[Kabar] Tidak Cukup Revisi UU Sisdiknas, Pemerhati: Problem Kesejahteraan Guru karena Paradigma Sekuler

[Kabar] Tidak Cukup Revisi UU Sisdiknas, Pemerhati: Problem Kesejahteraan Guru karena Paradigma Sekuler

Muslimah News, NASIONAL – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakila Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasiional (Sisdiknas) menekankan kesetaraan hak guru di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam tayangan TVR120 di Jakarta. Selain kesetaraan hak guru, Lalu menyampaikan revisi UU Sisdiknas juga mengatur beragam hal lainnya, antara lain perpanjangan masa wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Wajib belajar itu mencakup 1 tahun PAUD, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, serta 3 tahun di tingkat SMA.

Namun, pemerhati pendidikan Layli Triana menyampaikan, tidak cukup revisi UU Sisdiknas karena problem dasar masalah kesejahteraan guru bukanlah tentang setara atau tidak setara antara guru keagamaan dengan guru umum. “Masalah utamanya adalah terletak pada paradigma negara terkait pendidikan. Sistem pendidikan sekuler kapitalistik saat ini telah menempatkan posisi guru sekadar sebagai faktor produksi pencetak tenaga kerja. Nilai jasa mereka diukur berdasarkan untung dan rugi, bukan dinilai dari peran strategisnya dalam membangun peradaban. Guru dituntut untuk menghasilkan output yang siap kerja di industri,” ujarnya kepada MNews, Selasa (14-10-2025).

Abainya negara, lanjutnya, atas tanggung jawab pendidikan juga menjadi penyebab kesejahteraan guru tidak kunjung meningkat. “Negara menganggap pendidikan sebagai beban anggaran, bukan sebagai investasi peradaban jangka panjang. Kondisi ini menjadikan tenaga guru diperas tanpa ada jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kalaupun diberikan berbagai tunjangan, hal itu disertai berbagai syarat teknis administratif yang seringkali mengalihkan fokus guru yang seharusnya fokus mendidik akhirnya para guru justru tersibukkan dalam urusan administrasi demi mendapatkan tunjangan tersebut,” paparnya.

Ia membeberkan, kesetaraan guru di pesantren yang menjadi fokus dalam revisi UU Sisdiknas ini sejatinya juga tidak akan dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan para guru keagamaan tersebut. “Belum lagi penyetaraan. Ini tentunya akan menambah anggaran yang faktanya bisa kita lihat negara senantiasa kesulitan, bahkan banyak memangkas anggaran, khususnya dalam bidang pendidikan. Selama yang melandasi revisi UU Sisdiknas ini adalah pandangan sekuler kapitalisme, maka sebanyak apa pun revisi UU dilakukan, kondisinya akan tetap sama,” tegasnya.

Kesejahteraan guru, katanya, yang dijanjikan tidak akan pernah terwujud seperti undang-undang sebelumnya. “Alasan dilakukannya revisi UU Sisdiknas ini juga makin membuktikan kegagalan undang-undang dalam menjamin kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pendidiknya. Berbeda dengan Islam yang memandang pendidikan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Islam juga memandang guru sebagai profesi mulia yang layak mendapat apresiasi tinggi atas pengabdiannya,” urainya.

Dalam Islam, seluruh guru memiliki hak dan tugas yang sama, yaitu mendidik generasi. “Untuk itu, negara akan berhitung dengan cermat terkait kebutuhan guru dalam negaranya sehingag jumlah guru benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan mengajar, bukan berdasarkan anggaran. Tentu sistem pendidikan yang berkualitas ini bisa berjalan karena ditopang oleh sistem lainnya yang diterapkan secara kafah dalam bingkai Khilafah. Sudah saatnya kita membuka mata dan kembali pada sistem Islam,” tandasnya. [MNews/IK]

Share

One thought on “[Kabar] Tidak Cukup Revisi UU Sisdiknas, Pemerhati: Problem Kesejahteraan Guru karena Paradigma Sekuler”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *