kian marak dan terbuka. Bahkan, sebagian pelakunya telah berhasil eksis sebagai figur publik yang diterima sebagian masyarakat lainnya.

Bukan Sekadar Problem Sosial

Kehadiran kaum eljibitiqi tampaknya tidak bisa lagi disebut sebagai problem sosial. Pertumbuhan yang begitu masif, adanya pengorganisasian, dan maraknya propaganda, menunjukkan bahwa eljibitiqi sudah menjadi sebuah gerakan. Bukan hanya gerakan sosial, melainkan gerakan politik yang bersifat global.

Sebelum tahun 90-an, kelompok berperilaku seks menyimpang ini cenderung menutup diri. Maklum, pandangan masyarakat kepada mereka masih sangat negatif. Sebagian mereka pun tergabung dalam komunitas-komunitas yang bersifat eksklusif dan tertutup.

Seiring merasuknya budaya sekuler liberal, termasuk di kalangan umat Islam, komunitas-komunitas mereka makin eksis dan berani menampakkan diri. Bahkan, jenis penyimpangannya bukan satu dua, seperti perilaku bencong atau waria saja, melainkan makin variatif hingga muncullah istilah eljibitiqi (l3sbian, g4y, bis3ksual, tr4nsgender, inters3ks, dan queer) sebagaimana kita kenal sekarang.

Di Indonesia sendiri, kelompok mereka menyebar hingga ke pelosok-pelosok daerah. Beberapa tahun lalu, banyak ditemukan grup-grup medsos yang menjaring keanggotaan secara tertutup maupun terbuka. Anggotanya, mulai dari anak muda belia hingga orang dewasa. Di antara mereka kerap melakukan pesta seks dan sejenisnya.

Mereka memperbesar kelompoknya dengan strategi penularan. Lalu mengonsolidasi diri membentuk kekuatan, menjadi kelompok pressure yang pelan, tetapi pasti mampu membangun pengaruh di negeri ini. Setidaknya, mereka telah berhasil membangun budaya rusak yang keberadaannya mulai ditoleransi, bahkan kepentingannya siap diakomodasi.

Di antaranya soal pernikahan dan keluarga sejenis, bahkan plus anak. Keberhasilan kelompok-kelompok eljibitiqi di Belanda mengegolkan legalisasi pernikahan sejenis pada 2001 dipandang sebagai angin segar bagi para aktivis HAM dan eljibitiqi di berbagai penjuru dunia lainnya.

Sejak itulah satu demi satu negara di Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia mulai memberi pengakuan serupa. Bahkan, disahkannya pernikahan sejenis di seluruh negara bagian Amerika pada 2015 dipandang sebagai kemenangan besar bagi kaum eljibitiqi. Adapun di Indonesia, topik ini masih sebatas cita-cita yang terus diperjuangkan para aktivisnya.

Mereka berharap pada pada tahap selanjutnya jumlah individu, pasangan, dan keluarga eljibitiqi akan terus meningkat. Berikutnya, keberadaan mereka diterima secara publik, seperti di sekolah umum dan kantor-kantor pemerintah. Lalu mereka diizinkan berkhidmat kepada negara, dan sebagai main goal-nya, keberadaan mereka dipandang oke-oke saja.

Dukungan Politik Global

Masyarakat Indonesia sendiri pernah dikejutkan dengan terbitnya Yogyakarta Principles pada 2006. Dokumen ini memuat 29 prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender dan dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum HAM internasional untuk mengatasi pelecehan HAM terhadap eljibitiqi.

Dokumen ini merupakan hasil konferensi Komisi para Ahli Hukum Internasional (International Service for Human Rights) dan ahli HAM seluruh dunia yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (6—9 November 2006). Konferensi ini juga didukung oleh UNHCR dan Amnesty International.

Dokumen hasil konferensi ini direkomendasi untuk diadopsi semua negara sebagai sebuah standar hukum internasional yang mengikat. Namun, sejauh ini beberapa negara masih menyatakan keberatan.

Lalu pada peringatan Hari HAM 10 Desember 2012, PBB melalui UNDP dan lembaga donor AS, USAID, mendampingi organisasi-organisasi akar rumput dan para pimpinan komunitas eljibiti di Asia meluncurkan proyek Being ElGiBiTi in Asia and The Pacific.

Proyek ini dibuat untuk melihat berbagai pengalaman yang dijalani eljibiti dari sudut pandang pengembangan dan hak asasi, termasuk soal stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi. Antara lain, menyajikan gambaran umum hak-hak eljibiti dalam kaitan secara luas dengan hukum, kebijakan pemerintah, sikap sosial budaya dan agama, kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan dan generasi muda, kesehatan dan kesejahteraan diri, urusan keluarga, media dan teknologi informasi komunikasi (TIK). Juga terkait kapasitas organisasi eljibiti.

Selanjutnya, proyek juga memprakarsai upaya-upaya edukasi dan mengembangkan kapasitas organisasi-organisasi eljibitiqi tadi untuk melibatkan diri dalam dialog kebijakan dan mobilisasi masyarakat. Juga menginisiasi dialog-dialog komunitas melalui berbagai sarana demi membangun tradisi inklusi di tengah masyarakat.

Endingnya, proyek juga memprakarsai langkah-langkah bagi UNDP dan sistem PBB, USAID, Pemerintah AS, beserta mitra kerja pembangunan lainnya, menuju pelaksanaan pembangunan yang inklusif terhadap eljibitiqi. Artinya, ada pressure politik bagi penyelenggara negara untuk melakukan langkah-langkah politik demi mengakomodasi kepentingan kaum eljibitiqi.

Setidaknya, ada delapan negara yang menjadi fokus prioritas, yaitu Cina, Filipina, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Untuk di Indonesia, proyek ini bahkan secara khusus menelusuri situasi hak-hak eljibiti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal concern pada isu penerapan syariat Islam.

Alat Perang Peradaban

Dukungan masif negara adidaya dan lembaga-lembaga internasional terhadap kelompok menyimpang sepantasnya memicu pertanyaan, ada apa? Bukankah keberadaan mereka jelas-jelas akan mengancam kelestarian manusia dan peradabannya? Terlebih, semua ini dilakukan di tengah munculnya geliat kebangkitan umat Islam di seluruh dunia sejak awal abad ke-21.

Melalui proyek semacam Being ElGiBiTi In Asia and The Pasific, AS beserta alat dan antek politiknya jelas sedang melakukan pemetaan tentang kekuatan cengkeraman kapitalisme sekularisme beserta nilai-nilai dan aturan Barat lainnya di berbagai negara, khususnya di kawasan, sekaligus mengukur peta kekuatan lawan (Islam) dengan mengambil kelompok eljibiti dan isu HAM sebagai pintu masuknya.

Dari laporan proyek itu, memang nampak mana negara yang ‘aman’ dan mana yang masih membahayakan. Bisa dilihat pula seberapa besar kadar tantangannya. Atas dasar itulah, AS melalui PBB mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dipandang bisa memperkuat posisi dukungan atas nilai-nilai sekuler liberal yang sejatinya merupakan salah satu jalan memperkuat penjajahan.

Hebatnya, proyek-proyek rekomendatif ini mereka sertakan dalam berbagai fokus isu universal, seperti HAM, HIV/AIDS, kesehatan dan pembangunan, pemerintahan demokratis yang ada dalam  proyek global SDGs (Sustainable Development Goals). Juga sejalan dengan proyek pengarusderasan moderasi Islam, deradikalisasi, dan lain-lain.

Lalu demi sukses target, mereka rekrut mitra kerja dari berbagai kalangan. Mulai dari pihak pemerintah sebagai stakeholder, perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi bantuan hukum, akademisi, para artis, dan sebagainya.

Wajar jika proyek penancapan ideologi kapitalisme, sekularisme, liberalisme ini berlangsung secara halus dan tersistematis. Di Indonesia yang mayoritas muslim, kampanye dan propaganda perilaku menyimpang bermunculan secara atraktif di berbagai kanal. Termasuk melalui medsos, film, dan karya seni, bahkan dalam dialog-dialog ilmiah sehingga akhirnya berhasil masuk dalam ranah legalisasi kebijakan berbasis isu kesetaraan gender, semacam UU TPKS.

Pelan tetapi pasti, sebagian masyarakat Indonesia pun menerima kehadiran mereka dan menganggapnya biasa saja. Terlebih negara dan penguasanya turut membiarkan keberadaan mereka, bahkan turut serta menancapkan paham sekularisme liberalisme dengan segala turunannya, seperti inklusivisme, relativisme, pluralisme, dan sebagainya. Sistem pendidikan, pergaulan, dan media massa yang diterapkannya nyata-nyata telah turut memperkuat penerimaan umat terhadap ide dan perilaku sesat.

Oleh karenanya, wajar jika muncul kesimpulan bahwa kehadiran kelompok dan aktivis eljibiti beserta dukungan masif terhadap mereka tidaklah terjadi dengan sendirinya. Namun, ada kaitan dengan agenda politik negara adidaya mengukuhkan cengkeraman hegemoni kapitalisme global alias perang peradaban. Ironisnya, agenda busuk mereka ini didukung oleh negara muslim berjiwa pengekor dan para penguasa yang  haus kekuasaan.

Butuh Kekuatan Global

Bagi seorang muslim, menolak kemungkaran merupakan kewajiban. Perilaku seks menyimpang dan segala bentuk propaganda untuk mendukungnya jelas merupakan salah satu bentuk kemaksiatan yang harus dilawan. Bukan hanya karena membahayakan peradaban, tetapi karena praktik ini merupakan kedurhakaan besar.

DC jelas tidak sendirian. Ada banyak agen dan kanal yang digunakan sebagai alat perang peradaban melawan kebangkitan Islam. Mereka bahkan tidak akan sungkan mengerahkan segala daya dan kekuatan untuk memenangi peperangan, yakni perang politik melalui pemikiran dan kebudayaan.

Oleh karenanya, umat Islam butuh terus dicerdaskan dan diingatkan. Jika mereka diam, mereka berdosa dan generasi penerus akan terancam. Bisa dibayangkan, ketika kelak dunia didominasi kemaksiatan dan dipimpin oleh para pelaku dan pendukung kemaksiatan.

Lalu apa yang harus dilakukan? Mengingat kekuatan yang dihadapi bukan kekuatan satu dua orang atau kelompok kacangan, melainkan gerakan yang didukung kekuatan politik global.

Tentulah peperangan akan seimbang jika umat disokong kekuatan politik yang juga global. Itulah negara Khilafah Islamiyah, institusi politik Islam yang akan menyatukan semua kekuatan, mulai dari SDM dan SDA. Sekaligus siap menerapkan ideologi Islam sebagai asas dan sistem aturan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik pemerintahan, ekonomi, moneter, pergaulan, pendidikan, hukum dan sanksi, pertahanan keamanan, termasuk hubungan internasional.

Negara seperti ini dipastikan akan mampu mencegah kemungkaran dan menjaga kemandirian. Di dalam negara maupun di luar tidak akan mudah didikte apalagi dilecehkan. Rakyat akan tunduk dan taat. Musuh akan takut dan hormat.

Khilafah tegak di atas ketakwaan, baik rakyat maupun penguasanya. Ia hadir justru untuk memelihara fitrah kemanusiaan, baik sebagai hamba Allah maupun pemegang amanat kekhalifahan. Semua hal yang bertentangan dengan fitrah dan berpotensi merusak kehidupan akan dicegah melalui penerapan Islam kafah.

Tanpa Khilafah, kemaksiatan tidak akan mungkin bisa dicegah hingga ke akar. Terlebih jika kemaksiatan ini telah menjadi alat perang peradaban. Hanya saja, Khilafah tidak akan tegak dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan dengan dorongan iman dan kesungguhan.

Walhasil, berbahagialah umat Islam yang hidup pada masa ini. Meski hidup pada zaman penuh fitnah, mereka memiliki peluang beroleh kemuliaan, yakni dengan berjuang mewujudkan Khilafah Islam yang dijanjikan. Yang dengannya kemungkaran akan tumbang dan umat akan kembali beroleh kejayaan. [MNews/SNA]