Tikus Berdasi dalam Politik Dinasti

Tikus Berdasi dalam Politik Dinasti

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Lagi dan lagi, pejabat terlibat kasus korupsi. Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap bersama 11 orang lainnya pada 27/4/2022 karena dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Suap tersebut diduga dilakukan demi mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tertangkapnya Ade Yasin sontak mengingatkan publik pada kasus korupsi yang menjerat Rahmat Yasin yang merupakan kakak Ade Yasin dan menjabat sebagai Bupati Bogor pada tahun 2008—2014. Rahmat Yasin tidak sempat menuntaskan periode kedua pemerintahannya karena tersandung kasus korupsi. Kini sang adik mengalami hal yang sama.

—

Ade Yasin dan Rahmat Yasin merupakan gambaran politik dinasti, yaitu bagi-bagi kekuasaan antara orang-orang yang memiliki hubungan saudara. Praktik politik dinasti merupakan hal yang jamak di negeri ini.

Di Banten, ada Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang terlibat kasus korupsi alat kesehatan. Ada juga Wali Kota Cimahi 2012—2017, Atty Suharti dan suaminya, Itoc Tochija, yang tersandung kasus korupsi pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi.

Di Banyuasin ada Yan Anton Ferdian dan ayahnya, Amiruddin Inoed. Keduanya sama-sama bupati dan terjerat kasus korupsi. Ada pula Bupati Kutai Kertanegara 1999—2010 Syaukani Hasan Rais dan anaknya, Rita Widyasari, yang juga Bupati Kutai Kartanegara. Keduanya tersandung kasus korupsi.

Dinasti Rawan Korupsi

Praktik politik dinasti memang terkait erat dengan korupsi. Biasanya, seorang kepala daerah akan berupaya mempertahankan kekuasaannya. Hal ini ditempuh dengan mencalonkan diri lagi untuk kedua kali atau (jika tidak memungkinkan) menjadikan keluarganya (istri maupun anak) sebagai kepala daerah berikutnya.

Berbagai cara ditempuh untuk meraih kekuasaan dan memastikan kekuasaan tersebut tetap berada dalam genggaman keluarganya, termasuk dengan cara haram, yaitu korupsi.

Mengapa harus korupsi? Ini karena suksesi kepemimpinan dalam sistem demokrasi berbiaya sangat mahal! Jika tidak siap dengan dana super tebal, bisa dipastikan kursi kekuasaan akan lepas dari genggaman. Jadilah politik dinasti memproduksi para tikus berdasi.

Apalagi para pejabat hasil politik dinasti bukanlah hasil kaderisasi politik yang alami, melainkan politisi karbitan yang dipaksa cepat matang. Akhirnya, jurus pencitraan pun diluncurkan dengan poles sana poles sini agar sang calon tampak sebagai sosok yang mumpuni dalam mengurusi rakyat.

Proses pencitraan ini tentu butuh biaya besar. Belum lagi praktik politik uang yang selalu mengiringi suksesi kepemimpinan di negeri ini. Dalam sistem demokrasi, tanpa dana besar, mustahil seorang calon bisa terpilih menjadi pemimpin.

Politik Bersih di Sistem Islam

Kondisi suksesi kepemimpinan dalam Islam sungguh berbeda dengan fakta politik dinasti yang sarat korupsi. Penguasa dalam Islam disyaratkan orang yang adil dan punya kemampuan menjalankan amanah kepemimpinan.

Terkait syarat adil, telah disebutkan dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilafah, “Kelima, ia haruslah seorang yang adil. Tidak sah ia seorang yang fasik. Keadilan adalah syarat mengikat untuk pengakadan Khilafah dan kelangsungannya sebab Allah Swt. mensyaratkan pada saksi, ia harus adil. Allah Swt. berfirman,

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

‘ … dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu …’ (QS Ath-Thalaq [65]: 2)

Posisi yang lebih agung dari saksi, yaitu Khalifah, maka lebih utama lagi bahwa ia harus seorang yang adil.”

Maksud dari syarat adil tersebut adalah orang yang adil dan memutuskan perkara dengan adil. Artinya, selain individunya adil, ia juga menerapkan sistem yang adil untuk memutuskan perkara.

Untuk memenuhi syarat adil ini, seorang calon pemimpin dalam Khilafah akan dilihat rekam jejaknya sepanjang hayat sehingga jelas ia termasuk orang yang adil atau fasik. Politik pencitraan tidak bisa digunakan dalam hal ini sehingga calon pemimpin tidak perlu biaya pencitraan-pencitraan. Ia cukup tampil apa adanya.

Demikian pula terkait politik uang. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang bertakwa sehingga tidak akan ada ruang bagi politik uang. Rakyat mafhum bahwa politik uang adalah praktik rasuah yang diharamkan.

Selain itu, proses pemilihan khalifah dalam Islam sangat sederhana dan efektif sehingga tidak butuh waktu dan biaya besar. Calon Khalifah tidak perlu menyiapkan dana besar untuk kampanye, pengumpulan massa, upah saksi, dll.

Demikian juga dengan syarat mampu (min ahlil kifayah), yakni mampu mengemban amanah kepemimpinan. Seorang calon Khalifah akan tampak kemampuannya dalam mengurusi rakyat berdasarkan rekam jejak perjalanan politiknya.

Tidak ada tempat dalam Khilafah bagi politisi karbitan yang awam politik. Bahkan, calon khalifah haruslah seorang negarawan visioner level dunia sehingga mampu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi.

Dengan syarat adil dan mampu pada calon Khalifah, akan efektif mencegah politik dinasti yang rawan korupsi. Jika dalam sejarah Khilafah ada praktik politik dinasti, hal tersebut bukanlah ajaran Islam dan justru merupakan “malapraktik syariat”. Sejarah tersebut tidak menjadi referensi pelaksanaan sistem Islam pada masa depan. Wallahualam. [MNews/Has]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *