Kapitalisme Gagal Menyejahterakan, Islam Menjamin Pemerataan Kesejahteraan

Kapitalisme Gagal Menyejahterakan, Islam Menjamin Pemerataan Kesejahteraan

Muslimah News, FOKUS — Tekanan ekonomi masyarakat pada 2026 terasa makin berat terutama dari sisi daya beli dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah sampai meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026. Paket kebijakan ini mencakup insentif perpajakan, bantuan pangan, subsidi kedelai, diskon tarif transportasi, hingga keringanan PPh.

Sementara itu, ketimpangan pendapatan membuat hasil pertumbuhan ekonomi tidak turun ke lapisan masyarakat bawah. Data tabungan masyarakat menunjukkan jurang yang makin lebar. Kelompok simpanan di bawah Rp100 juta turun dari rata-rata Rp4,2 juta menjadi Rp1,7 juta. Tabungan kelompok di atas Rp5 miliar justru meroket hingga mendekati Rp30 miliar. Masalahnya, kelompok kaya tidak menambah konsumsi ketika kekayaan naik, sehingga pertumbuhan tidak otomatis mendorong belanja masyarakat.

Pada sektor ketenagakerjaan, PHK terus menghantui. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 23.470 pekerja terkena PHK selama Januari—Mei 2026. Jumlah pekerja formal terus tergerus oleh pertumbuhan pekerja informal, karena pekerja yang terkena PHK tidak punya pilihan selain masuk sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak menentu.

Tidak hanya Indonesia, tekanan ekonomi juga terjadi secara global. World Economic Forum merilis laporan Chief Economists’ Outlook yang menggambarkan prospek ekonomi global makin suram. Laporan tersebut menyebut 94% ekonom memperkirakan inflasi global akan meningkat, memperburuk tekanan ekonomi di berbagai kawasan.

Struktur Ekonomi Rapuh

Beratnya tekanan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, baik domestik maupun global, tidak lepas dari kerapuhan struktur ekonomi yang dibangun di atas sistem kapitalisme. Kerapuhan itu tampak dalam beberapa aspek.

Pertama, sistem ekonomi kapitalisme hanya fokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan aspek distribusi. Dalam sistem ini, distribusi dipandang sebagai aspek pelengkap sehingga mengabaikan kewajiban negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga. Akibatnya, kemiskinan menjadi masalah laten yang tidak pernah tersolusikan.

Kedua, peran negara yang hanya sebatas regulator memberikan ruang yang sangat besar kepada pemilik modal untuk menguasai berbagai sektor strategis. Sebagian besar sumber daya alam (SDA) milik rakyat, seperti minyak, gas, batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, hasil laut, hutan, serta kekayaan alam lainnya dalam jumlah yang besar malah diberikan kepada swasta/asing.

Akibatnya, aset-aset publik dikuasai segelintir korporasi swasta yang menjadikan ketimpangan kian meluas. Ketika para investor memutuskan memindahkan pabrik atau menghentikan produksi, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain menyaksikan PHK massal terjadi.

Negara memang memperoleh pemasukan berupa pajak, royalti, atau dividen. Akan tetapi, nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan luar biasa yang dinikmati oleh pihak swasta. Ini tampak pada pendapatan negara dalam APBN 2025 dari SDA yang hanya Rp230,08 triliun, sangat jauh dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.387 triliun. (BPS, 3-2-2026) .

Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal pemerintah menjadi sempit. Pemerintah tidak leluasa membangun industri strategis, membuka lapangan kerja dalam jumlah besar, ataupun memberikan jaminan hidup yang memadai bagi rakyat yang kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, rakyat dibebani dengan berbagai jenis pajak yang kian memberatkan perekonomian mereka.

Ketiga, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bergantung pada pajak dan utang berbasis riba. Akibatnya, alokasi pembayaran utang dan bunga makin besar dan mengurangi belanja pemerintah untuk subsidi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.

Keempat, sistem moneter berbasis fiat money dan sistem keuangan yang mengandalkan riba serta spekulasi (seperti pasar uang, valas, saham, kripto, dan future trading) menciptakan ketidakstabilan yang mengganggu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga memicu krisis.

Pemicu utama ketidakstabilan ada pada sektor moneter (nonriil), di antaranya bursa saham/pasar modal, bank ribawi, mata uang berbasis fiat money, dan lainnya. Kegiatan ekonomi di sektor moneter (pasar uang, pasar saham, valas, bank ribawi) dan lain-lain jauh melampaui kegiatan sektor riil (produksi barang dan jasa) sehingga menciptakan gelembung ekonomi. Ketika gelembung ekonomi pecah, efek domino kebangkrutan massal terjadi.

Kelima, mekanisme pasar dalam distribusi barang modal ekonomi (tanah, uang, pendidikan, dan keterampilan) menyebabkan peluang peningkatan kesejahteraan hanya dimiliki oleh mereka yang mampu membayar atau memiliki koneksi dengan penguasa Ini terjadi karena negara dalam sistem kapitalisme hanya berfungsi sebagai regulator, bukan penanggung jawab urusan rakyat.

Krisis Berulang

Penerapan sistem kapitalisme juga telah memicu terjadinya krisis ekonomi maupun keuangan yang berulang, dengan dampak yang makin parah. Krisis demi krisis yang terjadi di berbagai benua seperti krisis di Asia, Amerika Serikat, Eropa, maupun berbagai belahan dunia lainnya, terjadi karena dipicu adanya pertumbuhan sektor nonriil yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor riil.

Sebagai contoh, Krisis Finansial Asia yang terjadi pada 1997—1998 berupa jatuhnya nilai mata uang di Asia Tenggara (termasuk Indonesia) akibat spekulasi valuta asing dan rapuhnya fundamental ekonomi nonriil.

Krisis Subprime Mortgage yang meledak pada 2007—2008 adalah krisis keuangan besar yang bermula dari gelembung kredit perumahan di AS pada pertengahan 2000-an. Krisis ini menyeret dunia ke dalam Great Recession.

Resesi Pandemi pada 2020 menyebabkan penutupan aktivitas ekonomi dunia (lockdown) mengekspos betapa rapuhnya rantai pasok dan utang luar negeri negara-negara berkembang yang berbasis fiat money.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa kapitalisme telah gagal dalam mendistribusikan kekayaan di antara manusia dengan cara yang adil. Kapitalisme tidak memiliki solusi untuk distribusi kekayaan yang berkeadilan, pertumbuhan ekonomi yang merata, mencegah krisis ekonomi dan keuangan, menjaga stabilitas sistem moneter, maupun mencegah terjadinya perdagangan yang spekulatif. Hal tersebut merupakan masalah sistemis yang penyelesaiannya membutuhkan paradigma baru yang benar.

Tatanan Ekonomi Islam

Dunia membutuhkan tatanan ekonomi global yang benar. Tatanan itu hanya terdapat dalam Islam dan diterapkan melalui negara Khilafah. Mekanisme Islam dalam menciptakan keadilan dan menyejahterakan masyarakat tampak dari poin-poin berikut.

Pertama, negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu—seperti makanan, minuman, dan pakaian—serta memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis. Rasulullah ﷺ bersabda,

 الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa negara tidak boleh lepas tangan terhadap kondisi rakyat, baik kemiskinan, pengangguran, maupun kesulitan ekonomi. Dengan mekanisme ini, masyarakat dipastikan dapat mengakses kebutuhan dasar secara adil.

Kedua, Islam mengatur kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Barang milik publik—seperti air, hutan, dan energi—tidak boleh dikuasai swasta. Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Barang-barang tersebut harus dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Pendapatan dari pengelolaan harta milik umum menjadikan keuangan negara sehat, tanpa bergantung pada utang ribawi. Potensi besar dari tambang batu bara, migas, emas, dan hutan akan makin optimal jika ditopang teknologi modern dan sistem produksi yang efisien. Pengelolaan berbasis industri juga membuka jutaan lapangan kerja. Tanah milik negara didistribusikan secara adil kepada rakyat yang mampu mengelolanya sehingga pengangguran dapat diatasi.

Ketiga, negara wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas agar tenaga kerja memiliki kemampuan dan daya saing tinggi. Kesempatan kerja harus terbuka  bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Keempat, negara memberi perhatian besar pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Subsidi pupuk, bibit unggul, irigasi, alat produksi, hingga bahan bakar bagi nelayan menjadi instrumen penting agar sektor-sektor tersebut berkembang dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kelima, negara tidak boleh membiarkan kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya. Harta harus terus bergerak melalui investasi halal, perdagangan, produksi, dan konsumsi sehingga roda ekonomi terus berputar dan kesempatan kerja meluas. Allah Taala berfirman,

 كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ

”Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Keenam, negara melarang penimbunan kekayaan. Harta harus berputar dalam aktivitas ekonomi produktif. Allah Taala berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍۢ

”Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkan semua itu di jalan Allah, maka kabarilah mereka dengan azab yang pedih.” (QS At-Taubah [9]: 34).

Ketujuh, sistem moneter Islam bersandar pada mata uang emas (dinar) dan perak (dirham). Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah hlm. 185 menjelaskan bahwa Islam telah mengaitkan hukum syarak dengan emas dan perak, dengan menganggap keduanya sebagai emas dan perak (zatnya), serta menganggapnya sebagai mata uang dan (nilai) harga atas barang dan (nilai) upah atas jasa.

Beliau menjelaskan bahwa emas dan perak telah dijadikan sebagai mata uang resmi yang berlaku selama kurun kehidupan Rasulullah ﷺ, khulafaurasyidin, serta Kekhalifahan Umawiyah dan Abbasiyah. Dengan itu, stabilitas nilai mata uang dan pengendalian inflasi lebih terjaga.

Kedelapan, sistem keuangan Islam menolak transaksi zalim seperti riba dan spekulasi (gharar). Islam mendorong kerjasama bisnis syirkah mudharabah (bagi hasil) dan charity (kegiatan sosial) seperti pemberian pinjaman yang tidak berbunga (qardh hasanah), wakaf, dan sedekah.

Kesembilan, negara wajib menjauhkan diri dari utang luar negeri. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab An-Nizhamul Iqtishadi fi al-Islam hlm. 307 menjelaskan bahwa utang luar negeri, baik jangka pendek maupun panjang, selain ribawi juga menimbulkan kekacauan pada pasar mata uang dan melemahkan nilai mata uang negara.

Demikianlah, tatanan ekonomi Islam mengutamakan pemerataan,  menghilangkan kesenjangan, menolak pinjaman ribawi, menggunakan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai mata uang, serta mencegah praktik perdagangan yang spekulatif. Dengan sistem ini, keadilan pasti terwujud karena bersumber dari Zat Yang Maha Adil. Inilah yang diingatkan Allah dalam firman-Nya,

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

”Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).

Keberhasilan sistem ekonomi Islam tidak diukur dari besarnya pertumbuhan angka statistik sebagaimana kapitalisme, melainkan dari sejauh mana rakyat hidup sejahtera, layak, dan merasakan keadilan. Selain itu, penerapan aturan Islam di dunia akan meringankan pertanggungjawaban pada yaumulhisab. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang muslim menolak penerapan aturan Islam dalam bernegara. [MNews/IA-CJ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *