Tarif Transportasi Umum Mahal, Pemudik Korban Profit Oriented?

Tarif Transportasi Umum Mahal, Pemudik Korban Profit Oriented?

Penulis: Hasni Tagili, M.Pd.

Muslimah News, OPINI — “Mudik menjadi sebuah obat penenang bagi banyak orang yang sudah terlalu mabuk pekerjaan. Menjadi semacam oase bagi kegersangan jiwa yang terjebak dalam kumparan sosial media yang panas dan lama sekali dinginnya.”

Ungkapan yang ditulis Agus Mulyadi—narablog—di blognya ini sangat mewakili perasaan para perantau. Terlebih, selama dua tahun pandemi, pemerintah tidak membolehkan masyarakat mudik, padahal mudik merupakan kebutuhan tahunan demi melepas penat rutinitas harian. Selain itu, aktivitas mudik juga menjadi ruang melepas kerinduan pada sanak keluarga di kampung halaman.

Sayangnya, problem biaya operasional mudik yang senantiasa meroket jelang lebaran tiap tahunnya turut menjadi teka-teki yang tidak kunjung terpecahkan. Ujungnya, publik menghadapi kondisi dilematik: jika mudik, harus siap dengan konsekuensi biaya perjalanan yang mencekik. Jika tidak mudik, rasa rindu yang ditabung pada keluarga akan sulit dibendung.

Tarif Transportasi Umum Mahal

Melansir Media Indonesia (3/5/2022), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan secara total jumlah penumpang kumulatif di semua moda angkutan umum mulai H-7 sampai hari H lebaran (25 April—2 Mei 2022) menembus 5,7 juta orang.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut, dari jumlah tersebut, penumpang moda penyeberangan masih tertinggi dengan 1,8 juta penumpang. Menyusul selanjutnya pengguna moda angkutan udara 1,5 juta penumpang, angkutan jalan (bus) 1 juta penumpang, angkutan kereta api 0,9 juta penumpang, dan angkutan laut 0,6 juta penumpang.

Kebutuhan transportasi umum jelang lebaran yang sangat tinggi ini nyatanya tidak berbanding lurus dengan ketersediaan armada atau kursi yang disiapkan. Imbasnya, ongkos transportasi menjadi mahal.

Pihak terkait mengeklaim bahwa terjadi penyesuaian tarif. Sebut saja lonjakan harga tiket bus menjelang puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Harga tiket bahkan naik hingga dua kali lipat (Bisnis, 26/4/2022).

Tidak jauh berbeda, harga tiket pesawat pun mengalami kenaikan. Melansir Kompas (28/4/2022), berdasarkan penelusuran di penjualan tiket daring, harga tiket pesawat pemberangkatan Jakarta—Banda Aceh dibanderol Rp9,6 juta dari sebelumnya Rp2,6 juta. Kondisi ini pun membuat senator Fachrul Razi Ketua Komite I DPD RI merespons bahwa harga tersebut teramat mahal, melebihi harga tiket ke luar negeri.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menyatakan lonjakan tarif moda transportasi udara ini akibat 40% komponen biaya maskapai adalah bahan bakar. Penaikan tarif dilakukan sebagai upaya maskapai mengurangi beban karena imbas perang Rusia-Ukraina dan serangan ke Arab Saudi. Novie membenarkan bahwa tarif tiket pesawat saat ini sudah fluktuatif dan tidak terhindarkan.

Cenderung Profit Oriented

Dalih keterbatasan armada dan kursi yang tidak berbanding lurus dengan jumlah pemudik yang membludak harusnya menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah. Betapa tidak, pada tarif yang menggelembung tersebut ada campur tangan penguasa terkait kebijakan negara secara strategis. Mulai dari harga BBM yang naik, pembangunan infrastruktur yang belum merata dan memadai, jalan rusak, problem kemacetan, tarif tol, sampai tata kelola transportasi publik yang belum maksimal. Semua itu menjadi penyumbang besarnya rupiah yang harus dirogoh oleh para pemudik.

Akhirnya, banyak masyarakat yang memilih tidak jadi mudik karena sudah syok duluan dengan harga tiket transportasi. Namun, ada pula yang tetap meneruskan rencana mudiknya meski harus membayar mahal.

Jelang Idulfitri tahun ini, hampir enam juta pemudik terpaksa merogoh kocek yang dalam untuk transportasi umum. Ini baru biaya perjalanan, belum uang konsumsi, belanja oleh-oleh, ataupun dana tidak terduga lainnya.

Tarif yang mahal ini merupakan kondisi wajar di alam ekonomi kapitalisme. Betapa tidak, penyedia transportasi umum memang didominasi swasta yang berorientasi profit semata, sedangkan yang disediakan oleh negara (BUMN) juga dikelola dengan prinsip yang sama. Padahal, peran negara semestinya bukan hanya menetapkan batas atas tarif atau memberi sanksi bagi pelanggarnya, melainkan menyediakan sarana kebutuhan publik secara berkualitas dan terjangkau.

Melalui sistem ekonomi kapitalisme, pemerintah menyerahkan pengelolaan aset kepemilikan umum kepada swasta atau asing, apalagi negara mengklaim tidak memiliki SDM memadai untuk mengelolanya sendiri. Selain itu, biaya pembangunan infrastruktur bertumpu pada utang luar negeri, termasuk urusan sarana dan prasarana transportasi. Investasi pun masif menjadi dalih.

Pada akhirnya, ketika rakyat membutuhkan layanan transportasi, mereka harus membayar mahal. Tidakkah hubungan penguasa dan rakyat yang demikian ini hanya seperti penjual dan pembeli?

Profit dan Sarana Kebutuhan Publik

Islam merupakan agama yang sempurna. Segala pengaturan kehidupan ada mekanismenya, termasuk tata kelola infrastruktur dan moda transportasi. Tata kelola itu tidak hanya berlaku pada momen mudik Lebaran, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari.

Berkenan dengan hal ini, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh negara.

Pertama, Khilafah wajib menyediakan moda transportasi publik yang berkualitas, layak, dan memadai. Selain itu, Khilafah juga perlu menyiapkan secara optimal seluruh infrastruktur, termasuk jalan umum dan jembatan penghubung antarkota, serta memfasilitasi warga dengan bahan bakar yang terjangkau.

Menjadi catatan tersendiri bahwa dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), transportasi publik memang tidak mesti gratis. Bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat saja sudah cukup. Hanya saja, jika negara mampu menggratiskan, ini akan lebih baik lagi.

Kedua, Khilafah memberi pelayanan menyeluruh dalam ruang lingkup pemenuhan kebutuhan dasar (asasi), tetapi tidak mencakup kebutuhan mewah (sekunder/tersier). Artinya, negara berkewajiban menyediakan sarana transportasi publik dalam jumlah memadai, armada yang terawat dan performa baik, jangkauan rute luas, serta tempat duduk dan pendinginan udara yang representatif.

Selain itu, negara akan memperhatikan jadwal keberangkatan yang tepat waktu, pengemudi yang kompeten dan mampu berkendara dengan selamat, serta tarif yang tidak memberatkan bagi semua kalangan. Itu pun hanya untuk transportasi komuter dalam kota karena aktivitas utama manusia sehari-hari biasanya berpusat di kota yang sama. Adapun kebutuhan untuk fasilitas mewah, sifatnya opsional.

Ketiga, Khilafah wajib menetapkan tata kelola transportasi publik yang menghalangi peran swasta mengendalikan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Tata kelola ini bisa dalam bentuk BUMN yang bertujuan mendapat keuntungan. Artinya, kalaupun negara mengambil keuntungan dari sektor yang dibisniskan kepada masyarakat, yakni sektor industri jasa dan konsumer, maka semua keuntungan itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.

Keberadaan BUMN pada industri jasa dan konsumer ini dapat membantu mencegah adanya praktik kartel oleh swasta sehingga pelayanan BUMN tersebut pun wajib bagus. Mekanisme pasar bebas yang ditunjang oleh pelayanan prima ini bertujuan mendapatkan pasar yang cukup untuk menjamin kestabilan perusahaan.

Selanjutnya, penghasilan dari BUMN akan masuk kas negara sebagai bagian dari kepemilikan negara. Adapun peran swasta hanya sebatas pemberi penawaran khusus dengan biaya khusus pula kepada masyarakat yang memiliki kelebihan harta, bukan sebagai pengendali pemenuhan hajat publik sebagaimana dalam konstelasi ekonomi kapitalisme hari ini. Wallahualam. [MNews/Gz]

Foto sampul: Sindonews

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *