[Kabar] Pakar: Krisis Ekonomi dan Lingkungan Berakar pada Kapitalisme, Islam Menawarkan Solusinya

[Kabar] Pakar: Krisis Ekonomi dan Lingkungan Berakar pada Kapitalisme, Islam Menawarkan Solusinya

Muslimah News, NASIONAL — Berbagai persoalan ekonomi dan lingkungan terus membayangi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Mulai dari krisis tata kelola sumber daya alam (SDA) dan ekologi dengan penghancuran hutan tropis, krisis daya beli masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi, krisis energi dan ketahanan energi, serta krisis mata uang akibat tekanan nilai tukar rupiah. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah melimpahnya SDA dan klaim pertumbuhan ekonomi yang terus digaungkan.

Kepada MNews, Senin (6-7-2026), pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I. menilai, persoalan tersebut bukan sekadar dipicu faktor individu, seperti pemimpin tidak kompeten dan korupsi atau kesalahan kebijakan, tetapi desain sistem ekonomi sekuler kapitalisme dalam negara demokrasi. “Faktor individu memang berpengaruh, tetapi tidak cukup menjelaskan persoalan struktural. Apakah sistem ekonomi yang digunakan saat ini mampu menciptakan keadilan distribusi dan ketahanan ekonomi?” tanyanya.

Penerapan Syariat Kafah

Nida mengungkapkan, Islam menawarkan solusinya melalui penerapan syariat secara kafah. “Dalam kerusakan hutan dan eksploitasi SDA Indonesia, Islam menetapkan SDA merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.

Bahkan, terangnya, Rasulullah saw. juga menegaskan prinsip kepemilikan umum dalam riwayat Abu Dawud, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yakni air, padang rumput, dan api.” Hal ini, ujarnya, dipahami sebagai dasar pengelolaan sumber daya vital untuk kepentingan publik.

“Dalam konsep Khilafah, peralihan tata kelola hutan dilakukan dengan menata ulang kepemilikan dan kewenangan pengelolaan, menghentikan praktik yang merusak, melakukan pemulihan hutan, serta memastikan manfaat sumber daya kembali kepada masyarakat,” ujarnya.

Begitu juga pada krisis daya beli masyarakat, jelasnya, dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai masalah pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai akibat dari tata kelola ekonomi yang tidak menjamin distribusi kekayaan secara adil.

“Negara dalam sistem Khilafah berperan sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat) dengan memastikan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, kesehatan, dan pendidikan dapat diakses masyarakat secara layak. Mekanisme distribusi kekayaan dilakukan melalui instrumen syariat, seperti zakat, pengelolaan harta milik umum, larangan praktik riba dan monopoli, serta pengawasan pasar agar tidak terjadi eksploitasi yang membebani rakyat,” bebernya.

Penerapan syariat kafah, tutur Nida, juga mengubah orientasi ekonomi dari pertumbuhan berbasis konsumsi dan utang menjadi ekonomi produktif yang berkeadilan. “Negara mengelola sumber daya strategis yang termasuk kepemilikan umum untuk membiayai pelayanan publik dan menekan biaya hidup, bukan menyerahkannya sepenuhnya kepada mekanisme pasar,” tegasnya.

Dengan demikian, imbuhnya, peningkatan kesejahteraan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara menyeluruh dan terdistribusinya kekayaan.

Sementara itu, ungkapnya, solusi krisis energi dimulai dengan mengembalikan pengelolaan energi strategis kepada konsep kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah), yaitu sumber daya yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat luas tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu atau korporasi yang berorientasi keuntungan semata. “Negara Khilafah berperan sebagai pengelola (raa‘in) yang memastikan eksplorasi, produksi, distribusi, dan harga energi ditujukan untuk kemaslahatan rakyat,” terangnya.

Ia memaparkan, secara kuantitatif, Indonesia memiliki potensi energi yang besar. “Berdasarkan data pemerintah, cadangan minyak sekitar 2,3 miliar barel, cadangan gas sekitar 35 triliun kaki kubik (TCF), serta potensi energi terbarukan mencapai sekitar 3.687 GW (terutama dari surya, hidro, angin, bioenergi, panas bumi, dan laut). Namun, pemanfaatannya masih rendah. Kapasitas terpasang energi terbarukan berada di kisaran 14 GW, jauh di bawah potensinya,” bebernya.

Bahkan, sebutnya, Indonesia memiliki cadangan besar, seperti cadangan batu bara sekitar 31 miliar ton dan potensi energi terbarukan lebih dari 3.600 GW, tetapi manfaat ekonominya masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses energi, volatilitas harga, dan ketergantungan impor.

Tidak hanya itu, ungkapnya, Islam pun menawarkan perubahan mendasar dari sistem moneter berbasis uang fiat menuju sistem mata uang yang memiliki nilai intrinsik, yaitu dinar emas dan dirham perak. “Perkiraan total emas yang pernah ditambang sepanjang sejarah sekitar 215.000–220.000 ton. Dengan harga emas sekitar kisaran US$3.000–3.400 per troy ounce pada 2026, seluruh emas tersebut bernilai sekitar US$20—24 triliun. Sementara itu, jumlah uang beredar dan aset keuangan global mencapai ratusan triliun dolar. Artinya, standar emas penuh 1:1 terhadap seluruh transaksi modern membutuhkan perubahan besar pada definisi uang, bukan sekadar mencetak dinar emas,” jabarnya.

Jalan Islam

Nida meyakini, ketika sebuah negeri memiliki SDA yang melimpah, pangan yang berlimpah, energi yang besar, sumber daya manusia yang berkualitas, letak geografis yang strategis, kekayaan laut, serta budaya yang beragam, tetapi ketika tidak mengambil Islam sebagai landasan mengatur negara dan masyarakat, maka bukan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan yang didapat, melainkan hanya bencana. “Maka, ada dua jalan yang harus dipilih, yakni jalan Islam atau jalan tanpa Islam,” cetusnya.

Jika mengambil Islam sebagai landasan, terangnya, akan terwujud keadilan karena hukum Allah Swt. ditegakkan tanpa pandang bulu, harta berputar di tengah rakyat—bukan segelintir elite—, kesejahteraan dan kemakmuran terwujud, kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, rakyat hidup bermartabat, terjadi persatuan dan ketenangan, umat bersaudara, negeri aman dan damai, serta membawa pengaruh di dunia, yakni menjadi teladan dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

Islam, tegasnya, adalah solusi kehidupan yang sempurna. “Jika Islam ditinggalkan dan tidak menjadi landasan, maka yang didapat ketidakadilan, hukum dibuat manusia yang tajam ke bawah tumpul ke atas, kesenjangan sosial, kekayaan dikuasai segelintir, rakyat hidup dalam kesulitan, kemiskinan dan pengangguran, lapangan kerja sempit dan masa depan suram, terjadi perpecahan, serta kerusakan moral. Belum lagi, sikap individualisme, permusuhan dan krisis moral, serta berbagai bencana yang terus menimpa kehidupan manusia, alam rusak, bencana tiada henti, hidup penuh ketakutan. Maka, kembalilah kepada Islam,” pungkasnya.[MNews/SA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *