[Kabar] Harmony Award 2025, Aktivis: Agenda Pluralisme yang Mengikis Akidah dengan Moderasi Beragama

[Kabar] Harmony Award 2025, Aktivis: Agenda Pluralisme yang Mengikis Akidah dengan Moderasi Beragama

Muslimah News, NASIONAL – Kick Off Harmony Award 2025 baru saja digelar oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama. Ajang tahunan ini kembali melibatkan pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari seluruh Indonesia. Pemerintah menyebut penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi daerah dan tokoh agama yang konsisten merawat kerukunan. Daerah-daerah yang dianggap berhasil menjaga kerukunan pun dijanjikan akan menerima penghargaan prestisius.

Menanggapi hal tersebut, penulis sekaligus aktivis Forum Lingkar Studi Tsaqafah Islam Nettyhera menyampaikan, sekilas program ini tampak manis, tapi sebenarnya racun mematikan. “Umat diarahkan untuk menyamarkan kemurnian akidahnya demi menjaga harmoni versi manusia, bukan versi wahyu. Maka tidak heran, untuk memenangkan Harmony Award, pemerintah daerah harus aktif menggelar program-program yang berbau pluralisme, mengikis keunikan akidah, dan memoles narasi agar sejalan dengan agenda moderasi,” ucapnya kepada MNews, Selasa (7-10-2025).

Dengan demikian, ungkapnya, moderasi beragama jelas mengaburkan batas antara iman dan kufur. “Seolah-olah pemerintah benar-benar peduli terhadap keharmonisan kehidupan beragama di negeri ini. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, Harmony Award bukanlah sekadar penghargaan. Ia merupakan instrumen untuk mendorong, bahkan memaksa daerah agar selaras dengan program besar pemerintah, moderasi beragama,” jelasnya.

Moderasi beragama, tambahnya, bukan sekadar anjuran toleransi, melainkan program ideologis yang ingin menempatkan semua agama dalam posisi setara. “Masalahnya, hal ini sejatinya bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam moderasi, kebenaran dianggap relatif, dan setiap pemeluk agama diminta untuk tidak meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Padahal Islam menegaskan bahwa kebenaran hanya ada dalam Islam,” tegasnya.

Kerukunan

Islam, jelas Netty, memiliki pandangan tegas tentang kerukunan. “Kerukunan bukanlah mencampuradukkan keyakinan atau menurunkan klaim kebenaran. Kerukunan berarti hidup berdampingan secara damai dengan tetap menjaga keyakinan masing-masing. Sebagaimana dalam surah Al-Kafirun. Lakum diinukum waliyadin ‘untukmu agamamu, dan untukku agamaku’,” bebernya.

Ayat tersebut, katanya, menegaskan prinsip kerukunan dalam Islam, yakni umat Islam tetap berpegang teguh pada akidahnya, tanpa memaksa orang lain untuk memeluknya, tapi juga tanpa merelatifkan kebenaran Islam. “Menurut Tafsir Ibn Katsir, ayat ini adalah bara’ah (penegasan pemisahan) antara agama Islam dan agama orang kafir; tidak ada titik temu dalam hal keyakinan, meski tetap bisa hidup berdampingan secara damai. Inilah standar kerukunan yang lurus, berbeda jauh dengan konsep pluralisme yang memaksa semua agama dianggap setara,” terangnya.

Sungguh ironis, lanjutnya, pemerintah justru menomorsatukan kerukunan versi moderasi di atas kelurusan akidah. “Innad-dīna ‘indallāhil-islām (sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam). Sudah ditegaskan dalam Al-Imran ayat 9, maka umat Islam tidak boleh menganggap semua agama benar sebab hanya Islam yang diakui dan diridai oleh Allah Swt.. Jelas sudah, kebijakan yang mendorong umat untuk mengadopsi pluralisme atau menyetarakan semua agama bertentangan dengan Al-Qur’an,” bebernya.

Tugas Negara

Dalam pandangan Islam, ungkap Netty, tugas negara bukanlah mengatur atau menyesuaikan akidah rakyat agar “tampak moderat”, tetapi menjaga kemurnian akidah umat agar tidak tercemar oleh pemikiran sesat. “Pemerintah seharusnya melindungi umat dari arus pemikiran yang menyimpang, bukan justru mempromosikan program yang mencampuradukkan batas antara iman dan kufur. Namun, selama sistem demokrasi yang diadopsi negeri ini menempatkan pluralisme sebagai pijakan, arah kebijakan akan terus menjauh dari nilai-nilai Islam,” jelasnya.

Oleh karena itu, imbuhnya, umat mesti sadar, penghargaan seperti Harmony Award bukanlah bukti keberhasilan, melainkan instrumen pengendalian. “Alih-alih berbangga dengan Harmony Award, sudah saatnya kita bertanya, kerukunan seperti apa yang ingin dibangun? Kerukunan yang dipaksakan dengan standar pluralisme atau kerukunan hakiki yang lahir dari penerapan Islam kafah?” tanyanya retoris.

Menurutnya, jalan keluarnya bukan dengan terus mengikuti arus moderasi, melainkan kembali kepada aturan Allah Swt. secara menyeluruh. “Hanya dengan penerapan sistem Islam kafah, kerukunan sejati dapat terwujud—kerukunan yang tidak mengorbankan akidah, tetapi menjaga keyakinan dengan tegas sekaligus menjamin kehidupan damai antarumat beragama,” pungkasnya. [MNews/IK]

Share

2 thoughts on “[Kabar] Harmony Award 2025, Aktivis: Agenda Pluralisme yang Mengikis Akidah dengan Moderasi Beragama”

  1. Islam, memiliki pandangan tegas tentang kerukunan. “Kerukunan bukanlah mencampuradukkan keyakinan atau menurunkan klaim kebenaran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *