Muslimah News, FOKUS — Dalam transisi tahap dua rencana perdamaian Gaza, Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) mendesak Hamas untuk segera menyelesaikan rancangan kesepakatan demiliterisasi Jalur Gaza. Amerika Serikat (AS) menginginkan Hamas menyerahkan hampir semua persenjataannya serta menyerahkan peta jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza.
Hamas menegaskan, sebelum masuk tahap kedua, tahap pertama rencana perdamaian wajib dijalankan penuh yaitu penghentian serangan sementara, pertukaran sandera dan tahanan, bantuan kemanusiaan, dan penarikan pasukan Zion*s di Jalur Gaza.
Sementara itu, serangan udara Zion*s kembali menghantam Jalur Gaza pada Senin (6-4-2026) saat gencatan senjata masih diberlakukan. Sedikitnya 10 orang tewas akibat gempuran terbaru Zion*s yang menghantam area di dekat sebuah sekolah di Jalur Gaza yang kini menampung para pengungsi Palestina.
Zion*s kembali melanggar perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza setelah serangkaian serangan yang menewaskan sedikitnya enam orang pada Sabtu (11-4-2026). Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut serangan terbaru di kamp pengungsi Bureij, Gaza tengah, sebagai “pembantaian mengerikan” setelah enam warga sipil dilaporkan tewas.
BoP Melanggengkan Penjajahan atas Gaza
Desakan BoP terhadap Hamas untuk segera menyelesaikan rancangan demiliterisasi dimaksudkan agar fase kedua dari perjanjian gencatan senjata Zion*s-Hamas, yaitu demiliterisasi Hamas dan penataan ulang wilayah Gaza segera dijalankan. BoP memang diberi mandat oleh Resolusi DK PBB 2803 untuk mengawasi gencatan senjata Gaza, mengelola rekonstruksi Gaza, mengawal demiliterisasi Hamas, dan mengatur pemerintahan transisi Gaza. Namun, melihat visi, misi, struktur, dan komposisi kepengurusannya terlihat bahwa BoP tidak lain adalah kelanjutan strategi untuk melanggengkan penjajahan Zion*s Yahudi dan membungkam perlawanan rakyat Gaza.
Seperti diketahui, BoP dipimpin Trump yang justru kerap menimbulkan ketidakdamaian, sebagaimana yang terjadi di Venezuela dan Greenland. Trump bukanlah sosok peace maker, melainkan trouble maker. Di samping itu, tokoh-tokoh kunci yang berada di BoP seperti Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, dan lainnya berasal dari kalangan pro-Zion*s. Lalu, perdamaian macam apa yang bisa diwujudkan jika pimpinan dan dewan justru diisi para pendukung Zion*s —perampok, perampas, penjajah, sekaligus pembantai?
Melihat Trump dan komposisi kepengurusan Dewan Perdamaian ini, masa depan Gaza bisa diprediksi. Sejak terpilih menjadi presiden AS awal 2025, Trump memimpikan Gaza sebagai pusat wisata, teknologi, dan hunian mewah di bawah kontrol AS. Dengan kata lain, Dewan Perdamaian adalah proyek kolonial yang dicanangkan Trump untuk mendesain ulang Gaza tanpa melibatkan warga Gaza dalam proses perumusannya. AS mendudukkan Hamas sebagai entitas yang mengancam kepentingannya dan Zion*s. Melalui demiliterisasi Hamas, BoP hendak menghentikan secara permanen perlawanan rakyat Gaza yang menghalangi Trump merealisasikan mimpinya.
Sayang, dunia berhasil dipaksa percaya bahwa solusi bagi Gaza adalah demiliterisasi Hamas dan pengakuan kemerdekaan Palestina dalam bingkai dua negara. Padahal, demiliterisasi adalah bagian dari serangan pemikiran Barat untuk mengubah cara pandang umat, yaitu menjadikan perlawanan sebagai ancaman dan penyerahan senjata sebagai jalan damai.
Perlu diketahui, piagam BoP tidak memuat kata freedom untuk Palestina, juga tanpa rencana mengakhiri pendudukan. Akibatnya, pendudukan Zion*s yang hampir seabad dilegalkan secara struktural. Oleh karena itu, Palestina tidak akan memiliki kedaulatan, apalagi kemerdekaan. Alih-alih memerdekakan, BoP justru menghentikan seluruh ikhtiar membebaskan Palestina dari penjajahan Zion*s Yahudi. Palestina merdeka mustahil lahir di bawah BoP.
Seharusnya umat tidak boleh lupa bahwa karakter utama Zion*s tidak bisa dipercaya. Bukankah sejarah mencatat puluhan resolusi PBB soal pendudukan Palestina tidak pernah ditaati Zion*s yang didukung penuh AS? Bukankah serangan Zion*s Yahudi yang menewaskan lebih dari 10 orang pada Senin, 6 April 2026, serta serangan Sabtu, 11 April 2026 membuktikan itu?
Begitu pula dengan AS. Demiliterisasi jelas menjadi cara mereka untuk mengendalikan politik dan militer Gaza. Ini membuktikan bahwa sejatinya upaya genosida masih terus berlangsung meski setelah kesepakatan gencatan senjata. Ini juga membuktikan bahwa Zion*s dan AS tengah bekerja sama memadamkan spirit perlawanan yang masih tersisa demi menguasai penuh tanah Gaza.
Dengan demikian, bergabungnya pemimpin muslim dalam BoPadalah pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dan hukumnya haram, apalagi mereka duduk bersama penjajah dan penjagal. Indonesia pun seharusnya tidak masuk BoP, sebab meski niatnya membantu Palestina, mengikuti arahan Barat sama saja melanjutkan kemungkaran. Kemungkaran itu tampak dalam tujuan BoP, yaitu memerangi mujahidin dan merampas tanah Gaza untuk proyek politik-ekonomi, dengan sang inisiator—yaitu AS—yang selama ini dikenal sebagai negara yang memerangi kaum muslim.
Seharusnya para penguasa negeri-negeri Islam mengirimkan tentara mereka untuk berjihad bersama para mujahidin Palestina mengusir Zion*s Yahudi dari wilayah itu. Ini karena Allah Taala memerintahkan jihad ketika ada negeri Islam yang diserang, diduduki atau dizalimi. Perintah itu berlaku bagi seluruh kaum muslim, ketika upaya mengusir penjajah dan memerangi mereka belum tuntas dilakukan oleh satu negeri Islam. Yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi perintah ini tentu saja para penguasa negeri Islam dan panglima perang yang memiliki komando untuk menggerakkan militer.
Sayang, kekuatan militer para penguasa muslim tidak digunakan untuk membela umat. Mereka yang seharusnya menjadi perisai umat justru menjadi perisai kepentingan asing, khususnya Amerika dan Zion*s Yahudi. Sementara itu, umat dibiarkan menjadi sasaran genosida. Oleh karenanya, umat tidak bisa berharap pembebasan datang dari para penguasa muslim hari ini.
Nasionalisme negara-bangsa membuat para penguasa muslim tidak merasa bahwa saudara mereka di Palestina adalah bagian dari tubuhnya. Padahal, Allah Taala menegaskan,
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ
”Sungguh kaum mukmin itu bersaudara.” (QS Al-Hujurat [49]: 10).
Di tengah jeritan rakyat Palestina yang dibantai Zion*s, sebagian penguasa justru bungkam dan menghindar. Bahkan, sebagian dari mereka menghalangi upaya umat Islam yang ingin membela saudaranya di Palestina. Mereka justru bergabung dalam Abraham Accords yang menormalisasi hubungan dengan Zion*s, juga KTT Sharm El-Sheikh yang menjadi cikal bakal BoP.
Para pemimpin itu telah terjangkiti penyakit wahn. Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ”Hampir saja para umat (kafir dan fasik) mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring.” Kemudian seseorang bertanya, ”Katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit?” Rasulullah ﷺ berkata, “Bahkan, kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi, kalian bagai buih di lautan. Allah menghilangkan rasa takut di hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian penyakit wahn.” Kemudian seseorang bertanya, ”Apa itu wahn?” Rasulullah ﷺ berkata, ”Cinta dunia dan takut mati.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Penyakit wahn membuat para pemimpin negeri-negeri muslim lemah, terjajah, tunduk pada Barat, serta abai terhadap penderitaan rakyat Gaza.
Khilafah Pembebas Sejati Palestina
Akar masalah Palestina adalah perampasan tanah kharajiyah milik kaum muslim oleh Zion*s Yahudi dengan bantuan negara-negara kafir Barat. Oleh karenanya, solusi bagi tanah yang dirampas adalah mengambil kembali tanah itu dari perampasnya dengan mengirimkan tentara muslim dan kekuatan militer, bukan dengan perundingan. Serangan militer harus dilawan dengan perlawanan militer sebagaimana ditegaskan Allah Taala dalam firman-Nya,
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ
“Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian.” (QS Al-Baqarah [2]: 191).
Apa yang terjadi di Palestina seharusnya menyadarkan umat bahwa mereka harus bersatu. Selama negeri Islam terpecah dalam sekat-sekat nasionalisme, mereka tidak akan menjadi kekuatan global. Namun, ketika negeri-negeri Islam disatukan di bawah satu kepemimpinan tunggal, yaitu negara Khilafah, seluruh potensi—termasuk militer—akan terkonsolidasi menjadi satu komando.
Oleh karena itu, umat membutuhkan Khilafah dan seorang khalifah yang menjadi perisai. Rasulullah ﷺ bersabda, ”Imam (khalifah) adalah perisai, di belakangnya kaum muslim berperang dan berlindung.” (HR Bukhari Muslim).
Khilafah adalah kepemimpinan global kaum muslim untuk menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Kepemimpinan ini akan menyatukan seluruh umat Islam dengan landasan akidah Islam. Selanjutnya Khilafah akan memobilisasi kekuatan militer dan pasukan untuk mengusir penjajah Zion*s Yahudi dan negara-negara kafir yang menjadi penyokongnya. Mereka akan menghancurkan kekuatan kufur dengan mudah atas izin Allah Taala.
Para ulama sepanjang sejarah telah menegaskan kewajiban adanya kepemimpinan global bagi umat Islam. Imam al-Mawardi dalam Al-Ahkaam as-Sulthaaniyyah menegaskan, “Imamah (Khilafah) ditetapkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan agama.”
Demikian pula Imam an-Nawawi menegaskan dalam Syarḥ Shahih Muslim, “Para ulama telah berijmak bahwa wajib atas kaum muslim untuk mengangkat seorang khalifah.”
Khilafah bukan sekadar konsep politik, tetapi kewajiban syar’i yang akan menentukan nasib umat. Selama umat tidak memiliki khalifah, tragedi akan terus berulang. Penguasa menjadi antek asing, potensi umat tersia-siakan, dan darah umat Islam terus tertumpah.
Namun, dengan izin Allah, ketika umat Islam memiliki satu kepemimpinan global, segalanya berubah. Umat tidak lagi meminta perlindungan, tetapi menjadi pelindung; tidak lagi menjadi objek genosida, tetapi menjadi umat yang disegani, bahkan ditakuti musuh-musuhnya.
Meneladan Rasulullah ﷺ
Harus ada upaya sungguh-sungguh meneladan Rasulullah ﷺ dalam menegakkan institusi Islam di Madinah. Syekh Ahmad Athiyat dalam Ath-Thariiq (hlm. 299–307) menegaskan, kaum muslim wajib menegakkan institusi Islam sesuai metode Rasulullah ﷺ.
Dengan mempelajari metode Rasulullah ﷺ secara teliti dan mendalam, baik dari sirah Nabi ﷺ, hadis, serta ayat Al-Qur’an yang mulia dapat disimpulkan bahwa, pertama, aktivitas menegakkan institusi Islam bukan aktivitas individual, tetapi dilakukan oleh kelompok. Ini sesuai dengan firman Allah Taala, ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran [3]:104).
Dalam ayat ini Allah Taala memerintahkan kepada kaum muslim agar mendirikan jemaah dengan misi menyeru Islam, serta melakukan amar makruf nahi mungkar.
Kedua, jemaah atau kelompok dakwah yang berusaha menegakkan institusi Islam harus memenuhi persyaratan yang menjadikannya layak meraih tujuan. Persyaratan itu adalah (1) memahami Islam secara sempurna sebagai sebuah fikrah (ide) dan thariqah (metode) serta mengaitkan keduanya, (2) para pendiri partai memiliki kapabilitas untuk memimpin partai, (3) memahami metode yang benar dalam mengikat para anggotanya dengan partai, dan (4) memahami dunia dan berbagai peristiwa yang terjadi secara politis dan mampu melihat berbagai indikasi politik.
Kesadaran yang Benar
Upaya menegakkan institusi Islam harus diawali dengan memunculkan sebuah kesadaran yang benar di tengah umat bahwa Islam adalah sebuah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sekaligus mampu melawan ideologi kapitalisme. Umat harus paham, seluruh malapetaka dunia hari ini—khususnya di dunia Islam, termasuk bercokolnya Zion*s Yahudi di Palestina—berakar dari ideologi kapitalisme yang diemban Barat, termasuk AS dan Zion*s. Mereka sengaja menciptakan krisis di negeri-negeri Islam untuk melemahkan umat, memecah kekuatannya, dan merampas kedaulatannya.
Umat harus disadarkan akan kewajiban menegakkan institusi Islam, dan bahwa penegakannya menuntut konsolidasi serta peran semua pihak yang memahami untuk terlibat dalam gerakan perubahan pemikiran global yang sistematis. Allah Taala memberi kepastian, ”Wahai orang-orang yang beriman! Jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian.” (QS Muhammad [47]: 7).
Ayat di atas bukan hanya janji Allah, tetapi merupakan kepastian sejarah. Tidak ada pilihan bagi umat selain terus menggelorakan pembelaan terhadap Gaza dengan mewujudkan institusi Islam sampai janji Allah terwujud. Inilah janji Allah yang senantiasa kita nantikan, “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An-Nur [24]: 55).
Ini adalah janji kekuasaan, keamanan, dan kemuliaan yang akan Allah berikan kepada umat ini. Namun, semua itu terikat pada satu syarat, yaitu iman dan amal yang benar, termasuk menegakkan sistem kehidupan yang Allah ridai. Janji Allah hanya akan terwujud jika tegak kepemimpinan Islam global (Khilafah) yang menaungi seluruh kaum muslim di dunia, termasuk membebaskan Palestina. [MNews/IA-CJ]
