[Kabar] Aktivis Ungkap di Balik Gagalnya 60 Ribu Calon Mahasiswa Melakukan Daftar Ulang

[Kabar] Aktivis Ungkap di Balik Gagalnya 60 Ribu Calon Mahasiswa Melakukan Daftar Ulang

Muslimah News, NASIONAL — Lebih dari 60 ribu calon mahasiswa yang lolos Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 tidak melakukan daftar ulang. Menurut Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (PSNPMB) keputusan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kendala finansial, kondisi sosial keluarga, serta ketidaksesuaian minat dan rencana karier. Fakta ini menunjukkan persoalan pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya soal kesempatan masuk perguruan tinggi, tetapi juga kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai pendidikan hingga selesai.

Menanggapi fenomena tersebut, aktivis muslimah Marnina Ika Putri, S.Pd., M.Pd. mengungkapkan, persoalan utama di balik gagalnya lebih dari 60 ribu calon mahasiswa melanjutkan pendidikan bukan sekadar mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), melainkan rapuhnya kondisi ekonomi keluarga akibat kemiskinan struktural.

Ia mengatakan, itu semua terjadi karena komersialisasi pendidikan bertemu dengan kemiskinan struktural yang lahir dari kegagalan kebijakan ekonomi negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. “Akibatnya, banyak keluarga tidak hanya kesulitan membayar UKT, tetapi juga menanggung biaya hidup selama kuliah, seperti kos, transportasi, konsumsi, buku, internet, hingga kebutuhan akademik lainnya,” terangnya.

Konsekuensi Kapitalisme

Kondisi tersebut, ucapnya, merupakan konsekuensi dari paradigma kapitalisme neoliberal yang menjadikan pendidikan tinggi sebagai komoditas. “Perguruan tinggi dipaksa mencari sumber pembiayaan sendiri sehingga biaya pendidikan terus meningkat,” ujarnya.

Di sisi lain, tambah Marnina, sistem ekonomi kapitalisme juga melahirkan inflasi, pengangguran, penurunan daya beli, dan ketimpangan distribusi kekayaan yang mempersempit kemampuan ekonomi keluarga. “Akhirnya, akses pendidikan tinggi makin ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan oleh kemampuan akademik,” tegasnya.

Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, terangnya, tetapi di berbagai negara kapitalis, pendidikan tinggi telah berubah menjadi industri yang mahal. “Amerika Serikat, misalnya, mengandalkan student loan berbasis riba sebagai solusi pembiayaan pendidikan,” sebutnya.

Kebijakan ini, lanjutnya, justru melahirkan jebakan utang yang membebani lulusan hingga puluhan tahun. “Fakta ini menunjukkan, komersialisasi pendidikan merupakan problem sistemis kapitalisme, bukan sekadar persoalan tata kelola perguruan tinggi,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan, apabila kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh puluhan ribu calon mahasiswa yang gagal kuliah. “Indonesia akan menghadapi penurunan kualitas sumber daya manusia, melemahnya daya saing bangsa, sekaligus memperpanjang rantai kemiskinan antargenerasi. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan mobilitas sosial justru berubah menjadi hak istimewa bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi,” bebernya.

Pandangan Islam

Namun, menurut Marnina, hal tersebut berbeda dengan sistem Islam. “Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan dasar publik yang wajib dijamin negara, bukan komoditas yang diperdagangkan. Karena itu, politik ekonomi Islam terlebih dahulu memastikan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan lapangan kerja bagi laki-laki balig di sektor riil sehingga setiap kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya,” jelasnya.

Di saat yang sama, ungkapnya, negara juga bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. “Pembiayaan pendidikan berasal dari baitulmal yang ditopang oleh pengelolaan harta milik umum, harta milik negara, serta pos-pos syariat. Dengan mekanisme ini, pendidikan tidak bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga, melainkan menjadi hak seluruh rakyat,” imbuhnya.

Akses pendidikan yang mudah, berkualitas, dan bebas dari komersialisasi, tuturnya, akan melahirkan generasi ahli di berbagai bidang ilmu yang dibutuhkan umat. Bahkan, lanjutnya, mereka bukan sekadar menjadi tenaga kerja bagi industri, tetapi menjadi ilmuwan, ulama, dokter, insinyur, dan pemimpin yang membangun peradaban Islam. “Inilah perbedaan mendasar antara kapitalisme yang memandang pendidikan sebagai komoditas ekonomi dan Islam yang menjadikannya sebagai pilar kebangkitan umat dan tanggung jawab negara,” pungkasnya.[MNews/SA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *