Ilusi Kedaulatan Pangan dengan Neoliberalisme dan Solusi Islam atasnya (Bagian 1/2)

Ilusi Kedaulatan Pangan dengan Neoliberalisme dan Solusi Islam atasnya (Bagian 1/2)

Penulis: Emilda Tanjung

Muslimah News, FOKUS — Lonjakan harga bahan pangan dan bahan bakar di tingkat global telah memicu kerusuhan di sejumlah negara, seperti Sri Lanka, Pakistan, dan Peru.[1] Kenaikan harga bahan pangan dipicu sejumlah faktor, di antaranya akibat pandemi, cuaca buruk, krisis iklim, serta konflik Ukraina dan Rusia. 

FAO menyatakan situasi sekarang lebih buruk daripada yang sebelumnya pernah terjadi. Kenaikan harga bahan pangan mencapai rekor tertinggi. Indeks harga pangan FAO pada Maret lalu mencapai 159,3.[2]

Indonesia sudah merasakan dampak kenaikan tersebut. Harga komoditas kedelai dan gandum yang mayoritas diimpor dari Amerika dan Ukraina turut terkerek naik. Akibatnya, pengusaha tahu tempe dan UMKM lainnya turut merasakan akibatnya.

Begitu pula para peternak yang komponen bahan pakannya masih impor, ikut merasakan kenaikan harga pakan dan menaikkan harga jual ayam dan telur. Selain itu, menurut Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), konflik Rusia-Ukraina akan berdampak pada rantai pasokan global (global value chain) pangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“Kita akan menghadapi disrupsi yang lebih besar terhadap supply chain, logistik, komoditas, dan energi. Logistik sangat terganggu, bahkan sejak sebelum perang,” katanya.[3]

—

Harusnya, Indonesia bisa terhindar dari kondisi kesulitan dan krisis pangan jika ketahanan pangan yang berbasis kedaulatan terealisasi. Allah menganugerahi Indonesia dengan berbagai sumber daya pangan dan pertanian, yakni keanekaragaman komoditas pertanian, sumber daya air yang berlimpah, lahan pertanian yang luas dan subur, serta matahari yang bersinar sepanjang tahun.

Semuanya merupakan faktor alam yang mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan. Ditambah pula, sumber daya intelektual dan pakar dibidang pertanian, serta jumlah penduduk yang besar menjadi modal ketersediaan SDM petani, peternak dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Namun, buruknya pengelolaan menyebabkan kondisi sebaliknya. Penduduk miskin bertambah, rawan pangan makin meluas, prevalensi stunting dan kurang gizi juga terus meningkat.[4] Dari sisi penyediaan pangan, Indonesia justru menjadi importir berbagai bahan pangan termasuk alat dan mesin pertanian. 

Impor Terus Menguat

Swasembada yang digembar-gemborkan Pemerintah menjadi sekadar jargon tanpa realisasi. Apalagi kedaulatan pangan, sebatas janji politik saja. Realitasnya, ketergantungan pada impor terus menguat.

Untuk periode 2022, telah disepakati izin impor untuk gula, daging sapi, dan garam. Impor gula kristal rafinasi atau GKR ditetapkan sebanyak 3,48 juta ton dan gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi sebesar 891,627 ton,[5] sedangkan daging sapi dan kerbau direncanakan importasi sebanyak 266.000 ton.[6]

Bahkan, untuk kedelai, 90% lebih kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari impor dan impor tahun ini diperkirakan mencapai 2,5 juta ton. Untuk bawang putih, ketergantungan pada impor bahkan lebih dari 95% dengan rata-rata impor 500 ribu ton/tahun.

Sejumlah komoditas penting lainnya juga masih dipenuhi dari impor, seperti jagung, gandum, susu, kopi, teh, cengkeh, kakao, dan sebagainya hingga 28 jenis komoditas.[7] Tidak ketinggalan, beras yang produksinya surplus pun masih tetap ada yang diimpor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menyebutkan impor beras mencapai 407,74 ribu ton.[8]

—

Ke depan, impor pangan diduga akan terus meningkat karena Pemerintah memang menjadikannya sebagai instrumen utama menghadapi kelangkaan dan gejolak harga bahan pangan pokok, sementara itu produksi dalam negeri dibiarkan rendah. 

Seperti kasus kedelai, tiap tahun tingkat produksi terus menurun dan luas lahan tanam pun makin menyusut. Wajar jika Ekonom Senior Rizal Ramli menyatakan kalau Pemerintahan Jokowi memang tidak ada rencana untuk swasembada kedelai.[9]

Tidak hanya bahan pangan, sarana produksi pertanian, seperti alat dan mesin pertanian dan pupuk pun masih tergantung impor.[10] Selain Tiongkok, Kanada, dan Mesir, Indonesia juga mengimpor pupuk dari Rusia.[11]

Dampak lanjutan konflik Rusia-Ukraina akan menyebabkan lonjakan harga pupuk sebab Rusia merupakan pengekspor utama kalium, amonia, urea, dan nutrisi tanah lainnya, di samping kenaikan harga bahan bakar gas yang telah lebih dahulu melambungkan harga pupuk.

Terlebih lagi dari sisi regulasi, impor pangan makin terbuka lebar melalui pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan sumber penyediaan pangan diprioritaskan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.

Regulasi ini makin menunjukkan arah Pemerintah mengelola pertanian dan pangan. Bukan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat secara berdaulat, melainkan makin bergantung pada impor.

Petani Makin Sengsara

Bentuk ketakseriusan negara mengupayakan kedaulatan pangan juga terlihat dari minimnya perhatian terhadap para petani. Ketimpangan kebijakan pemerintah neoliberal makin meminggirkan para petani. Padahal, merekalah pelaku utama untuk mendukung perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Negara seperti tutup mata terhadap berbagai kesulitan para petani yang sejatinya buah kebijakan zalim sistem ini. Tuntutan para petani agar ada keberpihakan terhadap mereka dianggap angin lalu tanpa ada respons signifikan. Bahkan, kebijakan yang lahir justru kontraproduktif, seperti pelonggaran impor, kenaikan PPN 11% terhadap 41 komoditas pertanian dan hasil hutan, dsb.

Bantuan negara melalui BLT, subsidi produksi, modal, dsb. hanyalah perhatian sesaat dan tidak mengakhiri akar persoalan sebenarnya. Berapa pun besaran subsidi yang dikeluarkan, terbukti tidak memperbaiki nasib petani.

—

BPS masih mencatat tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dibanding perkotaan—yang mayoritas profesi masyarakatnya adalah bertani atau menjadi buruh tani. Begitu pula pertumbuhan Nilai Tukar Petani, tidak sebanding dan jauh dari pertumbuhan PDB sektor pertanian.

Hal itu akibat naiknya upah buruh tani, juga biaya pupuk dan benih sebagai komponen utama dalam pertanian[12] yang harus ditanggung petani. Bahkan, sebagian besar petani sangat sulit menjangkau berbagai sarana produksi pertanian ini karena mahalnya harga.

Begitu pun terkait lahan. Komitmen negara sangat lemah menjamin ketersediaan lahan pertanian. Masifnya alih fungsi lahan pertanian dibiarkan terjadi, bahkan difasilitasi dengan berbagai regulasi.

Ketimpangan kepemilikan lahan juga sangat dalam. Di satu pihak, para petani sangat suit mendapatkan lahan pertanian. Di lain pihak, negara begitu mudah memberikan izin konsesi kepada korporasi untuk menguasai ribuan hingga jutaan hektare lahan walaupun membuka hutan dan lahan milik umum lainnya.

Padahal, sebagian besar korporasi pertanian tersebut menanaminya dengan komoditas perkebunan untuk tujuan ekspor, bukan tanaman pangan dalam rangka membangun ketahanan pangan rakyat.

Pada aspek distribusi, ketaknormalan harga karena dikendalikan produsen dan distributor kelas kakap, makin memiskinkan petani. Kekacauan harga pangan ini tidak mampu diatasi Pemerintah, bahkan negara cenderung kalah di hadapan korporasi. 

Kerap terjadi, anjloknya harga saat petani panen telah membuahkan kerugian hingga membangkrutkan mereka, padahal harga di pasar malah melambung tinggi.  

Kedaulatan Pangan Tersandera

Kelalaian negara mengupayakan swasembada makin diperlemah dengan hegemoni global sebagai konsekuensi ratifikasi Agreement on Agriculture. Kesepakatan ini telah memaksa diperluasnya liberalisasi pasar untuk komoditas pangan, menghapus hambatan tarif dan hambatan lainnya, serta mencanangkan swastanisasi pangan.

Wujud implementasi Structural Adjustment Programme dan Agreement on Agriculture (AoA) adalah Indonesia harus membuka pasarnya bagi arus modal dan barang dari luar negeri. Sayangnya, bagaimanapun kerugian yang sudah dirasakan rakyat dan negara, tidak tampak adanya upaya Pemerintah agar Indonesia terbebas dari perjanjian tersebut.

Bahkan, perjanjian untuk mengakomodasi perdagangan bebas ini makin bertambah dengan sejumlah kerja sama baru. Catatan Kritis Serikat Petani Indonesia mencatat sejumlah komitmen yang sudah dan akan disepakati Indonesia sepanjang 2020, seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), IE-CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia), IA-CEPA (Indonesia-Australia), dan IEU-CEPA (Indonesia-Uni Eropa), dsb.

Perjanjian IA-CEPA yang ditandatangani 2019 lalu di antaranya menetapkan pengurangan tarif impor sapi dari Australia. Selain itu, kuota impor sapi bakalan meningkat secara bertahap hingga mencapai 700 ribu ekor pada 2026.

IEU-CEPA juga mengharuskan Indonesia menjadi anggota UPOV (Persatuan Internasional untuk Perlindungan Varietas Baru Tanaman). Akibatnya, monopoli perusahaan raksasa terhadap benih akan makin kuat, mengingat Pemerintah wajib melindungi pemilik hak paten.[13]

Dengan mengikatkan diri pada perjanjian seperti ini, bagaimana mungkin cita-cita kedaulatan pangan bisa terwujud? [MNews/Gz]

Bersambung ke Bagian 2/2


[1] https://www.inews.id/finance/bisnis/negara-negara-ini-kacau-akibat-melonjaknya-harga-pangan-dan-energi

[2] https://www.republika.co.id/berita/ra0kos383/fao-harga-pangan-dunia-melonjak-ke-rekor-tertinggi-baru-pada-maret

[3] https://m.medcom.id/ekonomi/bisnis/yKXqJl0N-hadapi-gangguan-rantai-pasokan-indonesia-perlu-amankan-pasokan-pangan

[4] https://www.wfp.org/countries/indonesia

[5] https://ekonomi.bisnis.com/read/20220121/12/1491924/kuota-impor-gula-naik-kemendag-jamin-harga-petani-tidak-anjlok

[6] https://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/2022-kementan-akan-impor-daging-sapi-dan-kerbau-sebesar-266000-ton

[7] https://www.cnbcindonesia.com/news/20210813171157-4-268342/ri-masih-diserbu-pangan-impor-tahun-ini-sudah-capai-rp-88-t

[8] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indonesia-impor-4077-ribu-ton-beras-sepanjang-2021

[9] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220304205308-532-767003/rizal-ramli-kritik-pemerintahan-jokowi-tak-ada-rencana-swasembada

[10] https://www.suara.com/bisnis/2022/03/29/164540/3-kementerian-ternyata-impor-barang-remeh-hingga-triliunan-pantas-saja-jokowi-marah

[11] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/12-impor-pupuk-indonesia-berasal-dari-rusia

[12] Industri dan Pembangunan Budget Issue Brief Vol 01, Ed 1, Februari 2021

[13] Catatan Akhir Tahun Serikat Petani Indonesia Desember 2020

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *