[Kabar] MBG Tetap Dilanjutkan meski Keracunan Berulang, Apa Kata Pengamat?

Muslimah News, NASIONAL — Keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Sebanyak 118 pelajar SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada Rabu (28-1-2026). Dari jumlah tersebut, 46 di antaranya harus menjalani rawat inap.

Sebelumnya, 112 santri Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kembali beraktivitas satu pekan setelah mengalami keracunan seusai mengonsumsi MBG pada 9 Januari 2026 lalu.

Pemerintah menargetkan zero keracunan pada 2026. Namun belum genap sebulan, angka keracunan akibat MBG sudah sangat besar. Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 1–13 Januari 2026, kasus keracunan telah menembus 1.242 orang. Bahkan menurut perhitungan BBC News, sepanjang 30 hari pada Januari 2026, kasus keracunan MBG mencapai 1.929 orang. Banyak siswa akhirnya mengalami trauma terhadap makanan MBG. Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat sebab pengawasan dan evaluasi dianggap nol besar.

Proyek Kroni Penguasa?

Pengamat kebijakan publik Kanti Rahmillah, M.Si. menduga, keracunan MBG berulang, tapi tetap dilanjutkan karena dianggap sebagai “proyek kroni penguasa”. “Ini karena yang diuntungkan adalah pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mayoritas dimiliki kroni penguasa. Inilah mengapa meski pada 2025 angka keracunan MBG begitu besar, pemerintah tetap bersikukuh mempertahankan program tersebut,” ucapnya kepada MNews, Senin (2-2-2026).

Ia menjelaskan, sudah banyak pihak yang mengungkap hal ini. “Salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti banyaknya SPPG dimiliki atau dikendalikan oleh keluarga pejabat daerah maupun tokoh politik. Kasus yang menonjol adalah kepemilikan 41 dapur MBG oleh Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud. Ia bisa meraup keuntungan Rp246 juta per hari bila mengambil untung Rp2.000 per porsi,” katanya.

Program MBG, ungkapnya, bukan untuk rakyat. “Ini adalah kebijakan populis yang sarat kepentingan penguasa. Buktinya, jika memang ingin gizi rakyat terpenuhi, mengapa tidak membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya? Sebabnya, akar persoalan buruknya gizi rakyat Indonesia adalah ekonomi. Andai para ayah memiliki pekerjaan dengan gaji layak, niscaya mereka mampu memenuhi kebutuhan gizi anak beserta anggota keluarga lainnya,” paparnya.

Sistem kapitalisme, lanjutnya, menjadikan program MBG sebagai ajang bancakan kroni penguasa yang sah di mata hukum. “Kebijakan berparadigma bisnis menjadikan siapa pun boleh mengeruk keuntungan, termasuk penguasa yang seharusnya mengabdi untuk kemaslahatan umat. Negara seharusnya memiliki paradigma pelayanan, bukan paradigma bisnis,” terangnya.

Keracunan MBG yang kian masif, jelasnya, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. “Jangan sampai korban makin banyak berjatuhan. Seharusnya setiap kebijakan berfokus pada kemaslahatan umat, bukan cari keuntungan,” kritiknya.

Ia menyatakan, hubungan penguasa dan rakyat bukanlah penjual dan pembeli, melainkan pelayan dengan tuannya. “Termasuk persoalan kebutuhan makanan bergizi, negara harus memenuhinya dengan visi pelayanan, bukan bisnis,” ucapnya.

Mekanisme Paripurna

Hal ini, ujar Kanti, bisa diwujudkan dengan sistem Islam kafah yang memiliki mekanisme paripurna dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Pertama, terangnya, Khilafah mewajibkan laki-laki yang mampu bekerja untuk bekerja. “Negara membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya hingga seluruh rakyat bisa bekerja,” tuturnya.

Kedua, jelasnya, bagi warga yang tidak dikenai kewajiban bekerja seperti perempuan, anak-anak, dan manula, kebutuhan pokoknya dipenuhi oleh orang yang berkewajiban menafkahi.

Ketiga, sambungnya, apabila warga tersebut tidak memiliki keluarga yang mampu menafkahi, Khilafah wajib menyantuninya. “Keempat, kebutuhan pokok masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan disediakan langsung oleh negara secara cuma-cuma,” ungkapnya.

Untuk itu, tegasnya, udah saatnya menghentikan program populis kapitalistik agar kehidupan umat kembali aman dan sejahtera. [MNews/IK]