Penulis: Ummu Nashir N. S.
Muslimah News, KOLOM TSAQAFAH – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penerimaan zakat masih jauh dari target nasional yang diharapkan. Penerimaan zakat oleh Badan Zakat Nasional (Baznas) pada 2025 kemarin hanya Rp41 triliun, sedangkan potensinya bisa mencapai Rp327 triliun. Oleh karena itu, MUI mendorong adanya optimalisasi penerimaan zakat oleh Baznas untuk tahun-tahun berikutnya. Hal ini penting untuk melakukan maksimalisasi terhadap potensi yang tersedia.
Menurut Kiai Cholil, optimalisasi pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kultural dan struktural. Secara kultural adalah dengan memaksimalkan literasi masyarakat melalui berbagai media sehingga tercipta kesadaran umat untuk berzakat. Akan tetapi, cara ini membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan pendekatan struktural adalah dengan melibatkan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan zakat bagi muslim yang pendapatannya sudah sampai satu nisab. Hal yang sama berlaku bagi perusahaan yang bergerak di sektor syariah.
Hal itu lalu dapat dikompensasikan sebagai penerimaan pajak kepada negara. Artinya, zakat yang dibayarkan oleh wajib zakat, dapat dihitung sebagai pajak. Kompensasinya dapat disesuaikan dengan Fatwa MUI 2025 bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib zakat adalah pengurang pajak; atau dengan kata lain, zakat yang dikeluarkan dihitung sebagai pajak. (Laman MUI, Desember 2025).
Sepintas, usulan kompensasi zakat sebagai pajak ini dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat dan selanjutnya bisa meningkatkan pemasukan negara, terlebih jika dikelola negara. Namun sesungguhnya, ini merupakan tindakan yang melampaui batas.
Benar bahwa menurut syariat, zakat harus dikelola negara. Namun, penerapan kewajiban zakat wajib berdasarkan ketentuan hukum syarak. Sementara itu, penerapan wajib zakat yang diusulkan MUI di atas, bersumber dari undang-undang buatan manusia yang diintegrasikan dengan fatwa. Tentu saja usulan ini perlu dikritisi karena Islam memiliki rambu-rambu yang jelas tentang zakat dan pajak. Dalam hal ini, apakah dapat dibenarkan pembayaran pajak yang disamakan dengan penunaian zakat sehingga bisa dikompensasi? Lalu seperti apa sebetulnya pengaturannya dalam Islam?
Untuk menjawabnya, kita perlu membahas terlebih dahulu zakat dalam pandangan Islam beserta rambu-rambunya, demikian halnya dengan pajak. Setelah kita memahaminya secara benar, kita akan bisa bersikap dengan benar pula sesuai tuntunan syariat-Nya.
Permasalahan Zakat Bersifat Tauqifiyyah
Zakat adalah salah satu ibadah sebagaimana salat, puasa, dan haji. Hukum terkait zakat adalah seperti ibadah lainnya, yakni bersifat tauqifiyyah (otoritas penuh) yang menjadi hak Allah Taala. Oleh karenanya, aturan mainnya harus datang dari Allah Sang Maha Pencipta, bukan dari yang lain.
Benar bahwasanya zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah. Hanya saja, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, para ulama mengklasifikasikan zakat sebagai bagian dari ibadah mahdhah (murni). Alhasil, zakat mempunyai ketentuan khusus, baik menyangkut wajib zakat (muzaki), yang berhak menerima (mustahik), pemungutnya (amil), harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, waktu pelaksanaannya, hingga kadar dan ukurannya. (Al-Amwal fii Daulah al-Khilafah, Abdul Qadim Zallum).
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Dari penelitian pokok-pokok syariat, kita ketahui bahwa ibadah yang Allah wajibkan atau senangi, ketetapannya harus berdasarkan syariat. Sedangkan kebiasaan sehari-hari dalam urusan dan kebutuhan dunia, asalnya adalah tidak dilarang. Maka, tidak terlarang, kecuali apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Hal itu karena perintah dan larangan adalah syariat. Adapun ibadah, harus ada perintah-Nya. Selagi tidak ada ketetapan perintah, bagaimana bisa dia dihukumi sebagai ibadah? Dan selagi tidak ada ketetapan bahwa dia termasuk perbuatan yang dilarang, bagaimana bisa dia dihukumi sebagai larangan?”
Imam Ahmad dan pakar hadis lainnya mengatakan, “Sesungguhnya, asal dari ibadah itu tauqif (paten). Maka, tidak dianjurkan, kecuali apa yang Allah Swt. anjurkan. Sedangkan adat (kebiasaan duniawi) asalnya adalah dimaafkan, maka tidak ada larangan di dalamnya, kecuali apa yang telah Allah haramkan. Kalau tidak, maka kita akan masuk dalam arti firman-Nya, ‘Katakanlah, ‘Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.’ (QS Yunus: 59). Oleh karena itu, Allah mencela orang-orang musyrik yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah sehingga mereka mengharamkan apa yang tidak diharamkan (oleh Allah).” (Majmu Fatawa, 29/16-17).
Zakat dan Pengaturannya dalam Islam
Dalam Islam, pelaksanaan zakat merupakan perintah Allah Swt. yang memiliki pesan sebagai sebuah kewajiban mutlak harus dilakukan setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Hakikat perintah yang disyariatkan dalam Islam menurut Sayyid Quthb adalah tidak patut dipertanyakan alasan mengapa hal itu ada. Akan tetapi, sikap yang harus ditunjukkan adalah menjalankannya dengan penuh ketaatan, sami’na wa atha‘na, untuk mendapat rida Allah Taala.
Secara bahasa, zakat berarti ‘berkembang (an-namaau)’, berarti juga ‘penyucian (tathhir)’, ‘keberkahan (al-barakah)’, dan ‘baik (thayyib)’. Sedangkan menurut istilah syarak, zakat memiliki makna-makna tersebut karena dengan mengeluarkan zakat, menjadi sebab munculnya keberkahan pada harta. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, “Tidak berkurang harta karena sedekah (dikeluarkan zakatnya).” (HR Tirmidzi). Sebab lain adalah karena zakat menambah banyak pahala, menyucikan diri dari sifat bakhil (kikir), serta membersihkan dari dosa.
Sedangkan definisi zakat secara syar’i adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula. Zakat adalah salah satu ibadah dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lain, seperti salat, puasa, dan haji. Zakat hanya wajib atas kaum muslim. Hal ini ditegaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 43.
Demikian pula hadis-hadis Rasulullah ﷺ, di antaranya, “Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Swt. telah mewajibkan atas mereka zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR Ibnu Majah dan Abu Daud).
Senada dengan definisi tersebut, dalam rumusan fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dari berbagai sumber dana sosial kaum muslim yang ada, zakat merupakan elemen yang sangat penting.
Zakat juga merupakan perintah yang diwajibkan kepada kaum muslim yang mampu, yaitu bagi muslim yang memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak, uang yang ditabung, harta perdagangan, dan sebagainya, setelah terpenuhi nisab sebagai syarat pengeluarannya dan telah mencapai satu tahun (haul). Misalnya, emas sudah mencapai 20 dinar atau 85 gram, perak 200 dirham, uang tabungan dan harta perdagangan dikonversi kepada emas dan perak, dan sebagainya.
Zakat bersifat permanen dan memungkinkan untuk ditarik dari para muzaki ketika telah memenuhi syarat-syarat tersebut (nisab dan haul). Alhasil, ini akan memungkinkan dana zakat menjadi sumber utama dari dana sosial kaum muslim.
Mengenai pemanfaatannya, zakat memiliki aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerimanya, sebagaimana telah diperincikan Al-Qur’an ke dalam delapan ashnaf penerima zakat (lihat QS At-Taubah [9]: 60). Mereka adalah (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) mualaf, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang berutang (gharimin), (7) fī sabīlillāh, dam (8) orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Harta zakat adalah hak bagi delapan ashnaf ini saja sehingga wajib dimasukkan ke dalam baitulmal dalam pos zakat.
Pajak dan Pengaturannya dalam Islam
Dalam sistem kapitalisme yang menerapkan kebijakan ekonomi liberal sebagaimana yang diterapkan negeri ini, pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis karena mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. (Cermati, 22-11-2019).
Oleh karenanya, cara mudah mendapatkan dana segar untuk menutupi defisit anggaran adalah dengan memainkan pajak. Wajar jika negara gigih mempropagandakan kewajiban membayar pajak, sebab perekonomiannya memang bertumpu pada pajak. Atau dengan kata lain, pajak sudah menjadi andalan utama pemasukan negara.
Dalam Islam juga dikenal adanya pajak, hanya saja dengan istilah dharibah. Pengaturannya pun sangat berbeda secara diametral dengan konsep pajak dalam sistem kapitalisme. Dalam Islam, dharibah bukanlah sumber tetap pendapatan baitulmal, melainkan bersifat insidental ketika kondisi kas negara kosong dan hanya dibebankan kepada orang-orang kaya.
Syekh Abdul Qadim Zallum mendefinisikan dharibah sebagai harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di baitulmal kaum muslim untuk membiayainya. Menurut Islam, dharibah adalah harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslim untuk membiayai hajat dan kepentingan yang diwajibkan atas mereka dalam kondisi tiadanya dana dalam baitulmal. (Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Abdul Qadim Zallum, hlm. 135).
Dalam Islam, sesungguhnya tidak ada pajak yang diambil dari seluruh rakyat, sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalisme. Contohnya, pajak bumi dan bangunan, kendaraan, bahkan makanan. Dahulu, Nabi ﷺ mengatur urusan rakyat dan beliau tidak memungut pajak atas seluruh rakyatnya. Ketika beliau ﷺ mengetahui bahwa orang di perbatasan Daulah mengambil pajak atas komoditas yang masuk ke negeri, maka beliau melarangnya.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak masuk surga pemungut cukai.” (HR Ahmad dan disahihkan oleh al-Hakim). Shaahib al-maksi adalah orang yang mengambil pajak perdagangan. Ini menunjukkan larangan mengambil pajak sebagaimana prinsip kapitalisme.
Dalam Islam, dharibah diambil dari orang-orang kaya dalam Negara Islam, itu pun dari kelebihan harta yang mereka miliki. Sebagaimana firman Allah Swt., “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, ‘Yang lebih dari keperluan.’” (QS Al-Baqarah: 219). Dharibah disimpan di baitulmal pos pemilikan negara yang digunakan untuk memenuhi pengeluaran yang wajib bagi negara dan umat.
Dharibah yang ditarik wajib mengikuti keperluan negara dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya, dharibah dipungut secara insidental, yakni ketika baitulmal kosong, padahal negara dituntut untuk membiayai. Ketika problem kekosongan kas negara sudah teratasi, dharibah pajak pun harus segera dihentikan.
Dengan demikian, dharibah tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalisme. Bahkan, dharibah akan dipandang sebagai bentuk kontribusi warga negara yang berkelebihan harta atas urusan umat yang berimplikasi pahala dan kebaikan.
Kompensasi Zakat sebagai Pajak, Menyalahi Syariat
Dari penjelasan sebelumnya, tampak jelas perbedaan antara pajak dalam sistem kapitalisme, dharibah, dan zakat. Hanya saja, tidak sedikit di kalangan umat Islam hari ini yang menyamakan pajak (dalam sistem kapitalisme) dengan zakat, demikian pula menyamakan dharibah dengan zakat. Alhasil, ketika seseorang sudah membayar pajak, ia menganggap dirinya sudah membayar zakat.
Sejatinya, adanya usulan kompensasi zakat sebagai pajak juga berpijak pada kesalahan pemahaman ini, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Inilah yang harus kita kritisi dan luruskan.
Dharibah dan zakat, keduanya ada dalam Islam dan diatur dengan sangat terperinci. Akan tetapi, keduanya sangat berbeda, baik dari sisi tujuan, sumber, syarat-syarat, waktu pembayaran, pos penyimpanannya di baitulmal, peruntukannya, hingga siapa yang berhak menerimanya. Dari sisi tujuan, dharibah ditunaikan untuk memenuhi pengeluaran wajib bagi negara dan umat, sedangkan zakat ditunaikan untuk membersihkan harta.
Zakat merupakan perintah yang diwajibkan kepada kaum muslim yang mampu secara permanen, untuk barang-barang tertentu setelah terpenuhi nisab sebagai syarat pengeluarannya dan telah mencapai satu tahun (haul). Sedangkan dharibah diambil dari orang-orang kaya dalam Negara Islam, itu pun dari kelebihan harta yang mereka miliki secara insidental ketika kas negara kosong untuk keperluan negara serta kemaslahatan umat.
Menyamakan dharibah dan zakat tentu fatal akibatnya, terlebih jika yang dimaksud adalah pajak dalam sistem kapitalisme. Ini karena saat ini, orang-orang yang sudah membayar pajak sudah menganggap dirinya membayar zakat. Dalam persepsi mereka, zakat sama dengan pajak. Padahal mereka belum menunaikan zakat, dan sedangkan zakat wajib hukumnya. Artinya, kewajiban zakatnya belum tertunaikan sehingga mereka tentu telah berdosa.
Demikian halnya dengan kompensasi zakat sebagai pajak, akan terjadi hal yang sama. Oleh sebab itu, hal ini tidak boleh dianggap remeh. Penerapan zakat semacam ini adalah batil karena menyalahi syariat Islam, terlebih lagi jika diterapkan oleh negara. Negara terkesan mempermainkan syariat-Nya dan memperalat fatwa demi menutupi kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dalam menyejahterakan rakyatnya. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
