![[Kabar] Pengamat: Kapitalisme-Demokrasi Biang Keladi Karhutla Meluas yang Mengancam Kesehatan Publik](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/08/karhutla.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Menyikapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang makin merajalela, tokoh muslimah Riau sekaligus pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri menyampaikan, karhutla bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan dampak langsung dari sistem ekonomi dan politik yang korup. “Kapitalisme-demokrasi adalah biang keladi karhutla meluas yang berdampak nyata mengancam kesehatan publik,” ucapnya kepada MNews, Senin (31-8-2026).
Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), lanjutnya, terjadi dari Aceh Barat hingga Papua Barat seiring menggilanya karhutla di bentangan alam kawasan tersebut. “Ini belum lagi berbicara keberadaannya sebagai faktor pemicu persoalan kesehatan lain, seperti kesehatan mental. Selain mengakibatkan infeksi saluran pernafasan, berhari-hari terpapar partikel kabut asap beracun ketika terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, dapat pula berakibat penurunan daya tahan tubuh,” bebernya.
Menurutnya, ini sangat berbahaya, khususnya bagi orang tua, bayi, balita, dan para pengidap penyakit degeneratif serta infeksi. Bahkan, katanya, sejumlah penelitian menunjukan paparan kabut asap karhutla mengakibatkan bayi lahir cacat dan prematur. “Fakta ini menunjukkan kondisi klinis seperti merebaknya ISPA dipicu oleh aspek nonklinis, yakni kabut asap yang mengandung partikel beracun. Seharusnya hal ini membuka mata pemerintah, aspek nonklinis justru menjadi biang keladi kondisi klinis atau status kesehatan,” bebernya.
Ia menjelaskan, ketika berbicara upaya preventif hampir selalu direduksi ke tataran klinis karena faktor pemicunya justru dibiarkan menyelimuti kehidupan masyarakat. “Semua ini membuktikan, upaya preventif kapitalisme gagal menyentuh aspek fundamental. Cara pandang kapitalisme tentang kesehatan adalah objek bisnis, sementara negara hadir memfasilitasinya. Selain itu, kebijakan pengelolaan lahan dan hutan gambut justru memfasilitasi terjadinya kebakaran yang makin parah dari waktu ke waktu,” terangnya.
Peradaban kapitalisme, ujarnya, adalah aspek paling mendasar (underlying) aspek nonklinis dan faktor pemicu keberadaan persoalan klinis. “Kapitalisme memandang hutan dan lahan gambut sebatas objek bisnis dan negara memfasilitasinya dengan perundang-undangan yang memberikan hak pemanfaatan secara khusus pada entitas bisnis (hak konsensi). Sementara bagi korporasi, cuan di atas segalanya,” paparnya.
Ia mengungkapkan, berbeda dengan cara pandang Islam, peradaban Islam berpandangan bahwa kesehatan adalah hajat asasi setiap insan dan hutan lahan gambut adalah harta milik umum. “Artinya, negara sebagai ràa’in (pengelola) memastikan agar hutan dan lahan gambut yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan kehidupan tetap terjaga. Upaya preventif yang sesungguhnya adalah ketika kebijakan didasarkan pada sistem kehidupan Islam yang bersifat konstruktif, yakni merawat kesehatan,” tuntasnya. [MNews/Ika Mawar]
