Krisis Politik Sekuler dan Urgensi Politik Islam

Krisis Politik Sekuler dan Urgensi Politik Islam

Muslimah News, FOKUS — Sistem politik sekuler demokrasi yang berjalan hari ini menyuguhkan realitas yang memilukan. Bagaimana tidak? Politisi menjalankan perannya dalam satu industri politik Machiavelli yang memisahkan kekuasaan dari moralitas agama. Atas landasan ini, para politisi menghalalkan segala cara untuk meraih suara demi memperoleh kekuasaan, bahkan melakukan cara-cara kekerasan untuk membekap suara kritis. Sistem pemerintah yang berjalan pun tidak bekerja untuk rakyat, tetapi untuk partai dan oligarki.

Politik yang jauh dari moralitas ini adalah musibah terbesar bagi peradaban dunia. Sebabnya, semua kepentingan dan urusan manusia dalam berbagai aspek kehidupan individu,  keluarga, masyarakat, dan negara diatur oleh hawa nafsu. Hukum dapat diperjualbelikan dan keadilan menjadi barang mahal, sedangkan politik transaksional menjadi hal wajar dalam sistem saat ini.

Miris, masyarakat terjebak dalam ruang apatis. Sistem demokrasi telanjur dianggap suci untuk dikritisi. Padahal, akibat dari penerapannya dunia jauh dari kata sejahtera. Bagaimana umat dapat membangun nalar kritis terhadap sistem ini?

Demokrasi, Oportunistis!

Demokrasi memanfaatkan kredo “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” untuk memunculkan ketertarikan konstituen. Hanya saja, proses kelam lahirnya demokrasi yang berawal dari masa kegelapan gereja telah membuang jauh agama dari kompas moral dalam berpolitik. Walhasil, kredo di atas hanya menjadi kuda troya untuk kuasa kaum elite.

Uang adalah tumpuan utama dalam berpolitik di dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme. Para politisi mengandalkan modal untuk maju dalam kancah perpolitikan sehingga atmosfer politik sarat akan transaksi. Kondisi ini juga mendudukkan para korporat dalam ruang kekuasaan yang menggeser hak-hak rakyat. Demokrasi menciptakan sistem hukum rimba, dan sebaliknya keadilan menjadi hal prestisius.

Akibat dari polarisasi ini, sistem demokrasi melahirkan banyak pertentangan dan menciptakan berbagai krisis. Ya, realitas alam demokrasi sarat akan krisis termasuk krisis persatuan. Adanya politik transaksional hanya menjamin hak segelintir orang yang dipertemukan oleh berbagai kepentingan. Mereka tidak segan saling sikut dan sikat. Kepentingan politik dan partai mengalahkan segalanya.

Gembar-gembor persatuan hanyalah pemanis. Menjaga persatuan bangsa hanyalah wacana yang menjadi bahan kampanye lalu menguar begitu saja saat kekuasaan diperoleh. Pada saat yang sama mereka bungkam, padahal kedaulatan negara dirongrong asing dan aseng. Miris, kelompok yang menyerukan persatuan dikriminalisasi dan dibungkam suaranya.

Buruknya politik ala demokrasi tidak hanya berhenti pada tataran personal politisi. Pada aspek tata negara, peran negara juga kerap dikerdilkan. Wewenangnya dialihkan kepada korporasi. Hal ini menciptakan pola pengurusan dan pelayanan rakyat yang buruk.

Sistem demokrasi telah menjadi alat politik untuk melempangkan jalan individu yang memiliki kapital. Proses ini tidak hanya tampak dalam pesta demokrasi, tetapi juga dalam upaya melanggengkan kekuasaan. Di sinilah terlihat bahwa demokrasi sejatinya adalah alat untuk melanggengkan kepentingan para pemodal.

Demokrasi dan kapitalisme memiliki relasi kuat dalam menciptakan satu sistem politik yang memihak para oligarki. Relasi tersebut tampak dari sisi prinsipil demokrasi yang meletakkan dasar-dasar kebebasan, sedangkan kapitalisme secara spesifik memberi kebebasan dalam berekonomi seperti kebebasan kepemilikan. Relasi inilah yang menciptakan politik oportunistis. Dengan kapital, masyarakat menjadi rabun akan sistem politik yang ideal. Bagi mereka, politik hanya tentang saling rebut kekuasaan dengan fakta pemilik kapital selalu memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi politik.

Karena sistem politik berpijak pada kapital, jalannya roda pemerintahan pun sarat bisnis. Hal ini merembet pada pola hubungan penguasa dan rakyat yang juga sarat spirit bisnis. Buruknya pengurusan negara pada rakyat membuktikan bahwa sistem politik demokrasi sesungguhnya hanya menjadi alat bagi kapitalisme untuk melanggengkan kekuasaan.

Sejatinya, kepercayaan rakyat pada pemerintah kian menurun seiring dengan buruknya kinerja para pejabat. Survei menghadirkan fakta bahwa banyak pejabat yang bekerja bukan untuk rakyat, tetapi untuk partainya. Krisis kinerja para pejabat ini sesungguhnya merupakan dampak penerapan sistem politik demokrasi yang sarat dengan konflik kepentingan.

Selain orientasi kerja yang bertumpu pada sifat materialistik, tidak sedikit pejabat yang bersikap tone deaf atau tidak peka, kurang empati, dan gagal memahami kondisi masyarakat yang sedang kesusahan. Indikasinya tampak dari kebiasaan pamer kemewahan, menampakkan gaya hidup prestisius di tengah kebijakan yang membebani rakyat, serta manifestasi komunikasi publik yang buruk yang tampak pada komentar atau respon yang nirempati.

Urgensi Politik Islam

Buruknya sistem politik ala kapitalisme demokrasi ini harusnya menyadarkan masyarakat bahwa yang terjadi hari ini bukan sekadar problem personal politisi atau kegagalan teknis dalam tata kelola negara. Lebih buruk lagi, hal itu adalah krisis yang bersifat mendasar, yaitu krisis sistemis. Politik sekuler yang memisahkan nilai-nilai agama dari pengaturan kehidupan publik telah melahirkan berbagai persoalan yang makin kompleks dan terus berulang.

Ini karena saat ini manusia mengandalkan akal, hawa nafsu, dan kepentingan semata dalam mengelola urusan kehidupan tanpa panduan wahyu. Akibatnya, kesenjangan ekonomi kian meningkat, oligarki makin rakus menguasai SDA, serta praktik politik transaksional yang menjadikan kekuasaan sebagai alat kepentingan segelintir elite.

Krisis politik ini pun terjadi di negara-negara kampium demokrasi. AS bergulat dengan persoalan rasial dan ketimpangan ekonomi dan politik, Prancis menghadapi krisis sosial-ekonomi, India mengalami diskriminasi agama, dan banyak negara lain terus dilanda instabilitas politik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Di Indonesia pun demikian. Sistem politik yang berjalan saat ini belum mampu menjalankan fungsi utamanya secara optimal. Ekonomi liberal yang diadopsi membawa negeri ini dalam krisis berkepanjangan. Sementara itu, sistem politik yang mengakomodasi kepentingan para elite berdampak pada berbagai kebijakan pragmatis dan tidak berpihak pada rakyat. Para penguasa pun tidak berperan sebagai pelayan rakyat, melainkan menjadi perantara kepentingan pemodal.

Untuk itu, dibutuhkan sistem politik lain yang dapat menyelamatkan dunia dari kapitalisme. Sistem politik ini tidak lain adalah sistem Islam yang bersumber dari Sang Khalik yang menetapkan syariat sebagai landasannya. Ini sekaligus mengonfirmasi kebutuhan mendesak umat atas sistem Islam sebagai solusi untuk mengatasi kerusakan peradaban yang terjadi hari ini

Performa Politik Islam

Politik Islam bersifat khas dari sisi rujukan implementasi pengurusan rakyat oleh penguasa yang bersumber dari wahyu. Dalam Islam, politik tidak hanya mengatur kekuasaan, tetapi juga memberikan landasan moral dan spiritual dalam pengelolaan negara. Oleh karena itu, penguasa tidak sekadar menjalankan kekuasaan politik, melainkan memikul amanah yang harus dijalankan sesuai dengan syariat.

Untuk itu, menjadi seorang kepala negara Islam (khalifah) menuntut adanya relasi keimanan dan kekuasaan. Hal ini akan membuahkan satu persepsi bahwa kekuasaan yang dijalankan seorang khalifah adalah amanah yang kelak akan dihisab di akhirat. Dengan demikian, seorang khalifah tidak berdiri sebagai penguasa yang bebas membuat aturan, melainkan sebagai pemimpin yang terikat pada syariat. Artinya, khalifah tidak boleh untuk merumuskan kebijakan yang hanya memihak kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Khalifah memang memiliki kewenangan mengatur jalannya pemerintahan, mengangkat pejabat, serta menetapkan kebijakan strategis, tetapi seluruh kewenangan tersebut dibatasi oleh syariat. Dalam menjalankan amanah pemerintahan, negara Islam (Khilafah) mengadopsi sistem administrasi yang efisien dan sederhana, tetapi efektif. Struktur pemerintahan yang tidak berbelit memungkinkan pengambilan keputusan berlangsung cepat dan terarah. Pembagian wilayah administratif melalui para wali dan amil juga memperjelas tanggung jawab pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Sebagai sebuah sistem kenegaraan, akuntabilitas negara Khilafah tegak atas tiga pilar utama, yakni performa dan kinerja pemerintahan, keberadaan partai politik Islam, serta mekanisme muhasabah oleh rakyat. Partai politik Islam berperan sebagai kontrol ideologis yang menjaga arah kebijakan tetap sesuai syariat, sedangkan mekanisme muhasabah menjadi sarana koreksi terbuka dari rakyat untuk penguasa. Dengan demikian, kekuasaan tidak berjalan tanpa kritik, melainkan selalu berada dalam pengawasan publik.

Dalam sejarah peradaban Islam, para pemimpin Islam dari masa ke masa merupakan teladan dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan pemerintahan. Umar bin Khaththab yang kerap dijadikan model kepemimpinan hari ini sesungguhnya lahir dalam sistem Islam. Sosok seperti beliau mustahil lahir dalam sistem hari ini yang memisahkan agama dari kehidupan. Beliau menjalankan amanah, mengelola kritik dan saran sesuai syariat, serta memilih pejabat yang kapabel dan amanah.

Khalifah Umar terkenal akan ketakutannya atas amanah kekuasaan, tetapi sebaliknya beliau amat mencintai dan dicintai rakyatnya. Salah satu wasiat beliau yang patut direnungkan penguasa dan umat hari ini adalah perkataan beliau, “Akan datang suatu masa ketika orang-orang yang amanah makin sedikit, sementara orang yang pandai makin banyak; orang yang benar-benar memahami agama makin sedikit, sedangkan angan-angan dunia makin besar. Kemudian akan muncul orang-orang yang tampaknya beramal untuk akhirat, tetapi sebenarnya mencari keuntungan dunia, sehingga agamanya habis terbakar sebagaimana kayu bakar dilalap api. Siapa pun di antara kalian yang menjumpai masa itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan bersabar.”

Takwa menuntut umat Islam untuk berkontribusi merealisasikan hukum syariat, sedangkan bersabar adalah pegangan bagi siapa pun yang sedang berjuang menegakkan syariat. Allah Swt. berfirman, “…Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (QS Al-Ashr [103]: 3).

Meski perjuangan penegakan syariat Islam ini kerap dianggap utopis, tetapi melihat fakta rusaknya kapitalisme demokrasi hari ini, meneguhkan utopisnya sistem ini. Janji akan kembalinya kekuasaan Islam setelah runtuhnya kapitalisme adalah sebuah keniscayaan.

Maha Benar Allah dengan firman-Nya, “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Barang siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.” (QS An-Nuur [24]: 55). Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *