Bonus Demografi, Berkah atau Musibah?

Bonus Demografi, Berkah atau Musibah?

Muslimah News, FOKUS — Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 2030—2045. Bonus demografi berarti proporsi usia produktif 15—64 tahun lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif, yaitu usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Menurut Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi per Juni 2024 terdapat 69,58% penduduk Indonesia berada pada usia produktif.

Dengan bonus demografi ini Indonesia sudah mencanangkan mimpi besar menjadi bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Mimpi ini tertuang dalam Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia Emas 2045 yang dirilis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas pada 2019.

Secara keseluruhan Visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju, dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, dan pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan.

Jika dikelola dengan benar, harapan itu sangat mungkin terwujud sebab selain SDM produktif yang jumlahnya sangat banyak, Indonesia juga dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut dalam bentangan wilayah yang sangat luas. Namun, jika salah penanganan, bonus demografi berpotensi menjadi musibah karena akan terjadi pengangguran massal, kemiskinan, ketimpangan sosial yang makin meningkat, bahkan konflik sosial.

Pengangguran Menjadi Masalah Serius

Pada kenyataannya pengangguran masih menjadi masalah serius di kalangan pemuda. Data BPS Februari 2025 mencatat ada sekitar 7,28 juta orang pengangguran dan lebih dari separuhnya (52,64%) adalah pemuda usia 15—24 tahun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan anak muda bahkan mencapai 16,16%, jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang hanya 4,76%.

Data ini mengindikasikan adanya kesenjangan keterampilan antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki lulusan muda. Banyak anak muda yang sudah menamatkan pendidikan, tetapi tidak segera terserap oleh pasar kerja. Jika dibiarkan dapat berimplikasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan masa depan produktivitas bangsa.

Di samping itu, secara umum pengangguran di Indonesia masih tinggi. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka mencapai 10 juta orang. Bukan hanya pengangguran terbuka yang menjadi masalah, tetapi juga pengangguran terselubung (setengah pengangguran). Pengangguran terselubung adalah mereka yang bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bekerja dengan jam kerja di bawah standar.

Sebenarnya pemerintah telah berupaya menetapkan berbagai program untuk mengatasi pengangguran. Salah satunya dengan penyelenggaraan job fair (bursa kerja) di berbagai daerah. Sekilas, langkah ini tampak menjadi solusi karena mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

Namun faktanya, job fair tidak banyak menyelesaikan masalah. Pasalnya dunia industri saat ini justru sedang dilanda badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyak perusahaan melakukan PHK akibat tekanan ekonomi global, efisiensi biaya, maupun dampak digitalisasi. Akibatnya, jumlah lowongan yang tersedia jauh lebih kecil dibanding banyaknya jumlah pencari kerja.

Pemerintah juga terus mendorong pembukaan sekolah dan jurusan vokasi. Harapannya, dengan pendidikan berbasis keterampilan, lulusan akan lebih mudah terserap dunia kerja. Namun, faktanya banyak lulusan vokasi justru tetap menganggur. Pasar kerja tidak mampu menampung mereka karena terbatasnya industri yang berkembang. Bahkan, sebagian lulusan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya.

Pengangguran, Problem Sistemis

Problem pengangguran erat kaitannya dengan penerapan sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, negara tidak terlibat langsung dalam menciptakan lapangan kerja. Negara hanya berfungsi sebagai regulator. Sumber daya alam melimpah yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja dalam industri tidak dikelola oleh negara, melainkan diserahkan kepada swasta.

Saat perusahaan swasta mengelola SDA, prinsipnya hanya mengejar keuntungan, bukan menyediakan lapangan kerja bagi semua. Lapangan pekerjaan hanya sekadar urusan pasar, siapa yang mampu bersaing akan mendapatkan pekerjaan, sedangkan yang lemah akan kalah bersaing dan akhirnya tersingkir. Ini membuktikan bahwa sistem kapitalisme tidak menempatkan pekerjaan sebagai hak rakyat yang harus dijamin negara.

Selain itu, perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam produktivitas dan efisiensi. Ini dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tujuannya hanya mengejar keuntungan untuk menggantikan peran manusia dengan mesin dan digitalisasi. Para pengusaha tidak peduli jika digitalisasi akan berdampak pada minimnya lapangan kerja. Ini artinya, meski sekolah vokasi dibuka dan menghasilkan ratusan ribu lulusan baru setiap tahunnya, lapangan kerja tidak banyak tersedia.

Pasar kerja hanya menampung mereka yang dibutuhkan perusahaan, bukan semua yang membutuhkan pekerjaan. Program Link and Match yang diadopsi negara agar lulusan cocok dengan kebutuhan industri sehingga terserap di industri tidak terbukti. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan kapitalistik gagal menyediakan lapangan kerja.

Pada sisi lain, penguasaan SDA oleh swasta menciptakan ketimpangan ekonomi. Data Celios (Center of Economic and Law Studies) mencatat, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta rakyat Indonesia. Bisa dibayangkan, puluhan juta orang harus berbagi sumber daya yang nilainya sama dengan harta yang dikuasai hanya oleh puluhan orang saja.

Ketimpangan ini menunjukkan betapa kapitalisme menciptakan jurang yang dalam antara yang kaya dan yang miskin. Pemilik modal makin leluasa memperkaya diri melalui akses modal, jaringan, dan kekuasaan, sedangkan rakyat kecil makin sulit mendapatkan pekerjaan untuk sekadar bertahan hidup.

Pengangguran menyebabkan sebagian anggota masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kesejahteraan pun jauh dari harapan. Jadi selama roda ekonomi masih berputar dalam sistem kapitalisme, problem pengangguran tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Bonus demografi tidak bisa dioptimalkan, potensi generasi muda terbuang sia-sia, bahkan tidak jarang menimbulkan masalah sosial.

Tanggung Jawab Islam Mengatasi Pengangguran

Berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, Islam mewajibkan negara (Khilafah) menjalankan kebijakan ekonomi makro dengan menjalankan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer tiap individu masyarakat secara keseluruhan disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan mereka.

Strategi Islam dalam menyejahterakan masyarakat antara lain sebagai berikut:

Pertama, mewajibkan individu untuk bekerja. Islam mendorong manusia untuk bekerja, mencari rezeki, dan berusaha. Allah Swt. berfirman, “Dialah (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu maka berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian rezeki–Nya.” (TQS Al-Mulk [67]:15).

Perintah senada terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Jumuah ayat 10 dan surah Al-Jatsiyah ayat 12. Nas-nas ini menjelaskan bahwa pada awalnya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu, yakni dengan bekerja.

Kedua, negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan kerja agar semua rakyat memperoleh pekerjaan. Ini menjadi tanggung jawab negara. Sabda Rasulullah saw., “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.“ (HR Bukhari).

Rasulullah saw. pernah mengarahkan seseorang untuk mengelola dua dirham miliknya, sebagian untuk makan dan sebagian untuk modal kerja sehingga ia tidak menganggur. Beliau bersabda, ”Makanlah dengan satu dirham dan sisanya belikanlah kapak, lalu gunakan kapak itu untuk bekerja.” (HR Ibnu Majah).

Ketiga, negara mengatur kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang. Firman Allah Swt. “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. ” (TQS Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat ini menjadi landasan bahwa kekayaan harus berputar dan memberikan manfaat luas, bukan hanya memperkaya beberapa gelintir orang. Untuk mewujudkan distribusi yang adil, Islam menetapkan sejumlah mekanisme, di antaranya adalah:

1. Negara akan mengelola kepemilikan umum seperti tambang, energi, hutan, dan air, untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan diserahkan pada swasta lokal ataupun asing. Sabda Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

2. Negara memungut zakat. Firman Allah Swt., “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka…” (TQS At-Taubah [9]:103).

3. Negara melarang riba, ini sebagaimana firman Allah Swt., “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (TQS Al-Baqarah [2]:275).

4. Negara melarang penimbunan agar tidak menjadi pintu masuk konsentrasi kekayaan. Rasulullah saw bersabda, ”Siapa saja yang melakukan penimbunan, ia telah berbuat salah.” (HR Muslim).

5. Negara akan mendistribusikan tanah dan aset produktif agar rakyat memiliki sarana mencari nafkah.

    Dengan mekanisme seperti itu, Islam bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjamin distribusi yang adil dan memastikan roda ekonomi berputar untuk semua lapisan masyarakat sehingga tidak ada pengangguran, kesenjangan sosial dapat ditekan secara signifikan, dan generasi muda terselamatkan.

    Mencetak Generasi Pembangun Peradaban

    Tidak hanya mengatasi pengangguran, sistem pendidikan negara Khilafah juga akan mencetak generasi yang akan membangun peradaban Islam. Dalam kitab Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah, Syekh ‘Atha’ bin Khalil menggambarkan bahwa sistem pendidikan negara Khilafah disusun dari sekumpulan hukum syarak dan peraturan administrasi.

    Sistem tersebut dengan berbagai hukum syarak dan peraturan-peraturan administrasi, memiliki kelayakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membangun kepribadian islami. Strategi pendidikan dijelaskan dalam Muqaddimah ad-Dustur yang merupakan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Islam.

    Pada pasal 167 disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk kerpibadian Islam dan membekali dengan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Pasal 173 menegaskan bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma.

    Pasal 174 menyebutkan bahwa negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, gedung-gedung sekolah, dan sarana ilmu pengetahuan lainnya untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti fikih, usul fikih, hadis, tafsir, termasuk di bidang pemikiran, kedokteran, teknik, kimia, serta penemuan-penemuan, inovasi, dan lain-lain sehingga di tengah-tengah umat lahir sekelompok mujtahid, penemu, dan inovator.

    Tanggung jawab negara seperti itu memungkinkan kuantitas dan kualitas satuan pendidikan tersebar di pusat-pusat kota atau pelosok-pelosok desa sehingga mudah diakses oleh seluruh warga negara. Dengan layanan pendidikan semacam ini akan lahir generasi bertakwa, siap terjun di kancah kehidupan untuk membangun peradaban Islam, serta menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Generasi seperti inilah yang akan mampu mewujudkan negara adidaya yang memimpin dunia dan menebar rahmat.

    Menjadi Subjek Perubahan

    Dengan demikian, visi menyejahterakan masyarakat, menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur jelas tidak bisa diwujudkan oleh sistem kapitalisme. Hanya sistem Islam yang mampu mewujudkan visi itu. Sistem Islam dengan seperangkat aturan yang lahir dari tuntunan wahyu mengantarkan umat Islam menjadi umat terbaik. Allah Swt. berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (TQS Ali Imran [3]: 110).

    Untuk mengubah bonus demografi sehingga menjadi berkah, bukan menjadi musibah, harus ada upaya penyadaran agar para pemuda memiliki kepribadian Islam dan menempa diri menjadi subjek perubahan. Para pemuda harus membekali diri dengan pemahaman akidah Islam yang kukuh tentang keberadaan Allah Sang Pencipta manusia. Demikian pula dengan pertanggungjawaban kepada Allah harus menjadi konsep yang melekat kuat di benak mereka sehingga mengarahkan mereka menjalani hidup sesuai hukum-hukum Allah Swt.

    Akidah seperti ini akan menjadi dasar bagi pemahaman yang jelas bahwa tujuan dalam hidup dan pandangan yang benar tentang kesuksesan bukanlah mengejar status yang tinggi atau kenikmatan dunia, melainkan mendapat rida Allah Swt. dan surga-Nya.

    Para pemuda harus disadarkan bahwa Islam adalah solusi terhadap setiap permasalahan, termasuk pengangguran. Saat generasi muda menemukan sifat sejati Islam sebagai solusi terhadap seluruh masalah kehidupan, akan terbangun rasa tanggung jawab dalam diri mereka terhadap umat Islam dan manusia pada umumnya.

    Begitu pun pengakuan adanya kekuatan besar yang terletak di tangan mereka untuk membawa perubahan hakiki dengan agama ini, akan memberikan mereka tujuan mulia untuk diperjuangkan. Tujuan ini tidak akan pernah menyia-nyiakan energi mereka, mengkhianati harapan mereka, ataupun memadamkan semangat mereka.

    Jalan perubahan yang ditempuh pun harus tertaut dengan cara Rasulullah dalam melakukan perubahan. Hanya Rasulullah saw. satu-satunya manusia yang wajib kita jadikan teladan, termasuk dalam melakukan perubahan menuju sistem Islam.

    Langkah pertama adalah melakukan aktivitas pembinaan untuk mencetak kader pejuang yang berpola pikir dan pola sikap Islam. Langkah berikutnya, berinteraksi dengan masyarakat, menjelaskan kepada mereka tentang pemahaman batil yang melingkupi masyarakat, dan mendakwahkan pemikiran Islam sebagai solusi atas semua masalah masyarakat. Langkah terakhir, masyarakat yang sadar terhadap kebenaran Islam akan menuntut penerapan Islam kafah di tengah masyarakat. Saat itulah perubahan hakiki terealisasi di tengah umat.

    Allah Swt. Kagum kepada Pemuda Pejuang

    Saat pemuda menyibukkan diri dengan perjuangan hakiki, Allah Swt. pun kagum kepada mereka. Rasulullah saw. bersabda, ”Sesungguhnya Allah Taala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki shabwah.” (HR Ahmad).

    Artinya adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya, dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan, dan berusaha keras menjauhi keburukan. Dalam hadis lain Rasululullah menjelaskan, “Ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan atau arsy–Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan-Nya…. dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah.” (HR Bukhari).

    Penting bagi kita untuk menciptakan kerinduan para pemuda pada surga. Kerinduan ini akan mengangkat mereka di atas kesenangan dunia yang sementara dan memungkinkan mereka untuk menyerahkan hidupnya di jalan Islam. Rasulullah saw. bersabda,“Demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya ke lautan. Perhatikan, jari tersebut kembali membawa apa?“ (HR Muslim).

    Dengan pemahaman dan peran pemuda dalam melakukan perubahan menuju penerapan Islam kafah melalui tegaknya institusi khilafah, bonus demografi betul-betul menjadi berkah bukan musibah. Bukan hanya lapangan kerja yang tersedia, tetapi hidup mereka mulia. [MNews/IA-RR]

    Share

    2 thoughts on “Bonus Demografi, Berkah atau Musibah?”

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *