Penulis: Besse Megawati
Muslimah News, FOKUS — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik melalui putusan terbarunya terkait UU Pemilu. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 245 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai secara tegas mengenai kewajiban keterwakilan perempuan.
MK kemudian memberikan tafsir konstitusional baru terhadap pasal tersebut. Dalam amar putusannya, ditegaskan bahwa daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ketentuan ini bukan lagi sekadar imbauan administratif, melainkan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap partai politik peserta pemilu. Juga ada konsekuensi hukum yang tegas apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, wajib menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik yang bersangkutan pada daerah pemilihan tersebut.
Keputusan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan representasi perempuan dalam lembaga legislatif, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini benar memperjuangkan perempuan? Atau sekadar memenuhi angka dalam sistem yang sejak awal tidak berpihak?
Representasi Politik Perempuan
Berdasarkan data keterlibatan (representasi) perempuan di DPR RI dalam tiga periode pemilu terakhir menunjukkan persentase perempuan di parlemen (DPR RI) pada Pemilu 2014–2019 sejumlah 97 orang (17,32%) dari total anggota DPR 560 orang. Pemilu 2019–2024 jumlah perempuan 120 orang (20,86%) dari total anggota DPR 575 serta Pemilu 2024–2029 jumlah perempuan 127 orang (21,89%) dari total anggota DPR 580. Tren yang terlihat ada kenaikan bertahap dari 17,3% → 20,8% → 21,9%.
Di saat angka keterwakilan perempuan terus meningkat, data Komnas Perempuan mencatat angka Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) terus meningkat. Puncaknya mencapai 376.529 kasus dengan perincian tertinggi berupa kekerasan seksual (37,51%), psikis (32,48%), fisik (18,93%), dan ekonomi (11,07%). Faktor penyebab kekerasan pada perempuan pada umumnya lemahnya perlindungan hukum, tekanan ekonomi/kemiskinan, budaya permisif dan komersialisasi tubuh Perempuan di media dan industri, dugaan adanya perselingkuhan.
Sementara itu, Kementerian PPPA mencatat ada sekitar 9,68% perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, lebih tinggi dibandingkan laki-laki (9,40%). Faktor penyebabnya seperti struktur ekonomi yang tidak adil (sistem ekonomi berbasis pasar, upah ditekan, maupun keuntungan terpusat pada pemilik modal). Juga perempuan terkonsentrasi di sektor rentan (banyak bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial, rentan PHK serta upah rendah).
Data resmi negara menunjukkan fakta yang konsisten yang mana kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi, bahkan meningkat. Pada saat yang sama, perempuan tetap menjadi kelompok paling rentan dalam ekonomi dan pendidikan. Ini menegaskan bahwa problem perempuan bukan sekadar kurangnya representasi di parlemen, melainkan adanya ketimpangan yang terus diproduksi oleh sistem itu sendiri.
Sekilas, putusan MK yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif tampak sebagai langkah progresif. Negara seolah hadir untuk memastikan perempuan mendapat ruang dalam politik. Namun, jika ditelaah lebih dalam, kebijakan ini justru memperlihatkan satu hal mendasar, yakni sistem demokrasi tidak secara alami mampu menghadirkan keadilan sehingga harus dipaksakan melalui angka-angka.
Demokrasi berbasis kompetisi kekuasaan telah melahirkan politik transaksional, biaya tinggi, dan orientasi kekuasaan, bukan pelayanan. Dalam sistem seperti ini, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya berpotensi terseret dalam praktik yang sama. Akhirnya, perempuan bukan dimuliakan, melainkan diseret untuk beradaptasi dalam arena yang keras dan sering kali jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.
Selain itu, kebijakan kuota ini berpotensi mereduksi perempuan menjadi sekadar angka administratif. Selama syarat 30% terpenuhi, sistem dianggap “adil” tanpa benar-benar memastikan apakah perempuan memiliki peran substansial, perlindungan, dan kehormatan dalam kehidupan publik.
Oleh sebab itu, persoalan perempuan tidak bisa selesai hanya dengan representasi politik. Ini karena akar masalahnya menyentuh aspek yang jauh lebih luas, yakni sistem sosial, ekonomi, dan nilai yang mengatur kehidupan. Keterwakilan aspirasi perempuan juga tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan menetapkan kuota 30% perempuan di parlemen. Masalah mendasarnya adalah tidak aspiratifnya parlemen, baik terhadap perempuan maupun rakyat secara umum, bukan pada jumlah laki-laki atau perempuan yang duduk di dalamnya.
Ideologi yang menjadi fondasi sistem politik yang ada, yakni kapitalisme, juga berperan besar. Parlemen cenderung berfungsi sebagai representasi kepentingan para pemilik modal. Proses politik berjalan dalam kerangka transaksi dan kekuatan finansial sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite dibandingkan kebutuhan rakyat luas. Akibatnya, bukan hanya perempuan yang terpinggirkan, melainkan juga mayoritas masyarakat.
Menambah jumlah perempuan di parlemen tidak otomatis menghadirkan keadilan atau membuat kebijakan menjadi lebih berpihak. Perempuan yang masuk ke dalam sistem yang sama tetap berpotensi terjebak dalam mekanisme dan kepentingan yang sama. Kampanye kesetaraan gender dalam sistem demokrasi kapitalistik melahirkan kebijakan seperti kuota—yang tampak membela perempuan, tetapi nyatanya justru menyeret perempuan masuk ke dalam sistem yang tidak pernah adil.
Walhasil, solusi mendasar bukanlah sekadar memperbanyak representasi perempuan secara kuantitatif, melainkan menghadirkan sistem yang secara struktural mampu menjamin keadilan bagi seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sistem yang tidak tunduk pada kepentingan pemodal, tetapi yang benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan perlindungan rakyat.
Peran Politik Perempuan
Dalam pandangan Islam, perempuan memiliki peran politik yang jelas dan signifikan, meskipun tidak identik dengan konsep kekuasaan formal sebagaimana dalam sistem demokrasi modern. Politik dalam Islam tidak dimaknai semata sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai aktivitas mengurus urusan umat (ri’ayah syu’un al-ummah) dan melakukan kontrol terhadap penguasa.
Secara prinsip, Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dalam kehidupan publik, termasuk dalam amar makruf nahi mungkar. Allah Swt. berfirman,
وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar…” (QS At-Taubah: 71).
Ayat ini menjadi dasar bahwa perempuan memiliki peran aktif dalam menjaga kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek politik. Meskipun kepemimpinan tertinggi (khalifah) ditetapkan hanya bagi laki-laki, tetapi ketentuan ini tidak serta-merta merugikan atau memudaratkan perempuan. Ini karena posisi khalifah dalam Islam bukanlah pembuat hukum, melainkan pelaksana hukum. Adapun yang menetapkan hukum adalah Allah Swt., Zat Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui kebutuhan seluruh manusia.
Dalam Islam, keadilan tidak bergantung pada siapa yang memegang kekuasaan, melainkan pada hukum apa yang diterapkan. Selama hukum yang ditegakkan berasal dari syariat Islam, maka secara prinsip menjamin keadilan bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi.
Dalam sejarah, praktik peran politik perempuan tampak nyata. Sebut saja Nusaibah binti Ka’ab (Ummu ‘Ammarah) dan Asma’ binti ‘Amr (Ummu Mani’), dua muslimah yang turut terlibat dalam Baiat Aqabah II, memberikan baiat (janji setia) kepada Rasulullah ﷺ. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi dalam memberikan legitimasi politik terhadap kepemimpinan.
Allah Swt. berfirman, “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan mukmin untuk mengadakan baiat kepadamu…” (QS Al-Mumtahanah: 12).
Selain itu, perempuan juga berhak menyampaikan pendapat, menasihati penguasa, serta mengkritik kebijakan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah ﷺ, “Agama adalah nasihat…” (HR Muslim). Nasihat kepada pemimpin merupakan bagian dari aktivitas politik dalam Islam.
Pada masa Khulafaurasyidin, terdapat kisah terkenal ketika seorang perempuan mengoreksi Khalifah Umar bin Khaththab ra. terkait kebijakan pembatasan mahar. Umar menerima koreksi tersebut dan menarik keputusannya seraya mengakui bahwa perempuan tersebut benar. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya memiliki hak berbicara, tetapi juga didengar dan diakui dalam ruang publik.
Begitu juga dikenal peran Aisyah ra., istri Rasulullah ﷺ, yang menjadi rujukan ilmu dan terlibat dalam dinamika sosial politik umat. Banyak sahabat laki-laki maupun perempuan yang mengambil ilmu darinya, termasuk persoalan hukum dan berbagai kebijakan.
Dari sisi kelembagaan, Islam mengenal Majelis Umat (ahl al-halli wa al-‘aqdi) sebagai representasi masyarakat yang berfungsi menyampaikan aspirasi dan mengontrol penguasa. Perempuan merupakan bagian dari umat sehingga berhak terlibat dalam penyampaian aspirasi tersebut. Jika ada persoalan yang lebih spesifik dan dipahami oleh perempuan, maka perempuan dapat menjadi pihak yang mewakili dan menyuarakannya secara langsung.
Dengan demikian, peran politik perempuan dalam Islam tidak diukur dari jumlah kursi kekuasaan, melainkan dari keterlibatan aktif dalam melakukan amar makruf nahi mungkar, memberi nasihat dan kritik kepada penguasa, memberikan legitimasi politik (baiat), serta menyampaikan aspirasi umat, termasuk isu perempuan
Islam tidak mengabaikan perempuan dalam politik, tetapi juga tidak mereduksinya menjadi sekadar angka kuota. Penekanannya adalah bagaimana setiap individu, laki-laki maupun perempuan, berperan dalam menjaga keadilan, mengontrol kekuasaan, dan memastikan hukum Allah diterapkan dalam kehidupan. Politik dalam Islam menjadi ruang tanggung jawab kolektif, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Perempuan tetap memiliki posisi terhormat serta peran strategis di dalamnya.
Fakta bahwa keadilan hakiki bagi seluruh rakyat hanya dapat terwujud dalam sistem Khilafah, menunjukkan bahwa keberadaannya bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi kehidupan seluruh manusia. Wallahualam. [MNews/GZ]
