[Perjanjian Internasional] Perjanjian-Perjanjian Internasional dalam Pandangan Islam (Mukadimah) (Bagian 2/2)

[Perjanjian Internasional] Perjanjian-Perjanjian Internasional dalam Pandangan Islam (Mukadimah) (Bagian 2/2)

Penulis: Iyad Hilal

Sambungan dari “Mukadimah” Bagian 1/2.

Muslimah News, TELAAH KITAB — Seyogianya bagi kaum muslim, terutama orang-orang yang ingin mempelajari, memikirkan, dan meneliti, agar meluangkan sebagian perhatian mereka kepada aspek ini. Kemudian, mereka mempelajari dan menyebarkan penelitiannya kepada masyarakat, sehingga kaum muslim mengetahui selengkapnya agama yang diturunkan oleh Tuhan Semesta Alam.

Demikian pula agar perhatian yang bersifat pemikiran ini berubah menjadi usaha yang sungguh-sungguh dan serius. Usaha ini bertujuan untuk mengembalikan Islam dalam kehidupan dan melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Negara Islam, yakni negara yang menerapkan Islam di dalam negeri dan mengembannya ke seluruh dunia, serta membangun hubungannya dengan negara-negara lain berdasarkan asas Islam.

Oleh karena itulah, saya menetapkan pilihan pada topik ini untuk ditulis. Jangan heran apabila perpustakaan-perpustakaan kosong dari buku-buku yang menjelaskan secara terperinci dan spesifik tentang perjanjian-perjanjian di dalam Islam, meskipun buku-buku yang membahas tentang hukum-hukum perjanjian di dalam undang-undang internasional banyak dijumpai.

Saya sengaja tidak melakukan perbandingan dengan undang-undang internasional. Sebabnya, perbandingan itu pada hakikatnya termasuk menyebarluaskan undang-undang internasional yang keberadaannya sengaja untuk memukul Islam, serta berdiri menantang Islam dan Negara Islam sejak Konferensi Westefalia pada 1648. Kemudian, tidak perlu juga adanya perbandingan untuk menampakkan kebenaran Islam dan kesalahan hukum-hukum tentang undang-undang internasional.

Cukuplah bahwa Islam itu berasal dari Tuhan Semesta Alam, sedangkan undang-undang internasional merupakan buatan manusia. Di dalamnya penuh dengan perbedaan, pertentangan, perselisihan, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi (saat itu). Saya berusaha semaksimal mungkin untuk konsisten dengan hal-hal berikut ini selama pembahasan.

1. Berjalan bersama Islam di mana saja tanpa berusaha untuk menakwilkan nas dan memelintirnya agar sesuai dengan hawa nafsu, pendapat orang orientalis, atau hukum tagut. Kita wajib untuk melakukan istinbat (menarik hukum) dari nas apa saja yang memang dikandung oleh nas tanpa memperhatikan anggapan-anggapan yang batil. Saya juga tidak berusaha memosisikan diri sebagai “pembela Islam” (sebagai tertuduh) karena sikap itu berarti suatu pengakuan secara tersirat terhadap ide yang menikam Islam. Dari sanalah kemudian berusaha untuk menolak tuduhan itu (dengan membela diri) dari tikaman tersebut.

Sikap ini justru berakibat pada usaha untuk memasukkan pemahaman-pemahaman yang tidak islami ke dalam Islam. Kaum muslim akan menyangkanya berasal dari Islam, seperti pendapat-pendapat yang berhubungan dengan jihad dan mengaitkannya dengan kondisi-kondisi pertahanan (defensif) saja.

Demikian juga pendapat-pendapat yang berkaitan dengan demokrasi dan ide tentang kebebasan, hukum-hukum yang berkaitan dengan kebolehan riba dan larangan poligami, serta usaha-usaha untuk memberi persyaratan pada kasus talak.

2. Saya membatasi pemilihan pendapat dan pengambilan hukum pada ketetapan hukum berdasarkan dalil syarak yang berasal dari Al-Qur’an, Sunah an-Nabawiyyah, ijmak sahabat, dan kias dengan ilat yang terdapat di dalam dalil syarak.

3. Tidak melakukan perbandingan dengan undang-undang internasional, meskipun saya mengambil sebagian tradisi (‘urf) internasional yang saya anggap umum dan diketahui oleh masyarakat sejak dahulu. Ini karena tradisi internasional berbeda dengan undang-undang internasional. Rasulullah saw. tidak membunuh dua orang utusan (duta) Musailamah al-Kadzdzab dengan mengatakan kepada keduanya, “Adapun demi Allah, seandainya bukan karena para utusan itu tidak boleh dibunuh, sungguh telah kubunuh kalian berdua.”

Menurut tradisi internasional ketika itu, utusan tidak boleh dibunuh, sehingga Rasulullah yang mulia memperhatikan tradisi internasional tersebut. Ini menunjukkan bolehnya terikat dengan tradisi internasional.

Skema Pembahasan

Pembahasan terdiri dari pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan penutup.

1. Pendahuluan. Di dalamnya saya membahas beberapa hukum syarak yang harus dikaji dan dijelaskan sebagai pengantar pembahasan, seperti Islam telah membagi dunia ini menjadi Dar Islam dan Dar Kufur, juga tentang jihad dan tujuannya, serta dasar hubungan Dar Islam dengan Dar Kufur.

2. Bab pertama tentang definisi perjanjian dan dalil-dalil disyariatkannya perjanjian itu beserta unsur-unsurnya.

3. Bab kedua tentang jenis-jenis perjanjian dan dalil-dalil disyariatkannya atau haramnya perjanjian yang meliputi,

a. Perjanjian-perjanjian yang dibolehkan.

b. Perjanjian-perjanjian yang diharamkan.

c. Perjanjian-perjanjian yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa.

4. Bab ketiga tentang hukum-hukum perjanjian. Di dalamnya saya membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan rakyat negara yang mengadakan perjanjian, cara menerapkan perjanjian-perjanjian itu, dan kondisi-kondisi suatu perjanjian dianggap batal.

5. Penutup.

Inilah rencana yang telah saya buat. Apabila saya benar, kebenaran itu berasal dari Allah Taala. Hanya kepada-Nya puji dan syukur sejak awal hingga akhir. Sebaliknya, apabila ada kesalahan, itu berasal dari diri saya. Saya berharap agar Allah Swt. memberikan ampunan dan koreksi atas pendapat saya.

Pembelajaran dalam Islam itu adalah pembelajaran yang bersifat praktis dan mengubah pemikiran yang dipelajari agar menjadi pemahaman-pemahaman yang akan membentuk tingkah laku, serta mendorongnya untuk beramal. Oleh karenanya, menjauhkan format akademis merupakan perkara yang harus dilakukan, khususnya ketika tulisan ini dicetak untuk disebarkan kepada khalayak umum. [MNews/RY-YG]

Sumber: Iyad Hilal, Perjanjian-Perjanjian Internasional dalam Pandangan Islam.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *