Penulis: Syifa Karimah
Muslimah News, FOKUS — Sekolah semestinya menjadi tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kekerasan dan perundungan masih menghantui dunia pendidikan, bahkan terus berulang dengan berbagai bentuk dan melibatkan beragam pihak.
UNESCO mencatat satu dari tiga pelajar di dunia mengalami perundungan setiap bulan. Di Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari—September 2026, meningkat dari 60 kasus sepanjang 2025. Dari 100 kasus tersebut, terdapat 1.055 korban dan 60% kasus didominasi kekerasan seksual.
Kekerasan di dunia pendidikan tidak hanya terjadi antarsiswa, tetapi juga melibatkan guru dan pimpinan sekolah sebagai pelaku. Perkembangan teknologi digital turut memperluas bentuk kekerasan, mulai dari pelecehan daring hingga penyebaran materi pornografi, bahkan dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI).
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak. Misalnya dengan menerbitkan berbagai regulasi, membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah, serta menjalankan program Roots yang melibatkan guru dan siswa sebagai agen perubahan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas perundungan. Yang terbaru, pada November 2026, Kementerian Sosial menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memperkuat pengawasan, pengasuhan, dan perlindungan peserta didik dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Namun, ancaman terhadap anak tetap terjadi, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga merambah ruang digital.
Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pengawasan, regulasi, ataupun penanganan kasus semata. Ada persoalan mendasar dalam sistem pendidikan dan lingkungan kehidupan yang turut membentuk perilaku generasi.
Bukan Persoalan Sepele
Kekerasan di dunia pendidikan bukan persoalan sepele. Tindakan tersebut mengancam keselamatan fisik dan mental peserta didik, merusak rasa aman, serta berpotensi menghambat perkembangan dan masa depan mereka. Jika terus berulang dan tidak ditangani secara mendasar, kekerasan juga berpotensi membentuk pola perilaku yang diwariskan antargenerasi. Kualitas SDM pun turut terancam. Sekolah yang semestinya menjadi tempat menuntut ilmu dan membangun karakter justru dapat berubah menjadi ruang yang menimbulkan ketakutan.
Berulangnya kasus kekerasan menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai penyimpangan perilaku individu. Perilaku seseorang terbentuk melalui proses pendidikan dan lingkungan kehidupan yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, serta berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dengan menindak pelaku atau menambah aturan pengawasan, tetapi harus menyentuh sistem yang membentuk perilaku tersebut.
Dalam sistem kapitalisme, pendidikan dibangun di atas paradigma sekuler, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, pendidikan hanya berorientasi pada capaian akademik, keterampilan, dan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, pembentukan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai agama tidak menjadi fondasi utama dalam keseluruhan proses pendidikan.
Kondisi ini membuat keberhasilan pendidikan kerap diukur dari prestasi dan kemampuan intelektual, bukan dari terbentuknya pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Peserta didik dapat didorong untuk unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi tidak memperoleh pembinaan kepribadian yang memadai untuk membedakan perilaku benar dan salah berdasarkan standar agama. Pendidikan pun berisiko menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi lemah dalam pengendalian perilaku dan tanggung jawab moral.
Pembentukan kepribadian juga tidak bisa dibebankan kepada peserta didik semata. Para pendidik seharusnya menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Namun, ketika agama tidak dijadikan landasan dalam pendidikan, pembinaan kepribadian dan keteladanan berisiko tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Padahal, pendidikan bukan hanya bertugas mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk kepribadian.
Persoalan tidak berhenti di lingkungan pendidikan. Dalam sistem kapitalisme, media dan industri konten kerap mengeksploitasi berbagai manifestasi naluri manusia, terutama naluri melestarikan keturunan (gharizah an-nau’) dan naluri mempertahankan diri (gharizah al-baqa’), sebagai komoditas untuk meraih keuntungan.
Naluri an-nau’ merupakan dorongan untuk melestarikan keturunan yang salah satu manifestasinya berupa ketertarikan seksual dan kasih sayang. Sementara itu, naluri al-baqa’ merupakan dorongan untuk mempertahankan eksistensi diri yang antara lain tampak dalam keinginan untuk memiliki, dihargai, dan diakui. Kedua naluri tersebut dapat dieksploitasi melalui konten yang membangkitkan syahwat, mengagungkan kebebasan tanpa batas, atau mengeksploitasi keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan kekuasaan.
Paparan berulang terhadap konten yang mengeksploitasi naluri dapat memengaruhi cara pandang generasi dalam memaknai hubungan dan interaksi sosial. Ketika kebebasan dipahami tanpa batas nilai dan aturan agama, perilaku yang merendahkan, melecehkan, atau mengobjektifkan orang lain berisiko dianggap wajar. Kondisi ini dapat memperburuk lingkungan pergaulan dan membuka ruang bagi berbagai bentuk kekerasan.
Negara Hanya Regulator
Di sisi lain, negara dalam sistem kapitalisme menempatkan diri sebagai regulator yang membuat aturan dan mengawasi pelaksanaannya. Berbagai regulasi pun diterbitkan untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Aturan ini mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah serta satuan tugas di tingkat pemerintah daerah.
Pada 2026 aturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Permendikdasmen 6/2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Pergantian ini sekaligus menghapus TPPK dan Satgas, dengan mekanisme baru yang melibatkan seluruh warga sekolah serta kelompok kerja lintas sektor di daerah.
Ironisnya, meskipun pendekatan kebijakan berubah, kekerasan di satuan pendidikan masih terus terjadi. Bahkan FSGI menilai Permendikdasmen 6/2026 perlu dievaluasi karena mekanisme penanganannya berpotensi memperlemah posisi korban. Selain itu, ketiadaan kode etik guru di banyak sekolah menjadi kendala ketika pelaku kekerasan berasal dari kalangan pendidik.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa sekolah aman dan nyaman tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus dibudayakan dalam praktik sehari-hari. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan pendekatan yang lebih manusiawi, bukan semata-mata administratif atau hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa aturan dan program perlindungan saja belum cukup. Diperlukan perubahan perilaku, keteladanan, dan kesadaran kolektif seluruh warga sekolah.
Berbagai program perlindungan juga terus dijalankan, termasuk kerja sama Kementerian Sosial dengan KPAI untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan peserta didik di Sekolah Rakyat. Namun, program tersebut memiliki cakupan khusus sehingga belum menjawab persoalan perlindungan generasi secara menyeluruh di seluruh satuan pendidikan.
Dengan demikian, menjadi jelas bahwa persoalan kekerasan tidak cukup diselesaikan melalui pergantian regulasi, pembentukan mekanisme pengaduan, atau penanganan kasus demi kasus. Selama sistem pendidikan dan lingkungan kehidupan yang membentuk perilaku generasi tidak dibenahi secara mendasar, berbagai kebijakan berisiko hanya menjadi respons administratif terhadap persoalan yang terus berulang.
Islam Menjamin Perlindungan dan Pembentukan Generasi Berkualitas
Islam menjadikan akidah sebagai landasan seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Tujuan pendidikan bukan sekadar mencetak generasi yang unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, melainkan membentuk kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyah), yaitu pribadi yang memiliki pola pikir dan pola sikap berdasarkan akidah Islam.
Pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat juga ditegaskan Allah Swt. dalam QS An-Nisa’ ayat 9,
وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”
Ayat ini menjadi pengingat agar generasi yang ditinggalkan tidak berada dalam kondisi lemah. Pembentukan generasi tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan fisik dan memberikan pendidikan formal, tetapi juga harus membangun keimanan, ketakwaan, dan kepribadian yang kukuh. Hal ini berlaku bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Mereka dibina agar memahami standar halal dan haram, serta menjadikan syariat sebagai pedoman dalam bertindak.
Para pendidik pun tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi harus menjadi teladan dalam ketakwaan dan akhlak. Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan yang menumbuhkan keimanan, membangun akhlak mulia, dan membiasakan interaksi saling menghormati.
Selain membina individu, Islam mengatur lingkungan kehidupan agar senantiasa sejalan dengan syariat. Melalui penerapan sistem pergaulan Islam, hubungan laki-laki dan perempuan diatur berdasarkan ketentuan Allah. Islam juga melarang pornografi, perzinaan, pelecehan, serta segala bentuk perilaku yang merusak kehormatan dan martabat manusia.
Pengaturan tersebut juga mencakup media informasi. Media diarahkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Islam yang kuat dan senantiasa terikat dengan agama Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilafah fi al-Hukmi wa al-Idarati, negara menetapkan undang-undang yang mengatur garis-garis umum politik informasi berdasarkan hukum-hukum syariat. Pengaturan ini bertujuan melayani kemaslahatan Islam dan kaum muslim, serta menyebarluaskan kebaikan di tengah masyarakat.
Media tidak boleh menjadi sarana penyebaran pemikiran dan pengetahuan yang rusak serta menyesatkan. Dalam konteks pencegahan perundungan (bullying), media berperan menyebarluaskan pemikiran dan nilai-nilai Islam yang menumbuhkan kasih sayang, kepedulian, penghormatan terhadap sesama, serta kesadaran untuk menjauhi kezaliman. Konten yang menormalisasi kekerasan, perundungan, penghinaan, dan perilaku merendahkan orang lain tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa pertanggungjawaban. Pemilik media pun bertanggung jawab atas konten yang disebarkannya sesuai ketentuan hukum syariat.
Dengan demikian, pendidikan berasaskan akidah Islam, sistem pergaulan Islam, dan pengaturan media berdasarkan syariat saling melengkapi dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi. Pencegahan perundungan tidak hanya menyasar perilaku individu, tetapi juga membenahi lingkungan yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat.
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda bahwa imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tanggung jawab ini mencakup penyelenggaraan pendidikan, perlindungan anak, pencegahan kekerasan, serta penanganan setiap pelanggaran yang terjadi.
Jika dalam kondisi seperti itu perundungan tetap terjadi, negara wajib memastikan setiap korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang layak. Sementara itu, pelaku kekerasan diproses secara adil dan diberikan sanksi sesuai ketentuan syariat berdasarkan jenis pelanggaran dan bukti yang ada. Penerapan sanksi bukan semata-mata untuk memberikan efek jera, tetapi juga menjaga masyarakat dari kerusakan, mencegah terulangnya pelanggaran, serta menjadi penghapus dosa bagi pelaku sesuai ketentuan syariat.
Seluruh tanggung jawab tersebut membutuhkan penerapan Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam sistem Khilafah, negara menjalankan seluruh fungsi pengurusan dan perlindungan rakyat berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, perlindungan generasi bukan sekadar program atau kebijakan yang dapat berubah, melainkan tanggung jawab negara yang dijalankan secara menyeluruh. Wallahualam bissawab. [MNews/Nind]
