Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI – KPU menetapkan 14 Februari 2024 sebagai waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilu serentak 2024. Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 ini tertuang dalam Keputusan KPU RI 21/2022. Dana penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) kali ini membengkak sebesar Rp4—5 triliun.
Adanya pembengkakan dana tersebut membuat Presiden meminta untuk menghitung ulang biayanya agar persiapannya dapat dilakukan secara bertahap. Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan Pemilu pada 14/2/2024 dan Pilkada serentak November 2024 membutuhkan anggaran hingga Rp110,4 triliun, dengan perincian dana untuk KPU Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun.
Berdasarkan data dari temp[dot]com, kenaikan nilai dana Pemilu 2024 ini paling drastis dari tiga Pemilu sebelumnya, yakni mencapai 309%. Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut anggaran Pemilu sebesar itu sangat mahal.
Hal tersebut berbeda dengan tujuan pemilu berlangsung serentak, yakni untuk menghemat biaya. Ia pun mempertanyakan, apa gunanya Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun yang sama jika anggarannya membengkak dan tentunya membebani negara?
Mahalnya Demokrasi
Jika melihat ke belakang, dana Pemilu 2019 kurang lebih Rp24,8 triliun, jauh membengkak dari pemilu sebelumnya. Alasan kenaikan anggaran adalah untuk mencapai arah kebijakan Pemilu 2019 yang meliputi peningkatan kualitas lembaga demokrasi, menjamin hak-hak politik dan kebebasan sipil, mewujudkan birokrasi yang netral dan melaksanakan tahapan pemilu yang aman, serta menaikkan indeks demokrasi Indonesia. Anggaran pemilu terbesar tersalurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lembaga tersebut mendapatkan jatah anggaran Rp18,1 triliun. Ada tiga output yang disasar dari kegiatan KPU, yaitu pemutakhiran data pemilih pemilu, audit dana kampanye pemilu, dan bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu.
Kepolisian RI mendapat dana Rp2,3 triliun untuk program pengamanan pemilu dan pascapemilu. Adapun pihak lain yang memperoleh anggaran pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi, dan lembaga penyiaran TVRI.
Selain dana di atas, terdapat pula dana hibah untuk pelaksanaan pemilu. Dana hibah ini sebagian besar berasal dari penerimaan hibah dalam negeri, donor dana dari luar negeri, termasuk dari kas pemerintah daerah. Dana tersebut tentu beda dengan anggaran kampanye yang harus keluar dari dana pribadi kontestan dengan rata-rata pengeluaran menyentuh angka fantastis.
Sayangnya, banyaknya dana penyelenggaraan pemilu ternyata tidak berdampak signifikan terhadap atmosfer politik negeri ini. Faktanya, oligarki kian kukuh, sementara rakyat kian kehilangan kepercayaan.
Memilih Sebatas Partisipasi
Ada yang menarik ketika Pemerintah mengeklaim bahwa dana Pemilu 2024 yang banyak itu bertujuan agar kualitas demokrasi dan hak-hak politik warga terjamin. Sayangnya, tujuan tersebut seolah tidak berwujud, bahkan untuk sekadar menyimpulkan bahwa pemilu telah terlaksana secara demokratis pun sulit.
Bagi rakyat, praktik pemilu tidak lebih dari politik amplop dan serangan fajar. Politisi pun sibuk bagi-bagi jatah pascapemilu. Alhasil, begitu pemilu usai, sistem politik berjalan sesuai hukum rimba.
Rakyat telanjur disuguhi fakta yang salah dalam berpolitik sehingga terbentuk pemahaman yang juga salah terkait makna partisipasi politik. Partisipasi politik dari perspektif masyarakat sebatas persoalan mencoblos dan jual beli suara. Ini bukan rahasia lagi. Salah satu pengeluaran terbesar partai politik dan kontestan jelang Pemilu adalah dana untuk menjaring suara.
Rendahnya pemahaman rakyat tentang politik ini tidak lepas dari minusnya peran partai politik dalam mengedukasi masyarakat. Terlebih, anggota partai politik pun hanya mencukupkan aktivitas pada penggalangan suara dan memastikan partainya meraih suara terbanyak. Makna politik akhirnya hanya mewujud pada kompetisi perebutan suara.
Oligarki Menguat, Korupsi Meningkat
Penyelenggaraan pesta pemilu yang menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah tentu menimbulkan banyak masalah. Sekadar contoh, dana yang tersedot dalam pemilihan Presiden dan Wakilnya juga mencapai triliunan rupiah.
Angka fantastis ini tentu sulit, bahkan mustahil terpenuhi oleh kontestan secara mandiri. Dari sinilah terbentuk hubungan mutualisme kontestan dengan penopang dana, yakni para pengusaha. Inilah cikal bakal terbentuknya oligarki.
Bukan hanya oligarki yang kian menguat. Besarnya mahar yang harus keluar dari kantong para kontestan juga berdampak pada kian maraknya kasus korupsi. Para koruptor tidak lain justru dari kalangan pejabat pusat hingga kepala daerah. Praktik korupsi ini menjadi dampak nyata dari mahalnya pemilu demokrasi.
Pada 2020 lalu, Hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang menempati peringkat 102 dari 180. Rilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2020 oleh Transparency International (TI) Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50 dengan skor rata-rata global 43. TI memberi skor mulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Indonesia sendiri memperoleh skor 37.
Butuh Tinjauan Sistemis
Bergulirnya berbagai kritik atas sistem positif bukan semata karena praktik politik yang jauh dari kata memperjuangkan rakyat. Dalam praktiknya, memperjuangkan rakyat hanyalah lip service tanpa implementasi.
Jika ada yang mengatakan sistem saat ini bersifat final—dengan segala pertentangan yang saat ini terjadi—diskursus dalam tataran sistem justru merupakan pilihan bijak. Bukankah alaminya manusia menginginkan sistem yang kondusif untuk mewujudkan kemaslahatan hidup?
Islam, Alternatif Tunggal
Islam sendiri memiliki konsep nyata mengenai aktivitas politik. Memang, kontestasi politik ala sekularisme telah membuat sebagian umat Islam menganggap bahwa politik itu kotor. Padahal, dalam rentang sejarah peradaban Islam, politik yang mewujud dalam aktivitas mengurus urusan rakyat telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga runtuhnya Kekhalifahan Islam di Turki.
Tugas para pengemban dakwah saat ini salah satunya adalah mengembalikan citra politik Islam ke tengah umat. Politik dalam Islam jauh dari praktik politik amplop dan perebutan kekuasaan dengan dukungan lingkar oligarki. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Kapabilitas dalam mengelola negara lahir bukan hanya dari kemampuan seorang politisi tetapi juga dari keimanan yang kukuh. Rakyat pun merasakan atmosfer politik yang diliputi spirit keimanan. Inilah rahasia peradaban Islam yang mewujudkan konsep-konsep Islam sebagai rahmat bagi sleuruh alam.
Dua pertiga wilayah kekuasaan Kekhalifahan Islam bukanlah ruang sempit, terlebih wilayah tersebut dihuni masyarakat dengan latar belakang berbeda. Nyatanya, Kekhalifahan Islam mampu mewujudkan kesejahteraan secara merata.
Di tengah meningkatnya sikap tidak percaya yang masyarakat tunjukkan, langkah yang bijak adalah mulai mendiskusikan apa yang terbaik bagi negeri ini. Jika kapitalisme tidak mampu memberi jawaban, mengapa masih enggan untuk memilih Islam? Wallahualam. [MNews/Has]
